GENCILNEWS – Belum lama ini, menjadi perhatian banyak pihak akibat kondisi beberapa jalan dan jembatan di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang rusak parah.

Hal ini menjadi perhatian banyak pihak karena masyarakat kesulitan akibat infrastruktur yang menjadi penghubung antara satu desa dengan desa lain di Kecamatan Subah tersebut.

“Jalan dan jembatan yang rusak itukan jalan Provinsi dimana angkutan lewat dengan muatan yang sangat berat bisa sampai lebih dari 7 hingga 8 Ton,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kalbar, H Subhan kepada wartawan.

Menurutnya jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan parah tersebut banyak dilewati kendaraan dengan kapasitas yang melebihi dari standart kendaraan dari biasanya.

“Banyak kawasan perkebunan yang lewat dengan ton-tonan dan terjadilah sesuatu yang mengakibatkan jalan dan jembatan rusak parah,” jelasnya.

Baca juga   Sutarmidji – Ria Norsan Resmi Di Usung Golkar

Pemprov Kalbar sendiri, diakui Legislator Sambas ini telah menjalankan proses pengerjaan jalan dengan standar jalan Provinsi sementara jalan dan jembatan di Kecamatan Subah dilewati kendaraan berat yang tidak standar muatannya.

“Mengangkut CPO setiap hari seharusnya ada aturan yang mengatur dimana jalan standart apakah bisa dilalui muatan dengan berat hingga lebih dari 8ton,” jelasnya.

Aturan, dijelaskan Subhan menyangkut aspek angkutan umum harusnya diatur oleh pemerintah akan perusahaan-perusahaan sawit dan perkebunan lainnya terkait jalan yang dapat dilewati.

“Jangan sampai keuntungan perusahaan jadi merugikan masyarakat karena fasilitas negara yang digunakan perusahaan sawit tidak dapat digunakan lagi oleh masyarakat sekitar,” tuturnya.

Upaya pemerintah sendiri, diakui Subhan Kalbar memiliki Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berfungsi memantau kerusakan serta kondisi fasilitas jalan jembatan yang seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat sekitar di kawasan Kecamatan Subah.

Baca juga   Tren Pengembangan Wisata Daerah, Yuk Mampir ke Sambas

“Harusnya unit pemeliharaan ini yang berperan dan mengantisipasi rusaknya jalan dan jembatan tersebut sembari menunggu pembangunan perbaikan. Karena pembangunan kembali tetap harus dilakukan,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah harus cepat dan tanggap akan kesulitan masyarakat terutama dalam menangani fasilitas umum sehingga tidak menyulitkan masyarakat Kecamatan Subah.

“Sejauh ini pihak UPJJ sendiri dihimbau untuk segera membenahi jalan serta jembatan yang rusak jangan sampai mendekati lebaran masyarakat masih terbebani dengan masalah yang harusnya bisa segera diatasi,” pungkasnya. (dpw)

Portal Berita Online Harian Menyajikan Informasi Kalimantan Barat, Nasional,Internasional, Bisnis,Teknologi, Traveling,Budaya, Gaya hidup,Kesehatan, Kuliner, olahraga, Film, Musik, dibangun melalui inovasi dan teknologi terkini.