Ketua MUI: Belum Diberikan Fatwa Bukan Berarti Vaksin MR Haram

GENCILNEWS – Kementrian Kesehatan belum lama ini melakukan kampanye imunisasi Measles dan Rubella (MR) se-Indonesia.

Kalimantan Barat, sebanyak 1,36 Juta anak menjadi target Dinkes Kalbar untuk diberikan imunisasi MR dengan target 100 persen.

Belum seminggu kampanye dilakukan, Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan statement bahwa vaksin tersebut belum mendapatkan sertifikat halal dan menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat luas.

Terkait akan hal itu, Ketua MUI Kalbar, Basri Har menjelaskan bahwa belum dikeluarkannya sertifikat halal lantas bukan berarti vaksin MR, haram.

“Belum mendapatkan sertifikat halal bukan berarti imunisasi tersebut haram, karena kalau haram itu sudah keadaan darurat,” tegasnya kepada Gencil.news,Jumat (3/8/2018).

Menurutnya polemik haram dan halal terjadi merupakan kesimpang siuran akibat sosialisasi yang dilakukan oleh Mentri Kesehatan saat kampanye bahwa seolah-olah vaksin MR tersebut merupakan vaksin yang telah mendapatkan sertifikat halal dari pihak MUI.

“Dari kampanye yang dilakukan Menkes itu seolah-olah bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa halal sementara belum ada sertifikat halal dari MUI terkait vaksin MR,” tegasnya.

MUI, dijelaskan Basri Har bahwa pada Tahun 2016 telah mengeluarkan fatwa halal terkait vaksin Imunisasi dan bukan vaksin MR.

“MUI telah mengeluarkan fatwa vaksin imunisasi dan bukan MR. Bahwa vaksin imunisasi hukumnya boleh karena berasal dari bahan yang halal,” urainya.

Iapun berharap selaku Ketua MUI Kalbar bahwa pihak Kemenkes agar dapat menyerahkan vaksin MR ke pihak BPOM untuk diteliti sehingga MUI dapat menentukan apakah layak atau tidak vaksin MR mendapatkan sertifikat halal.

“Tentu kami berharap agar tidak berpolemik maka pihak Menkes memberikan vaksin tersebut ke BPOM untuk diperiksa diteliti sehingga MUI dapat mengeluarkan fatwa terkait hal itu,” pungkasnya.(dpw)