Golkar Ajukan Airlangga Sebagai Calon Wakil Nyapres Jokowi

GENCILNEWS – Bertempat di Balai Kopi Kota Pontianak (31/07/2018),┬áKomunitas @TentangGolkar kembali menghadirkan forum menarik.

Hadir sebagai pembicara adalah Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin, SH dan Pengamat Politik dan Dosen FISIPOL Universitas Tanjung Pura, Ireng Maulana, MA.

Diskusi kali ini membahas Konfigurasi Politik Kalimantan Barat menuju 2019 dan mengkritisi perihal gugatan pada UU Nomor Tahun 2017 yang dilayangkan oleh Partai Perindo dengan pihak terkait Jusuf Kalla bersama kalangan mahasiswa, akademisi dan wartawan.

Ireng Maulana mengungkapkan bahwa Provinsi Kalbar cukup kuat untuk mensukseskan Airlangga menjadi pemimpin Indonesia.

“Provinsi ini cukup kuat dan handal untuk mensukseskan Pak Airlangga menjadi pemimpin Indonesia. Partai Golkar Kalimantan Barat harus menyatukan suara untuk menaikkan kadernya agar legitimasi dukungan AH semakin solid,” ungkap Ireng mengawali sesi diskusi.

Bahwa secara hitungan politik Partai Golkar adalah partai yang paling mungkin mendapatkan posisi cawapres, menurut Ireng Jokowi punya kepentingan untuk memback up secara profesional tata kelola negara.

“Partai Golkar-lah yang paling mungkin untuk dapat posisi cawapres karena partai ini punya segala kebutuhan untuk itu,” terangnya.

Ketua DPD Heri Mustamin menjamin bahwa Golkar Kalimantan Barat siap mendukung hasil Rapimnas.

“Salah satu hasil rapimnas tersebut adalah mendukung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden Jokowi di 2019,” ungkapnya.

Menurutnya Partai Golkar Kalbar siap menguatkan mesin politiknya untuk mendukung Airlangga di 2019.

“Pak Airlangga sudah komplit, revolusi industri 4.0 ini adalah modal untuk menggarap suara milenial, sangat modern dan siap bertarung gagasan,” tegasnya.

Terkait gugatan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dilayangkan oleh Partai Perindo, Heri menyatakan bahwa seluruh pemuda harus bangkit dan berusaha untuk melawan mereka yang mampu menganggu konstitusi Indonesia.

“Jangan hanya karena kekuasaan semua dilakukan karena Pak JK sudah cukup dan saatnya menjadi negarawan,” pungkasnya.(dpw)