Sutarmidji – Ria Norsan Adalah Milik Masyarakat Kalbar

Secara resmi, Sutarmidji dan Ria Norsan dilantik langsung Presiden RI Joko Widodo,  sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, di Istana Negara, Rabu (5/9) pagi.

“Sekarang, Sutarmidji dan Ria Norsan bukan lagi mililk Golkar atau partai pengusungnya pada Pilkada Serentak 27 Juni kemarin. Tetapi sudah menjadi milik semua partai, semua masyarakat Kalbar,” kata anggota DPRD Kalbar, Ir H Prabasa Anantatur.

Ia meminta semua pihak melupakan gempitra pesta demokrasi kemarin yang memuat perbedaan pilihan.

“Sekarang kita menyatu kembali. Sutarmidji dan Ria Norsan adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Jadi keduanya ini untuk semua,” tegasnya.

Ia berharap, tidak ada lagi sekat-sekat di Kalbar, baik antarpartai maupun masyarakat yang pada Pilkada Serentak 2018 berseberangan karena perbedaan dalam menentukan pilihan.

“Saatnya kita melebur. Dengan pengalaman Sutarmidji dua periode menjadi Wali Kota Pontianak dan Ria Norsan dua periode menjadi Bupati Mempawah, Saya yakin beliau ini akan membawa Kalbar yang lebih baik lagi dari sekarang,” ungkap dia.

Dengan sudah dilantiknya Sutarmijdi dan Ria Norsan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar,  ia berharap agar visi dan misinya segera terwujud.

“Visi misi beliau terkait bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di 14 kabupaten/kota, diharapkan dapat segera diwujudkan setelah beliau kembali besok Kamis (6/9), kemudian Sertijab pada Jum’at (7/9), kemudian pidato perdana pada Senin, 10 September 2018 di DPRD Kalbar,” kata Prabasa.

Menurutnya, masyarakat Kalbar sudah menunggu Gubernur dan Wakil Gubernur baru untuk langsung bekerja mewujudkan visi dan misinya, terutama dalam menghadapi APBD Tahun Anggaran (TA) 2019. “Selaku Anggota DPRD Provinsi, tentu kami akan mengawal visi dan misi beliau,” jelasnya.

Iapun berharap SKPD barangkali Bappeda Kalbar sudah mengambil visi dan misi Sutarmidji dan Ria Norsan. Oleh karena itu,  “Supaya ada sinkronisasi program dengan visi dan misi beliau dalam pembahasan APBD 2019,” jelasnya lagi.

Apalagi Pj Gubernur Kalbar sudah mengeluarkan Surat Edaran, agar APBD 2019 disesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018-2023. “Supaya Gubernur dan Wakil Gubernur bisa langsung melaksanakan program-program kerjanya. Ini yang kita harapkan,” ujarnya.

Sementara itu, adapun program yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Kalbar yakni rencana pembangunan RSUD Soedarso menjadi 12 lantai, tertuang dalam APBD Perubahan Kalbar TA 2018. “FS-nya (Feasibility Study) sudah masuk. Kemudian pembebasan lahan di sekitar RSUD Soedarso. Sehingga pada APBD 2019 murni sudah masuk tahap berikutnya,” urainya.

Ia menuturkan, terkait rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya. “Beliau (Midji-Norsan_Red)  sudah berkomitmen untuk membentuk Kapuas Raya. Minimal langkah pertamanya, membangun Gedung DPRD Persiapan, barulah langkah berikutnya. Insya Allah dalam lima tahun ini Kapuas Raya terwujud,” harapnya.

Terkait program dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar, ia akui saat ini hanya peringkat 29 di Indonesia, yakni sekolah gratis dari SD, SMP hingga SMA. “Bupati dan Wali Kota harus turut mewujudkan ini, karena SD dan SMP itu kewenangannya di kabupaten/kota,” terangnya.

Kemudian, lanjut dia, terkait anggaran untuk menjalankan program sekolah gratis tersebut, tentunya bukan menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar semata, melainkan juga melalui anggaran di tingkat kabupaten/kota, sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.

“Jadi ada kerjasama antara Gubernur, Bupati/Walikota untuk mewujudkan sekolah gratis ini. Beliau ini juga tentunya memiliki pengalaman untuk mendapatkan dana dari pusat untuk program tersebut,” ucapnya. (all)