Mendapatkan fasilitas yang sama bagi masyarakat baik di perkotaan hingga dipelosok tanah air merupakan hak warga negara Republik Indonesia.Demikian pula dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

 

GENCILNEWS  – Krisis air bersih ternyata masih dirasakan oleh saudara kita yang berada di kawasan ujung negeri itu.

Terdapat beberapa Kecamatan yang belum mendapatkan air bersih seperti  daerah Teluk Keramat, Tangaran, Jawai, Jawai Selatan, diakui Ketua Komisi I DPRD Kalbar, H Subhan Nur sangat memprihatinkan.

“Diperlukan perencanaan yang matang, bahwa krisis air bersih ini tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah maupun pusat karena menyangkut hajat hidup orang banyak terutama masyarakat sebagai pengguna jasa pengadaan air bersih,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (20/3/2018)

Selaku wakil rakyat Dapil Sambas, Subhan lantas meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sambas agar mengkoordinasikan dengan baik permasalahan ini dan merencanakan krisis air lewat Badan Perencanaan Daerah.

“Sehingga apa yang menjadi aspek kebutuhan masyarakat setelah 70 Tahun merdeka betul-betul bisa terakomodir,” harapnya.

Baca juga   3 Sebab Rendahnya Tingkat Pendidikan di Kayong Utara

Terkait pembangunan air bersih di Sambas, Subhan mengaku terdapat perkembangan pemasangan pipa dari sajingan dan diharap dapat mencukupi kebutuhan bagi masyarakat di kawasan Galing, Teluk Keramat dan Sambas.

“Kita meminta kepada Bupati untuk merencanakan yang matang program air bersih karena setiap tahun terjadi krisis air bersih,” sesalnya.

Permasalahan, diakui Subhan menyangkut penganggaran, karena sepanjang pemerintah daerah siap dengan penganggaran, maka ia yakin pembangunan dapat berjalan dengan baik.

“Saya meminta dengan adanya sumber air baku  bisa dijaga  jangan sampai tumbang tindih kebijakan karena daerah di Sebedang sudah ada bangunan liar di sekeliling Danau Sebedang,” jelasnya.

Pemerintah daerah, dijelaskannya perlu untuk segera memonitoring dan melakukan suatu tindakan dari aspek kegiatan ilegal yang ada disekeliling Danau Sebedang.

“Ini yang saya kritik artinya dalam menyiapkan SDM pemerintah Kabupaten Sambas ada lelang jabatan yang boleh diikuti oleh siapapun warga Indonesia,” tegasnya.

Iapun berkeyakinan bahwasannya Kalbar khsususnya Sambas memiliki banyak SDM yang handal meski pemerintah harus mengambil SDM dari luar kota sekalipun bukan menjadi suatu permasalahan, tetapi sejauh mana pemikiran pemerintah daerah khususnya dalam program Bupati Sambas menuju Sambas hebat dapat diaplikasikan ke masyarakat Sambas itu sendiri.

Baca juga   Pj Gubernur Kalbar Resmi Dilantik

“Aspeknya tentu peningkatan IPM salah satu pemenuhan infrastruktur yang baik untuk meningkatkan IPM,” tuturnya.

PDAM Kabupaten Sambas ditambahkannya sudah berdiri sangat lama dengan kenyataan yang ada terdapat perkembangan yang signifkan.

“Sehingga kalau dibilang tidak ada SDM saya tidak setuju, apa gunanya lelang jabatan yang di anggarkan cukup besar tidak salah 800 juta, tetapi yang di lelang pejabat itu-itu saja,” katanya lagi.

Iapun menyatakan jika SDM yang ada di seluruh Indonesia boleh saja masuk ke Sambas termasuk Direktur PDM.

“Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Sambas harus membuat kriteria untuk mengisi jabatan yang ada,” pungkasnya. (dpw)

 

Portal Berita Online Harian Menyajikan Informasi Kalimantan Barat, Nasional,Internasional, Bisnis,Teknologi, Traveling,Budaya, Gaya hidup,Kesehatan, Kuliner, olahraga, Film, Musik, dibangun melalui inovasi dan teknologi terkini.