Editor Meeting dan Workshop Jurnalis Kampanye Imunisasi MR di Kalbar

GENCILNEWS –  Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Aliansi Jurnaslis Independen dan UNICEF menggelar ” Editor Meeting dan Workshop Jurnalis Kampanye Imunisasi MR di Kalbar, Senin (6/8) di Hotel Santika, Pontianak.

Dihadiri seluruh editor dari berbagai media di kalimantan barat, cetak, online dan TV di Kalimantan Barat.

 

Para Editor dan Wartawan diminta untuk menciptakan pemberitaan yang berimbang dan tidak menyesatkan masyarakat tentang Imunisasi MR yang saat ini memunculkan Pro dan Kontra.

Para peserta yang hadir pun disuguhi oleh paparan dan data -data tentang imunisasi MR, serta dilanjutkan dengan diskusi tentang imunisasi MR

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan, Andy Jap didampingi oleh Ketua AJI Kalimantan Barat, dan perwakilan Unicef Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan barat dan Ketua IDAI

Pro dan Kontra Imunisasi MR

Sejumlah orang tua mengaku tidak bersedia anak mereka diberi imunisasi campak dan rubella atau MR dengan alasan vaksin tersebut dikhawatirkan palsu atau tidak memiliki sertifikat halal.

“Belum ada fatwa MUI pusat, vaksin MR itu halal atau haram belum ada fatwanya. Imbauan kepada para gubernur agar menunda dulu sampai keluar surat dari MUI bahwa vaksin itu haram atau halal,”

Imbauan ini bermula dari banyaknya pertanyaan dari masyarakat yang bingung soal halal atau tidaknya vaksin tersebut, yang akhirnya membuat mereka ragu-ragu untuk memvaksin anak-anak mereka.

Kampanye imunisasi MR melanjutkan pelaksanaan fase pertama yang digelar pada Agustus-September 2017 di Pulau Jawa. Saat itu pemerintah menyuntikkan kekebalan tubuh kepada 35,3 juta anak.

Kampanye fase kedua menyasar 31,9 juta anak, kelompok paling rentan tertular penyakit campak dan rubella, yakni anak berusia sembilan bulan hingga 15 tahun.

Selama ini, pemberian vaksin kekebalan tubuh untuk anak-anak berpedoman kepada fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi. Fatwa tersebut membolehkan vaksin atau imunisasi untuk pencegahan.

Namun, hingga kini vaksin MR belum memiliki sertifikasi halal dari MUI.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat Bidang Fatwa, Shalahuddin Al Ayyubi mengakui hingga kini belum ada pendaftaran sertifikasi halal ke MUI, baik dari importir maupun produsen dari vaksin tersebut.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Anung Sugihantono menampik minimnya koordinasi dengan MUI terkait halal atau haramnya vaksin MR.

“Sejauh ini koordinasi terus dilakukan sejak fase I, dikerjakan untuk kegiatan untuk program imunisasi secara umum dan pelaksanaan imunisasi MR pada fase kedua ini. Kita sudah lakukan komunikasi, bukan hanya dengan jajaran kementerian/lembaga tapi juga jajaran MUI,” kata dia.

Dia menambahkan, Kemenkes sudah mengimbau importir dari vaksin ini, yakni perusahaan kesehatan Biofarma untuk mendorong produsen vaksin mendaftarkan sertifikasi halal.

“Sebagaimana yang tertulis di Undang-Undang bahwa yang mendaftarkan itu adalah produsen, dan kami sejauh ini mendorong pihak Biofarma selaku penyedia vaksin ini untuk mendorong produsen untuk mendaftarkan itu di dalam sebuah proses regulasi yang ada,” jelasnya.

Ditambahkan pula pemerintah akan tetap menjalankan fase kedua dari program imunisasi MR yang fokus di 28 provinsi di luar Pulau Jawa selama bulan Agustus dan September.

Peran Media di Kampanye Imunisasi MR di Kalimantan Barat

Polemik tentang perlu atau tidaknya vaksinasi juga banyak dibicarakan. Begitu pula halal atau tidaknya vaksin, kandungan vaksin, serta masalah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Begitu cepat informasi yang didapat orang tua lewat media sosial dan pesan berantai melalui aplikasi mesengger turut memicu pandangan orang tua tentang perlunya vaksin ini atau tidak.

Seringkali para orang tua, menganggap bahwa informasi yang beredar di media sosial tersebut adalah benar, padahal kebenaran berita tersebut harus juga dipertanyakan.

Untuk Itu kepala dinas kesehatan Provinsi Kalimantan barat, Andy Jap mengajak kepada seluruh media untuk dapat memberitakan dan mensosialiasikan kampanye imunisasi MR ini sebagai sebuah kegiatan positif dan informasinya harus benar dan tepat kepada masyarakat.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, siap membagi informasi terkini tentang Imunisasi MR kepada  media, untuk dapat disebarluaskan.

Andi Jap, juga menanggapi tentang penundaan imunisasi MR ini sebagai hal yang tak perlu dibesar-besarkan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, selama adanya penundaan ini tetap memberikan informasi-informasi yang tepat dan perkembangan terbaru untuk hal ini.

” Penundaan ini sifatnya sementara, lebih kepada persoalan tehnis. Kita memahami polemik yang terjadi dimasyarakat,  dari kementrian kesehatan sekarang tengah berupaya untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk hal ini, tentunya kita juga kepingin masyarakat lebih bijak dan cerdas menanggapi pemberitaan atau pun informasi yang berkembang cepat di media sosial maupun di media ” Pungkasnya (raw)