Akademisi Sambas Angkat Bicara Soal Hak Interpelasi DPR

Akademisi Sambas Angkat Bicara Soal Hak Interpelasi DPR

GENCIL NEWS – SAMBAS – Desas-desus seputar hak interpelasi yang merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh negara kepada DPR bisa dikatakan sedang menjadi trending topik sejak beberapa hari yang lalu.

“Kewenangan yang memberikan hak kepada DPR untuk meminta tanggapan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, tentunya memperhatikan aspek isu atau masalah yang berdampak terhadap masyarakat,” ujar Erik Darmansayah, Akademisi Sambas, Rabu (12/7/2017).

Menurutnya, masalah keuangan daerah yang belum mencapai titik temu akhir-akhir ini masuk dalam kategori tersebut. Ia menilai hal ini berdasarkan imbas yang muncul dan bisa dilihat dengan jelas.

“Tentu dapat dilihat dari potensi nominal dampak yang ditimbulkan. Kalau memang dana alokasi khusus (DAK) dan Dana Desa sebagian besar berpotensi tidak dapat diserap, sebagai konsekuensi keterlambatan 30 persen. Maka usulan penggunaan hak interpelasi sungguh dapat dilakukan,” paparnya.

Erik menyampaikan bahwa dengan adanya hak interpelasi DPRD akan memudahkan pemerintah daerah untuk menemukan solusi terkait problema yang sedang dihadapi saat ini. guna memecahkan persoalan dalam memanajemen anggaran daerah, diperlukan investigasi mendalam berkaitan dengan aspek koordinasi, SDM, atau aspek lainnya. Sehingga tidak akan timbul isu dan fitnah. Ia sangat menyayangkan rapat paripurna lalu, fraksi di DPR pendukung pemerintahan tidak hadir.

“Mestinya mereka hadir, ini langkah maju. Langkah gentle dari lembaga negara hingga menggunakan haknya. Yang salah adalah mengkritik tanpa dasar di medsos, menfitnah sana sini, menggunjing. Ini adalah cara yang diberikan negara dalam menggerakan fungsi lembaga,” katanya. Ia juga menyampaikan bahwa tantangan yang sebaliknya ialah apakah usul interpelasi akan disepakati pada rapat paripurna.

“Kita sambut interpelasi dengan kebersamaan dalam mencari solusi, ini adalah amanah sistem demokrasi,” pungkasnya.