Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2017 (bagian 3 -selesai)

 

GENCIL.NEWS.- JAKARTA  Di bidang penindakan, sejumlah terobosan terus dilakukan. Setelah terlibat aktif dalam penyusunan PERMA No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi, di tahun ini KPK meningkatkan status satu perkara dengan subjek hukum korporasi ke tingkat penyidikan. PT DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE melalui pengurusnya diduga bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara sekitar Rp25 miliar rupiah dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 – 2010 senilai sekitar 138 miliar rupiah.

Selain itu, bertujuan untuk makin memberikan efek jera dan terapi kejut bagi para pelaku korupsi serta membuka peluang lebih besar dalam pengembalian keuangan negara, KPK bersama-sama mitra terkait menyusun Modul Teknis Penanganan Perkara TPPU dan Pemulihan Aset di Pasar Modal. Modul yang diharapkan menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk menangani perkara TPPU dan pemulihan aset khususnya di pasar modal.
Inovasi lainnya dalam penegakan hukum, KPK bersama dengan Mahkamah Agung RI, menyusun Kajian Pengelolaan Aset dengan output rekomendasi penyelesaian masalah tata cara pengelolaan aset sitaan dan rampasan.

Secara total, pada tahun 2017 KPK melakukan 114 kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Lebih dari 188 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara.Termasuk di dalamnya dari pendapatan hasil lelang barang sitaan dan rampasan dari perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 82 miliar.

KPK melalui unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Sitaan (Labuksi) berusaha untuk mengoptimalkan pemulihan aset (asset recovery) dari perkara korupsi dan TPPU. Selain melakukan lelang bersama DJKN, eksekusi barang rampasan juga dilakukan dengan pemanfaatan status penggunaan dan hibah. Pola eksekusi ini digunakan karena mendesaknya kebutuhan pemerintah pusat atau pemerintah daerah terhadap barang rampasan negara baik barang rampasan negara yang bergerak maupun tidak bergerak untuk kegiatan pemerintahan.
Tahun 2017 ini KPK telah menghibahkan sejumlah barang rampasan senilai total Rp88,6 miliar, antara lain berupa tanah dan bangunan senilai Rp49 miliar di Kota Surakarta kepada Pemkot Surakarta untuk dimanfaatkan sebagai museum Batik; tanah dan bangunan senilai Rp24,5 miliar kepada ANRI untuk dijadikan pusat arsip pemberantasan korupsi; tanah dan bangunan senilai Rp2,9 miliar di Karawang Barat untuk BPS yang akan dimanfaatkan untuk rumah dinas dan perluasan kantor; wisma penginapan beserta isinya senilai Rp11,9 miliar kepada Kementerian Keuangan dan kendaraan operasional untuk Rupbasan Pekanbaru.

Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 15 perkara, serta TPPU sebanyak lima perkara.
Sementara, data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 43 perkara yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV dan 27 perkara melibatkan swasta serta 20 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD. Selain itu, terdapat 12 perkara lainnya yang melibatkan bupati/walikota dan wakilnya.

Di antara kasus-kasus yang ditangani tersebut, terdapat 19 kasus yang merupakan hasil tangkap tangan. Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri. Dari 19 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara.
Pada kegiatan Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan, KPK telah melakukan koordinasi sebanyak 183 penanganan perkara, dari 80 perkara yang ditargetkan pada 2017. Sementara supervisi dilakukan terhadap 289 perkara dari 164 perkara yang ditargetkan. Dalam kegiatan ini, KPK berupaya mendorong penanganan perkara oleh penegak hukum lainnya dengan menjembatani perbedaan persepsi dan kendala lainnya melalui gelar perkara bersama, memfasilitasi ahli termasuk di dalamnya terkait perhitungan kerugian negara.

Selain itu, sejak diluncurkan tahun lalu pelaporan SPDP online (e-SPDP) sebagai upaya sinergi dalam penanganan perkara korupsi di antara lembaga penegak hukum lainnya, kini e-SPDP telah diimplementasikan di 8 instansi, yaitu Polda Jawa  Timur, Kejati Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Kejati Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Bareskrim Polri dan Jampidsus Kejaksaan RI.  Tahun 2017, KPK telah menerima pemberitahuan penyidikan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain, yakni sebanyak 797 SPDP dari Kejaksaan, dan 350 SPDP dari Kepolisian.

Yang regular dilakukan, KPK juga selalu berupaya meningkatkan kapasitas dalam penanganan perkara dengan menggelar Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum yang pada tahun 2017 digelar di Banten, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan. Pada kegiatan ini, diikuti 501 aparat penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik TNI dan OJK, serta auditor pada BPK, BPKP dan PPATK.

Selama 2017 KPK telah menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) dengan kementerian dan lembaga di luar lembaga penegak hukum, yaitu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ANRI dan KASN dalam rangka upaya pemberantasan Korupsi.  Sementara, dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan intern kementerian dan lembaga (APIP), KPK bersama-sama dengan 17 kementerian dan lembaga menandatangani MoU tentang pembangunan koneksitas whistleblowing system.

Tidak hanya dengan kementerian lembaga, KPK juga bekerja sama dengan 33 perguruan tinggi dalam rangka mendukung transparansi peradilan. Terdapat 217 perkara. 182 perkara tahun 2017 dan 35 perkara dari tahun sebelumnya yang direkam oleh tim perekaman persidangan dari universitas yang meliputi perkara yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan, perkara Pra-Peradilan, perkara Peninjauan Kembali (PK), dan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  Pemanfaatan hasil rekam persidangan ini digunakan oleh pengadilan tipikor, kampus dan CSO sebagai bahan pembelajaran dan eksaminasi putusan.

Untuk mendorong dan mewujudkan peradilan bersih dan antikorupsi, KPK juga melakukan  koordinasi dengan jaringan pemantau peradilan di daerah dengan menggandeng Penghubung Komisi Yudisial dan CSO di 5 (lima) kota yaitu Mataram, Medan, Makassar, Manado dan Samarinda.

Kerja sama dengan perguruan tinggi tidak terlepas dari pentingnya kampus sebagai poros pemberantasan korupsi. Selama 2017, KPK berhasil mendorong terbentuknya  pusat kajian antikorupsi di Universitas Atma Jaya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Bengkulu,  Universitas Negeri Padang dan Universitas Sam Ratulangi  Manado.  Pararel dengan itu, KPK juga melakukan pendampingan yang sama kepada setidaknya 15 (lima belas) perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Harapannya, tercipta konsolidasi gerakan bersama antara perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di sektor penegakan hukum, pasca terbit PERMA No 13 tahun 2016 KPK dan Mahkamah Agung RI, membentuk Forum Komunikasi Penegak Hukum di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jabodetabek dan Bali dalam rangka mendiseminasikan dan meningkatkan kapasitas penegak hukum, baik penyidik, penuntut dan hakim terkait pemidanaan korporasi.
Paralel, untuk mendorong penguatan sistem kepatuhan di sektor swasta dalam rangka menghindari pemidanaan korporasi, KPK juga menandatangani MoU dengan KADIN.
Selain dengan lembaga/instansi nasional, pembinaan kerja sama dengan lembaga lain di luar negeri juga tidak kalah penting, baik dalam mendukung kegiatan penindakan maupun pencegahan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. KPK menandatangani sejumlah MoU strategis yaitu dengan Attorney General’s Department (AGD) Australia, Ministry of Justice Investigation Bureau (MJIB) Taiwan dan Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) Tunisia. Ruang lingkup kerja sama antara lain berkaitan dengan pertukaran informasi dan teknologi, sharing best practices, capacity building serta bantuan di bidang pencegahan dan bantuan penegakan hukum.

Salah satu implementasi kerja sama dengan mitra kerja sama luar negeri adalah pertukaran informasi dan data, baik bersifat formal antara lain melalui Mutual Legal Assitance (MLA) maupun bersifat informal. Selama 2017, KPK telah memfasilitasi lebih kurang 13 permintaan bantuan informasi dan data dari negara lain, 51 permintaan bantuan informasi kepada negara lain dan 4 permintaan MLA.

Untuk meningkatkan dukungan internasional dan implementasi komitmen global, KPK terlibat dalam berbagai forum internasional antara lain UNCAC, G20, APEC, IACA dan SEA-PAC.
Sebagai salah satu negara peratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), pada tahun ini Indonesia menjalani proses review putaran kedua yang mengkaji implementasi UNCAC Bab II tentang Pencegahan dan Bab V tentang Pemulihan Aset. KPK sebagai focal point dalam proses review, mengkoordinasikan 24 kementerian dan lembaga dalam pengumpulan informasi dan penyusunan jawaban terhadap self-assessment checklist dan pelaksanaan review pada Oktober 2017.

Sementara, dalam rangka implementasi putusan penting dalam G-20 Anti-Corruption Working Group (ACWG), KPK bersama stakeholder terkait melakukan kajian transparansi Beneficial Ownership (BO) yang akan merumuskan rekomendasi dari beberapa aspek terutama kebijakan dan regulasi nasional sehingga memberi manfaat bagi penegakan hukum.

Sedangkan, pembinaan jaringan kerja sama di kawasan multilateral dilakukan melalui berbagai forum dan kegiatan, antara lain aktif di dalam Implementation Review Group (IRG); Pertemuan Conference of States Parties United Nations Convention Against Corruption (COSP UNCAC); Anti-Corruption Working Group (ACWG) I, II dan III; Senior Official Meeting (SOM) 1 Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACTWG) APEC dan SOM ACTWG III.
Dalam rangka peningkatan kapasitas penegak hukum, KPK berkomitmen dalam wadah International seperti Anti–Corruption Academy (IACA) di Mesir.  Di kawasan Asia Tenggara, KPK memiliki komitmen dengan berbagai lembaga anti korupsi di Asia Tenggara melalui forum South East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC). (ra)