Gencil.News – Pontianak Anggota DPRD Pontianak, dari Partai Persatuan Pembangunan, Herman Hofi Munawar melihat tata kelola perparkiran di Kota barang dan jasa ini masih belum optimal. Dia menganggap pemerintah masih belum bisa menjangkau target-target parkir yang harusnya bisa jadi penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pengelolaan parkir ini ada dua macam. Pertama pajak parkir dan ke dua retrebusi parkir. Kedua aturan ini tertuang di undang undang nomor 28 tahun 2009. Memang sekarang sudah berjalan, namun perlu dioptimalkan karena masih banyak pengelolaan parkir yang belum maksimal,” katanya, Senin kemarin..

Hotel sebenarnya dicontohkan Herman pengelolaan pajak parkirnya harus masuk di pajak parkir. Tapi nyatanya malah sebagian masuk retrebusi parkir. Herman memandang serapan potensi parkir untuk PAD belum maksimal. Harusnya jangkauan penataan parkir bisa dilakukan lebih dari ini.

Dari dua jenis pengelolaan parkir kata Herman melanjutkan, pengelolaan jenis pajak parkir justru lebih mudah dibanding dengan retrebusi parkir. Kalau retrebusi parkir yang berjalan saat ini masih banyak ditemukan persoalan di lapangan. Mulai dari pungutan tak sesuai aturan, sampai  titik parkir yang belum terjangkau Dishub.

Baca juga   Walikota Terus Kampanyekan Gemar Bersepada

Selain itu masalah pelayanan yang diberikan pada jukir juga jadi perhatian. “Di sini konteksnya bukan hanya soal uang, tapi pelayanan yang diberikan jukir harus diperhatikan,” katanya.

Kenyataan soal layanan jukir kepada pengguna jasa parkir hingga kini masih jadi keluhan. Beberapa kejadian kehilangan helm kata dia, pihak jukir juga tak mau bertanggung jawab menggantinya. Belum lagi pengguna jasa tak mendapat perlakuan baik dari jukir. Laporan ini kerap didengarnya. Oleh karena itu, ke depan soal pelayanan penting dibenahi.

Kemudian lanjut dia, penentuan besaran setoran yang harus dibayarkan jukir kepada Dishub juga belum objektif. Contoh dia, ada lahan parkir kecil, tamunya tak banyak namun setoran yang dibayarkan besar. Tapi ada lahan parkir besar tamunya banyak namun pajak yang dibayarkan kecil. Menurut Herman, dalam menentukan besaran tarif per titik parkir harus dibuat regulasinya. Tapi sampai sekarang belum tertata dengan baik.

Mengenai pembangunan gedung parkir yang wacananya didirikan tahun depan Herman sependapat dengan Pemkot Pontianak. Menurutnya, Pontianak memang perlu satu gedung parkir. Tapi kata dia, dalam pembangunan gedung parkir ada beberapa aspek yang harus diperhatikan pemerintah. Pertama setelah gedung parkir jadi, maka wilayah sekitaran gedung harus steril dari jukir. “Tak dibolehkan ada parkir sembarang di wilayah itu karena semua kendaraan nanti harus masuk gedung parkir,” katanya.

Baca juga   Industri Kalbar Terkendala Infrastruktur

Dampak yang bakal terjadi juga harus dipikirkan. Di mana, para jukir disekitaran gedung akan kehilangan pekerjaan. Pemerintah lanjutnya harus memikirkan jika kejadian ini terjadi. Apakah para jukir dipekerjakan di gedung parkir atau dipindah ke tempat lain.

Jika mendirikan gedung parkir saja kata dia tugas gampang. “Tapi pekerjaan jukir yang nantinya bakal hilang ini yang harus dipikirkan,” tekannya.

Herman menambahkan, pembangunan gedung parkir harus dikaji juga, utamanya faktor yang terjadi setelah gedung tersebut jadi. Belum lagi soal zona yang akan dialih fungsikan jadi perparkiran juga tak semau pemerintah saja. Perlu diperhatikan regulasi tata ruangnya. Jangan sampai zona pendidikan justru dialihkan menjadi zona perdagangan.(all)