GENCIL.NEWS, SAMBAS – Wakil Bupati Sambas, Hairiah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas telah melakukan aksi nyata melakukan pencegahan dan penanganan kasus trafficking.

“Pemda Kabupaten Sambas telah berupaya maksimal dan terus memperbaharui aksi. Ada beberapa upaya nyata yang telah kita lakukan, ungkapnya saat menjadi pembicara di Seminar tentang Advokasi Perempuan di Balairung Kantor Walikota Singkawang

Hairiah menjelaskan yang pertama yaitu membuat kebijakan, program, kegiatan dan pengalokasian anggaran dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

“Pemda juga telah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2017,”ungkapnya

Selain itu, Pemda menindaklanjuti dengan membentuk UPT lengkap dengan penyediaan sarana prasarana UPT.

Baca juga   Akademisi Sambas Angkat Bicara Soal Hak Interpelasi DPR

“Insya Allah, pemda menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban. Pemda melakukan kerjasama dengan LSM, sarana kesehatan, bantuan hukum dan penegak hukum,”pungkasnya

Penanganan korban, jelas Wabup ditangani tim gerakan pemberdayaan perempuan dan anak. Kebijakan pemda tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang ungkap Hairiah telah diatur pada Perda Kabupaten Sambas nomor 3 Tahun 2015.

“Pemerintah, masyarakat dan keluarga adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan guna menyiasati permasalahan perdagangan orang ini. Masing-masing mempunyai porsi tersendiri,” terangnya

“Sehingga perlu membangkitkan kesadaran masyarakat melakukan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang,”tambahnya

Tujuan dari pencegahan dan penanganan perdagangan orang ini jelas dia guna mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang, melindungi hak asasi manusia mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk perdagangan orang.

Baca juga   Asrama Mahasiswa Sambas Memprihatinkan