Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Herri Mustamin, mendukung langkah pemkot yang memberlakukan Perwa Nomor 55 / 2018 tentang Larangan Pembakaran Lahan.

“Menurutnya, kebijakan tersebut sangat tepat dilakukan mengingat banyaknya kebakaran lahan yang terjadi di Kota Pontianak,” katanya, kemarin.

Ia mengungkapkan, buruknya kualitas udara di Kota Pontianak sangat merugikan masyarakat, karena selain menganggu aktivitas juga merusak lingkungan.

“Akibatnya anak sekolah dliburkan karena takut  terganggu kesehatannya karena partikel debu sangat berbahaya jika dihirup lama. Belum lagi kerugian lingkungan yang tercemar, maka kita dukung sekali kebijakan walikota terkait perda ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Walikota Pontianak resmi menandatangani Perwa Nomor 55 / 2018 tentang Larangan Pembakaran Lahan.

Dalam perwa tersebut salah satunya menyebutkan, bagi lahan yang terbakar atau sengaja dibakar di wilayah Kota Pontianak, maka lahan tersebut tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan untuk fungsi apapun dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan.

“Kalau lahan itu sengaja dibakar, maka pembekuan untuk pemanfaatan lahan itu selama 5 tahun, tetapi apabila terbakar, maka akan dibekukan selama 3 tahun,” sebut Midji.

Baca juga   Wadah "Penerus", Kancil Miliki Akademi Futsal

Menurutnya, dikenakannya sanksi bagi lahan yang terbakar meskipun bukan sengaja dibakar lantaran pemilik dinilai lalai karena tidak bisa menjaga lahan miliknya.

“Bayangkan, hampir setiap hari kita harus memadamkan api di lahan itu-itu terus,” kesalnya.

Tak hanya sanksi pembekuan pemanfaatan lahan, pihaknya juga berencana menjatuhkan sanksi dengan membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan api kepada pemilik lahan.

“Biar saja dia kapok, kalau tidak begitu tidak ada efek jera,” tegas Wali Kota dua periode ini.(all) Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Herri Mustamin, mendukung langkah pemkot yang memberlakukan Perwa Nomor 55 / 2018 tentang Larangan Pembakaran Lahan.

“Menurutnya, kebijakan tersebut sangat tepat dilakukan mengingat banyaknya kebakaran lahan yang terjadi di Kota Pontianak,” katanya, kemarin.

Ia mengungkapkan, buruknya kualitas udara di Kota Pontianak sangat merugikan masyarakat, karena selain menganggu aktivitas juga merusak lingkungan.

“Akibatnya anak sekolah dliburkan karena takut  terganggu kesehatannya karena partikel debu sangat berbahaya jika dihirup lama. Belum lagi kerugian lingkungan yang tercemar, maka kita dukung sekali kebijakan walikota terkait perda ini,” ujarnya.

Baca juga   Tanto Yakobus Harap Kalstart Perbaiki Manajemennya

Sebelumnya, Walikota Pontianak resmi menandatangani Perwa Nomor 55 / 2018 tentang Larangan Pembakaran Lahan. Dalam perwa tersebut salah satunya menyebutkan, bagi lahan yang terbakar atau sengaja dibakar di wilayah Kota Pontianak, maka lahan tersebut tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan untuk fungsi apapun dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan.

“Kalau lahan itu sengaja dibakar, maka pembekuan untuk pemanfaatan lahan itu selama 5 tahun, tetapi apabila terbakar, maka akan dibekukan selama 3 tahun,” sebut Midji.

Menurutnya, dikenakannya sanksi bagi lahan yang terbakar meskipun bukan sengaja dibakar lantaran pemilik dinilai lalai karena tidak bisa menjaga lahan miliknya.

“Bayangkan, hampir setiap hari kita harus memadamkan api di lahan itu-itu terus,” kesalnya.

Tak hanya sanksi pembekuan pemanfaatan lahan, pihaknya juga berencana menjatuhkan sanksi dengan membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan api kepada pemilik lahan.

“Biar saja dia kapok, kalau tidak begitu tidak ada efek jera,” tegas Wali Kota dua periode ini.(all)