GENCIL.NEWS – JAKARTA – Di bidang pencegahan, KPK mengambil peran sebagai trigger mechanism untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang sistem administrasi perencanaan, penganggaran, perizinan, pengadaan barang/jasa, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola kesamsatan, dan tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Program tersebut dikemas KPK dalam bentuk pendampingan kepada sejumlah provinsi melalui program Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien.

Pada 2017 ini, KPK mendampingi 12 provinsi lainnya, yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat. Sehingga, total KPK telah mendampingi 22 provinsi termasuk di dalamnya 380 kabupaten/kota.


Kegiatan koordinasi, supervisi, dan monitoring dilakukan melalui pemetaan permasalahan; pendampingan penyusunan rencana aksi; permintaan dan analisis serta validasi informasi/data, pengamatan, diskusi, benchmarking, serta kegiatan lainnya dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi yang sudah ditetapkan. Programnya meliputi: perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan APIP, implementasi tambahan penghasilan pegawai dan implementasi e-samsat.


Salah satunya, KPK mencatat alokasi dana APBD yang tidak memihak pada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik tidak dapat disajikan lebih baik karena alokasi dana yang minim. Di sisi lain, pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD sudah “diatur” sejak perencanaan, sehingga proses pengadaannya sendiri tidak bermakna lagi karena barang atau jasa yang dihasilkan bukanlah yang terbaik dari sisi harga maupun kualitas. Aplikasi e-planning dan/atau e-budgeting menjadi sistem yang direkomendasikan KPK dalam proses penyusunan APBD.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), salah satu agenda yang terus didorong dalam program ini agar diimplementasikan oleh seluruh pemda. Salah satunya adalah implementasi sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Selain memudahkan, PTSP juga memungkinkan masyarakat untuk memantau proses penyelesaian izin atau dokumen.

Baca juga   Din Syamsudin : "Ada Skenario Untuk Mengadu Domba Umat"

 

Sementara, fokus penguatan APIP adalah dari sisi kompetensi teknis dan penguatan independensinya. Tujuannya agar APIP dapat memahami dan melakukan audit sesuai dengan standar audit dan profesionalisme auditor. Hingga akhir 2017 telah dilakukan workshop terhadap 1.250 orang auditor dari 24 propinsi.

KPK juga mendorong setiap pemda untuk secara bertahap mengimplementasikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dengan TPP yang lebih baik, diharapkan perilaku koruptif dari setiap aparatur pemerintah semakin berkurang. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong setiap pemda membuat dan menerapkan secara konsisten regulasi tentang TPP, pembayaran TPP tidak hanya berdasarkan disiplin/kehadiran, dan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara online.

Pencegahan yang ofensif di tahun 2017 terhadap 7 sektor strategis yang menjadi fokus KPK yaitu sumber daya alam, minyak dan gas bumi, kesehatan, pangan, infrastruktur, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, dan sektor pendidikan, berhasil mendorong kenaikan pendapatan negara dan mencegah potensi kerugian negara.

PNBP dari sektor Kehutanan meningkat Rp1 triliun menjadi Rp3.4 triliun di tahun 2017 dan denda sebesar Rp1 triliun setelah didampingi KPK melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUH) online sejak 2016.

Di sektor minerba per Oktober 2017 peningkatan PNBP sebesar Rp1,1 triliun. Sedangkan, di sektor pendidikan, KPK bersama Dikti mulai melakukan penertiban aset mangkrak di lingkungan Dikti senilai Rp13 triliun. KPK juga mendorong Pemprov DKI terkait pengintegrasian data dan informasi pajak, sehingga Pemprov DKI berhasil  meningkatkan penerimaan pajak daerah DKI sebesar Rp3,2 triliun
Melalui Koordinasi dan Supervisi pula, KPK mendorong penyelesaian permasalahan dan penyelamatan aset Barang Milik Negara (BMN). Tahun 2017, KPK membantu Kementerian Kesehatan menyelamatkan aset tanah seluas 18 Ha senilai Rp374 miliar yang dikuasai oleh pihak lain sejak tahun 1977.

Baca juga   Semakin Sedikit Kantin Kejujuran Sekolah Yang Bertahan

KPK juga mendorong PT KAI untuk membuat dan memperbaharui perjanjian dengan mitra serta memaksimalkan perolehan pendapatannya terkait pengusahaan prasarana kereta api berupa pemanfaatan lahan ROW (Right of Way) oleh pihak ketiga. Dari hasil koordinasi dan supervisi sampai dengan Oktober 2017, ada 8 mitra yang telah bersedia membayar sewa lahan ROW dengan nilai keseluruhan Rp78 miliar. Sedangkan, 7 mitra lainnya masih dalam proses renegosiasi dengan nilai potensi pendapatan sebesar Rp604 miliar.
Intervensi lainnya melalui program koordinasi dan supervisi dilakukan KPK terkait permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). KPK mendorong terbitnya UU No. 18 Tahun 2017 sebagai revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang di dalamnya terdapat point mengenai dasar hukum pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia.

Di tahun 2017, telah beroperasi  LTSA di daerah-daerah yang diketahui sebagai kantong-kantong TKI, yaitu Entikong, Indramayu, Gianyar, dan Yogyakarta. Sedangkan LTSA yang diresmikan tahun 2017 berada di wilayah Kab. Sambas, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Jawa Timur, Kab. Cirebon, Kota Batam, Kab. Sumbawa, Kab. Cilacap, Kab. Karawang, Kab. Sukabumi.
Selain itu, KPK mendorong terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Perbaikan pada sektor swasta dan politik juga tidak luput dari perhatian KPK. Keduanya merupakan sektor strategis, dimana pembenahan keduanya akan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Melalui program Profesional Berintegritas (PROFIT) KPK terus mendorong dunia usaha terbebas dari praktik koruptif. Sejak diluncurkan pada 2016, dari 73 entitas perusahaan swasta, BUMN/D, asosiasi bisnis dan regulator, kini tumbuh menjadi 132 entitas.