Wahid Fondation Kutuk Aksi Kekerasan

Wahid Fondation Kutuk Aksi Kekerasan

GENCIL.NEWS PONTIANAK-Dalam beberapa hari, setidaknya dua kasus intimidasi dan kekerasan dialami tokoh agama. Minggu pagi (10/2/2018), seorang lelaki menyerang beberapa jemaat dan seorang pendeta di Gereja Santa Lidwina Sleman Yogyakarta.

Sabtu (9/2/2019), sebuah video penolakan seorang biksu di Legok Tangerang, Banten, menyebar massal di media sosial. Biksu itu bernama Mulyanto Nurhalim. Oleh sebagian warga ia dituduh menyalahgunakan tempat tinggal dengan menggelar bakti sosial. Akhir Januari, KH Umar Basri, Pengasuh Pesantren Al Hidayah, Cicalengka, Jawa Barat, mengalami penganiayaan dari seorang lelaki paruh baya.

Menyikapi sejumlah peristiwa ini, Wahid Foundation (WF) menyatakan sikap tegasnya.

“Mengutuk setiap tindakan kekerasan dan intimidasi kepada siapapun dan atas dasar apapun. Kekerasan semacam ini harus dinyatakan bukanlah kondisi yang mewakili wajah masyarakat umum Indonesia,” ungkap Direktur Wahid Foundation,Yenny Zannuba Wahid.

Selain mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan kajian sekaligus penerapan langkah sistem deteksi dini (early warning system) agar kasus-kasus serupa berkurang dan dapat dilakukan langkah-langkah antisipasitif.

“Langkah ini dapat dilakuan melaui deteksi dini kasus-kasus intoleransi, termasuk ujaran kebencencian, yang kemungkinan bakal meningkat jelang dan selama masa-masa pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia,” paparnya.

Yenni melanjutkan bahwa Wahid Fondation juga mendukung Kepolisian Republik Indonesia melakukan proses hukum terhadap para pelaku penyerangan dan penganiayaan KH Umar Basri dan Penyerangan Gereja Santa Lidwina Sleman Yogyakarta dan Biksu Mulyanto di Legok Tangerang Banten.

Mengapresiasi kesigapan ormas-ormas keagamaan yang kompak menyerukan kepada masing-masing umatnya untuk tidak terprovokasi dan justru mendorong agar proses hukum dikedepankan.

“Ini bukti bahwa masyarakat Indonesia makin dewasa dan matang dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan,” katanya.

Mendorong Kemenkominfo dan perusahaan-perusahaan media sosial seperti facebook, youtube, dan twitter, memantau kasus-kasus hoax dan berita palsu atas tiga kasus tersebut yang sengaja ditujukan untuk dapat memanaskan situasi di masyarakat.(DPW)