GENCILNEWS – Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat untuk Gubernur, Bupati, Walikota dan wakilnya telah selesai dilaksanakan oleh KPU Kalbar pada 28 Juni 2018 lalu.
Anggota DPRD Kalbar, Maskendari mengatakan rasa syukurnya atas pesta demokrasi yang telah selesai dilakukan oleh seluruh masyarakat Kalbar demi memilih kepala daerah di lima tahun kedepan.
“Ucapan terima kasih juga kita haturkan karena masyarakat telah selesai dilakukan dengan aman kondusif dan damai,” ungkapnya kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (2/6/2018).
Menurutnya dalam Pilkada dimanapun berada, jika terjadi beberapa protes maupun kritikan serta ketidakpuasan maka hal itu dianggap wajar.
“Karena masyarakat wajib menjaga kesatuan dan persatuan terutama saat Pilkada berlangsung hingga penetapan dilakukan kita wajib menjaga suasana aman dan damai,” jelasnya.
Legislator PDIP ini juga mengakui jika seluruh pihak agar dapat menahan diri terkait keputusan hasil Pilkada sampai KPU mengumumkan siapa yang berhak memimpin dalam lima tahun kedepan sesuai hasil rekapitulasi se-Kalbar yang akan ditetapkan pada 9 Juli 2018 mendatang.
“Kita hormati keputusan KPU sampai penetapan dilakukan, sambil menunggu saat ini yang dapat dilakukan adalah menghormati dan menjaga keadaan agar selalu kondusif,” terangnya.
Maskendari juga mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap menjaga suasana kondusif terutama mereka yang aktif di media sosial baik melalui Facebook, twitter dan dunia maya lainnya untuk tetap bertenggang rasa dan tidak terprovokasi.
“Terutama mereka di medsos ini yang harus menjadi perhatian. Karena kenyataannya berbeda dengan di medsos, masyarakat harus bertanggung jawab akan penggunaan selular terutama untuk status Pilkada,” paparnya.
Ia menambahkan terkait pemberitaan Hoax yang marak terjadi meski dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab, maka pihak keamanan harus pro aktif dalam menindak tegas oknum serta pihak yang sengaja melakukan hal buruk dan mengambil kesempatan sehingga masyarakat terpancing.
“Tentu pihak keamanan harus pro aktif terutama melihat perkembangan media sosial sehingga masyarakat tak terprovokasi dalam bentuk apapun terutama jelang penetapan kepala daerah,” pungkasnya. (dpw)