Midji Pastikan Tidak Ada Mark Up Atau Dana Fiktif Di APBD Pontianak

Midji Pastikan Tidak Ada Mark Up Atau Dana Fiktif Di APBD Pontianak

GENCIL.NEWS, PONTIANAK – Mulai dari gubernur dan wakilnya, juga bupati/wali kota di 14 kabupaten/kota se-Kalbar punya trik masing-masing mencegah korupsi terjadi di dirinya maupun bawahannya. Rata-rata punya kiat serupa: bertindak mengacu kepada perundang-undangan.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, sebagai Wali Kota dua periode ia berkomitmen memastikan tidak ada mark-up ataupun anggaran fiktif di APBD Pontianak.

“Namun yang sering diributkan terkadang dalam proses tender-menender. Tetapi bagaimana pun itu memang tetap harus diatur agar tidak ada permainan, kemudian perizinan harus transparan,”ujar Wali Kota Pontianak dua periode tersebut.

Ia selalu mengingatkan agar pegawainya jangan sampai terbuai. Semua yang dilakukan menggunakan duit negara itu harus transparan. Artinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pontianak harus bekerja sesuai dengan aturan serta tidak ada kepentingan pribadi apapun.

“Kalau saya sudah mengingatkan seperti itu, saya sudah ngomel, tapi masih saja dilakukan, silakan tanggung sendiri akibatnya. Dan saya tidak pernah menerima pendampingan pengacara atau pembela apapun terhadap jajaran yang terkena kasus korupsi,” tegasnya.

Menurut Sutarmidji, korupsi biasanya berkaitan dan cenderung dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemimpinnya.

“Tapi Insya Allah, saya berupaya memberikan kenyamanan bagi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam hal pelaksanaan proyek, Pemkot meminta kawalan dari TP4D,”ungkapnya.

Sutarmidji mengatakan tidak semuanya, karena TP4D juga terbatas personilnya. Untuk proyek yang vital dan strategis bahkan ia akan meminta diawasi juga oleh unsur kepolisian.

“Termasuk juga penggantian lahan untuk jembatan Kapuas, saya juga tetap minta pendampingan dari Kejaksaan sebagai pengacara negara sekalipun sudah ada penilaian dari appraisal,” pungkasnya.