Wagub Harap Manusia Harus Dibangun Kehidupannya Agar Sesuai Hakekat

Wagub Harap Manusia Harus Dibangun Kehidupannya Agar Sesuai Hakekat

GENCIL.NEWS, PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menjelaskan bahwa manusia sebagai insan harus dibangun kehidupannya, sesuai dengan hakekat Pembangunan, untuk itu kualitas dan kemampuannya harus ditingkatkan, untuk mengangkat harkat dan martabarnya, Pembangunan yang dilaksanakan harus mewujudkan keadilan dan pemerataan, dengan sasaran dapat menciptakan manusia kualitas, masyarakat yang maju, mandiri, sehingga manusianya berkualitas tinggi, dengan demikian bangsa dan negara menjadi kuat.

“Kalbar wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur ( Sarawak), akan menjadi salah satu garda terdepan yang akan merasakan langsung akibat dari globalisasi, sehingga diperlukan pembangunan program peningkatan ketahanan keluarga, karena ketahanan keluarga merupakan pondasi kokoh dalam ketahanan bangsa dan negara,”ujar Christiandy usai membuka lokakarya nasional Pembelaqjaran dan keberlanjutaqn advokasi revitalisasi keluarga berencana, di Pendopo Gubernur, Selasa (5/12)

Ia menuturkan pembangunan manusia sebagai “Model” Pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk dan oleh penduduk, penciptaan lapangan kerja melalui perluasan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta memberdayakan penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik.

“Program kependudukan di Kalbar hampir 70.96 % dari pasangan usia subur merupakan peserta KB Aktif, namun demikian masih didominasi oleh kontrasepsi hormonal (Pill dan Suntikan), kondisi ini menjadi pemicu Kalbar dan Perwakilan BKKBN Kalbar untuk terus mengutamakan jaminan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi dan PUS, serta mengupayakan peningkatan penggunaan Kontrasepsi dengan metode kontrasepsi jangka panjang, akses pelayanan KB kepada masyarakat melalui kegiatan bhakti sosial dan Tim Pelayanan KIE dan KB Keliling,”jelasnya

Mengingat kondisi dan geografis lanjutnya, sebagaian masyarakat Kalbar merupakan wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan dan perbatasan, dimana jarak dari domisili penduduk ke tempat pelayanan KB yang relatif jauh, Kalbar salah Provinsi yang terpilih untuk melaksanakan program Advance Family Planning ( AFF) Program untuk merevitalisasi program KB di Era Desentalisasi, Untuk itu Program ini diharapkan dapat menyentuh hingga ke Desa/Kelurahan dengan mendapat dukungan mulai dari Gubernur, Bupati / Walikota untuk dapat mendukung Program tersebut.

Sesuai Mandat dari Presiden Joko Widodo untuk Program Kampung Keluarga Berencana di Kalimantan Barat, telah terbentuk sebanyak 98 Kampung KB yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota.Dari sisi kwantitas jumlah tersebut memang belum mencapai harapan, tetapi dari sisi kwalitas cukup memadai, karena tahap pertama ini merupakan Uji Coba, ajang untuk pembelajaran bagi seluruh komponen, bagaimana melakukan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan mengukur keberhasilan secara bersinergi dari semua unsur yang terlibat.

”Untuk ditingkat provinsi telah terbentuk Pokja Lintas Sektoral yang disebut Provincial Working Group ( PWG) dan tewlah aktip bekerja yang terbentuk dengan SK Gubernur No.188/Kesra/2017. Demikian pula dengan Kabupaten/ Kota telah terbentuk juga District Working Group ( DWG) dengan SK Bupati/Walikota yang berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola KB dan mensinergikan dengan program pembangunan lainnya,”imbuhnya.