Perketat Pengawasan Pemotongan Hewan Sapi

GENCIL.NEWS – Anggota DPRD Pontianak, Herman Hofi Munawar, minta pengawasan pemotongan hewan sapi dan kambing diperketat. Hal itu dikatakan usai menerima banyak laporan hewan yang tak disembelih melalui Rumah Potong Hewan (RPH).

“Saya dapat laporan bahwa banyak hewan potong tak disembelih di RPH. Ini tak boleh. Menyalahi aturan. Yang kita takutkan, jika hewan tersebut sakit dan dikonsumsi masyarakat kan bahaya,” katanya, kemarin..

Ia menegaskan penyembelihan hewan potong harus dilakukan di tempatnya. Itu guna mematikan bahwa hewan yang disembelih dapat benar-benar aman dan terjamin. Dengan begitu konsumen yang mengkonsumsinyapun  dapat terjaga kesehatannya.

Ia juga ingin, semua daging sapi yang masuk di Pontianak benar-benar terjamin kesehatannya. Makanya, penyembelihan diminta Herman semuanya harus melewati RPH. Setelah masuk di RPH, hewan tersebut harus diberi tanda cap, memastikan bahwa hewan itu benar-benar layak dikonsumsi.

Masyarakat Pontianak juga harus diberi sosialisasi akan hal ini. Apabila mereka tahu tentu ke depan akan lebih antisipasi lagi ketika membeli daging di pasar.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Pontianak, Bintoro mengancam akan menindak pelaku pemotongan hewan sapi yang tak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP). Kata dia, berdasar aturan sudah jelas bahwa pemotongan hewan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan.

“Sejauh ini pelaku usaha pemotongan hewan di Kota Pontianak bertindak sesuai SOP. Kalau di kota tak ada masalah. Temuan pemotongan sapi tak melalui RPH itu biasa dilakukan di batas kota, seperti di Parit Mayor dan Ampera Ujung. Saya sudah komunikasikan ini dengan Kadis Peternakan Kubu Raya agar memberi peringatan. Jika kami yang tindak kan tak bisa, karena bukan wilayah Pontianak,” jelasnya.

Saat ini, tinggal menunggu tindakan dari pihak Kubu Raya untuk melakukan penindakan bagi pelaku usaha penjualan daging sapi yang memotong hewannya tak sesuai standar ditentukan.

Tapi lanjutnya, jika tak ditindaklanjuti, maka pihaknya akan mengajukan surat ke pemerintah. Bunyinya, bila ditemukan hewan yang dipotong di luar kota tanpa menunjukkan bukti surat menyurat jelas akan dirazia dan tak boleh di pasarkan di Pontianak.

Dijelaskan Bintoro, ada SOP pemotongan hewan. Di Pontianak ada dua tempat pemotongan hewan. Pertama RPH di Nipah Kuning dan RPH Sungai Selamat. Kata dia, dalam prosedur pemotongan hewan sebelum penyembelihan, terlebih dulu dilakukan pemeriksaan awal. Jika dinyatakan baik oleh tim dokter barulah bisa dipotong. Setelah hewan dipotong lanjutnya, dilakukan pengecekan kembali. “Pemeriksaan ke dua guna memeriksa apakah dalam tubuh sapi ada cacing. Jika dinyatakan sehat barulah bisa dijual dan dikonsumsi masyarakat,” ungkapnya.

Di dua RPH Pontianak kata Bintoro juga ditempatkan petugas paramedis. Total ada tiga dokter hewan. Dua ditugaskan di RPH Nipah Kuning dan satu dokter di RPH Sungai Selamat. Untuk memudahkan pemeriksaan  hewan, Ke tiga dokter itu, juga didampingi beberapa tim kesehatan.

Dari data dinasnya, pemotongan sapi di Kota Pontianak seharinya bisa mencapai 14-15 ekor. Bagi pelaku usaha penjualan sapi, diimbau untuk melakukan kegiatan usaha secara jujur, langsung aman dan halal. Selain itu, dalam pemotongan hewan mesti diperlakukan dengan baik. (all)