Plt Ketua DPRD Kota Pontianak Digilir

GENCIL.NEWS Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (13/2), akhirnya memutuskan menggilirkan tampuk kepemimpinan DPRD Kota Pontianak sementara kepada tiga wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, yaitu Heri Mustamin dari Partai Golkar, Firdaus Zar’in dari Partai Nasdem dan Alwi Almutahar dari PAN.

Meskipun ini di luar kebiasaan dan tidak pernah terjadi sebelumnya, mengingat sesuai UU yang ada bahwa untuk memilih ketua DPR/DPRD yang berhenti harus melalui musyawarah oleh para pimpinan DPR/DPRD sebelum menunjuk satu Plt ketua hingga pertai pemenang, yaitu PDIP mengganti dengan ketua yang baru.

Ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3)  Selain itu, ada juga Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR yang mengatur soal pengunduran diri dan pergantian Ketua DPR. Aturan ini diperkuat dengan adanya Pasal 87 ayat (3) menyatakan pimpinan yang lain menetapkan salah seorang dari mereka untuk melaksanakan tugas dari Pimpinan DPR yang berhenti itu.

Lalu pada Pasal 87 ayat (4) menjelaskan bahwa pengganti Pimpinan DPR akan berasal dari fraksi partai yang sama.

“Kita sadar, ini agak di luar kebiasaan tapi karena saat rapat kemarin sepakat, maka kita gilirkan japaban ketua sementara ini,” katanya.

Meskipun kata Heri, sebelumnya, tepatnya tanggal 6 Februari 2018 lalu, para pimpinan sudah menggelar rapat bersama untuk memilih secara musyawarah siapa yang akan ditunjuk. Hasilnya, dari dua pimpinan DPRD Kota Pontianak, kompak memilih Heri sebagai Plt DPRD Kota Pontianak.

Namun, ia merasa aneh ketika pada rapat resmi kemarin, terjadi perubahan, dimana sejumlah pihak menolak keputusan tersebut dan minta jabatan ketua itu digilir.

Sebenarnya, kata Heri ia tidak mempermasalahkan tetapi karena dalam pertemuan musyawarah pimpinan itu resmi juga memiliki BAP resmi, maka seharusnya tidak ada perubahan, baik saat rapat internal pimpinan dan saat rapat paripurna.

“Saya sudah mengusulkan bahwa jabatan sementara ketua digilir karena berat menjalankan dwi fungsi tersebut. Namun, dua pimpinan menunjuk saya. Jadi, saat rapat internal sempat pimpinan itu sepakat menujuk saya, disahkan dalam bentuk BAP yang disaksikan oleh Sekwan,” paparnya.

Menurutnya, secara etika politik dan pemahaman aturan, itu tindakan yang tidak bisa diterima meskipun sera aturan yang ada hal itu hanya masalah teknis.

“Coba pahami, kita diminta musyawarah dan memilih plt ketua atas dasar pilihan bersama pimpinan. Kita harus mengamalkan aturan itu secara baik, memahami aturan dengan baik agar konsisten dalam implementasinya. Harusnya, sebelum rapat paripurna hal ini dibahas lagi, toh jadi Plt ketua itu tidak memilih hak tapi hanya memiliki kewajiban tugas-tugas seorang ketua,” terang Ketua DPD Partai Golkar kota Pontianak ini.(all)