Asisten I KKU : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mempercepat Proses Pembangunan Dan Pemberdayaan Di Tingkat Desa

Asisten I KKU : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mempercepat Proses Pembangunan Dan Pemberdayaan Di Tingkat Desa

GENCIL.NEWS, KAYONG UTARA – Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa, pemerintah Kabupaten Kayong Utara, melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas SP3APMD) Kabupaten Kayong Utara melakukan sosialisasi Perundang-undangan Tentang Desa se-Kabupaten Kayong Utara, hal ini demi meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintahan Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Senin (13/11) di hotel Mahkota.

Sebagai salah satu ujung tombak di suatu pemerintahan, khususnya di Kayong Utara, maka perundang- undangan desa di rasa wajib di sosialisasikan kepada seluruh aparatur desa di kayong utara. Hal ini diungkapkan oleh Asisten I Sekda Kayong Utara Syarif Muzahar dalam sambutan tertulisnya.

Dijelaskan Syarif Muzahar, sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014, desa di berikan wewenang yang luas untuk mempercepat proses pembangunan di tingkat desa.

“Salah satu tujuan diberlakukanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah untuk mempercepat proses pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa, oleh karena itu sejak diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di desa,”jelasnya.

Mengingat desa juga di berikan bantuan keuangan yang sangat besar,pemerintah desa di harapkan dapat bekerja sesuai dengan ketentuan, yang di bantu oleh para perangkat desa.

“Selain itu pemerintah desa juga mendapat bantuan keuangan yang sangat besar baik itu dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah pusat, kepala desa dibantu oleh seluruh perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,”ujarnya

Lanjutnya, berdasarkan hasil monitoring bidang pemerintahan desa terhadap penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara sejauh ini, masih dtemukan beberapa kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia juga menekankan kepada seluruh pemerintahan desa di kayong utara, untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,dan selalu berkordinasi, khususnya kepada opd terkait.