Catatan Akhir Tahun 2017 Komisi Nasional Reformasi Penyiaran : Tersandera Ekonomi dan Politik, Publik Tersingkirkan

Catatan Akhir Tahun 2017  Komisi Nasional Reformasi Penyiaran : Tersandera Ekonomi  dan Politik, Publik Tersingkirkan

 

GENCIL.NEWS – JAKARTA – Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) hari ini menyampaikan Catatan Akhir Tahun 2017 tentang Penyiaran.  Hari ini dipilih KNRP, karena tepat di tanggal 28 Desember lima belas tahun lalu, UU Penyiaran (UU 32/2002) dinyatakan berlaku.

Dalam perjalanannya selama 15 tahun, banyak ketentuan dalam UU Penyiaran tidak terlaksana dengan baik. Reformasi penyiaran sebagaimana semangat UU Penyiaran 2002 tidaklah terwujud. Catatan KNRP di tahun terakhir ini mencerminkan sejumlah hal tersebut. Secara umum KNRP menyoroti bahwa pembenahan atau reformasi penyiaran di Indonesia berjalan di tempat karena kentalnya kepentingan ekonomi dan politik.

Dengan demikian, kepentingan publik yang semestinya lebih diutamakan dalam dunia penyiaran (karena frekuensi dimiliki oleh publik), akhirnya harus terpinggirkan karena kepentingan ekonomi-politik yang jauh lebih diutamakan. KNRP mengangkat empat hal utama yang menjadi sorotan: Revisi UU Penyiaran, kinerja KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), kampanye politik, dan aksesibilitas penyiaran.

REVISI UU PENYIARAN PENYIARAN PENYIARAN PENYIARAN

Revisi UU Penyiaran mulai dibahas Panitia Kerja DPR RI pada tahun 2015. Sampai dengan akhir tahun 2017, proses RUU inisiatif DPR ini tidak menunjukkan kemajuan, masih menjadi draf yang belum disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang, sama dengan posisinya di akhir tahun 2016. KNRP mencatat dua hal utama tentang RUU Penyiaran: (1) proses penyusunannya yang tertutup dan (2) isi draf yang tidak mencerminkan demokratisasi penyiaran. Dicatat dari proses penyusunannya,

DPR tertutup, tidak membuka ruang aspirasi bagi masyarakat, dan draf yang disusun pun sulit diakses publik. Padahal, keterbukaan sejak proses penyusunan UU memberikan jaminan bagi publik untuk mengikuti proses penyusunan kebijakan penyiaran yang jelas menggunakan frekuensi milik publik ini.

Tidak semua elemen publik pernah didengar aspirasinya dalam rapat dengar pendapat oleh DPR. Kelompok-kelompok masyarakat sipil tidak pernah diundang dalam rapat dengar pendapat oleh Komisi 1 DPR maupun Baleg. Inisiatif penyampaian aspirasi publik muncul dari masyarakat sendiri, seperti dari kampus-kampus dan berbagai kelompok masyarakat sipil. KNRP sendiri telah menyampaikan Rancangan Revisi UU Penyiaran versi KNRP pada bulan April 2017.

Rancangan ini hanya dapat disampaikan secara tertulis kepada seluruh anggota Komisi I dan Baleg, karena permintaan KNRP untuk menyampaikan aspirasi langsung tidak ditanggapi DPR. Dicatat Dicatat Dicatat Dicatat dari isi draf revisi UU Penyiaran, Penyiaran, Penyiaran, Penyiaran, terdapat banyak pasal yang tidak mempertimbangkan kepentingan publik. Paling tidak, KNRP mencermati sejumlah ketentuan yang mencederai kepentingan publik, seperti: tentang digitalisasi, sistem siaran berjaringan (SSJ), KPI, kepemilikan lembaga penyiaran, lembaga penyiaran khusus, kuota iklan, dan iklan rokok.

Dalam hal digitalisasi, upaya perubahan pola mux-tunggal (single mux) yang pengelolaannya diserahkan kepada negara/pemerintah, yang telah disusun dalam draf RUU Penyiaran oleh Komisi 1 DPR RI, dianulir oleh Badan Legislasi DPR. Padahal sistem single mux yang diserahkan pada lembaga negara akan memperbaki tata kelola penyiaran yang lebih demokratis. Sebaliknya, sistem multi mux yang diusulkan Baleg dan diusung Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI) justru akan melanggengkan oligopoli industri penyiaran saat ini.

Pemerataan kesempatan produksi dan konsumsi penyiaran secara merata melalui sistem penyiaran yang demokratis seharusnya menjadi kewajiban lembaga penyiaran. Tetapi pada draf RUU Penyiaran versi Oktober 2017, justru pasal yang mengatur SSJ mengandung kontradiksi dengan memperbolehkan stasiun TV swasta memiliki perwakilan. Artinya bertolak belakang dengan prinsip SSJ, draf RUU ini melegitimasi sentralisasi penyiaran seperti yang sudah berlangsung saat ini.

Pasal-pasal yang mengatur kepemilikan pada draf RUU Penyiaran versi Oktober 2017 justru lebih mundur daripada pasal kepemilikan di UU Penyiaran 2002. Draf hanya mengamanatkan kepemilikan lembaga penyiaran swasta dibatasi dan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pertanyaannya, mengapa DPR tidak berani lebih tegas membatasi kepemilikan di RUU, dan melemparkan tanggung jawab ini pada PP? Pengaturan ketentuan mengenai KPI dalam draf RUU Penyiaran justru makin melemahkan peran dan fungsi lembaga negara ini. KPI hanya diberikan kewenangan dalam hal isi siaran. Tidak itu saja, draf juga menghilangkan otonomi KPI Daerah (KPID).

Draf RUU Penyiaran ini juga memunculkan lembaga penyiaran jenis baru, yaitu Lembaga Penyiaran Khusus (LPKh). Lembaga ini memberi kesempatan kepada partai politik untuk memiliki lembaga penyiaran sendiri. Dapat dibayangkan, jika ketentuan mengenai LPKh ini pada akhirnya disahkan, maka ruang publik kita, khususnya di frekuensi penyiaran, akan dipenuhi dengan siaran-siaran politik. Keinginan DPR untuk memberikan izin penyiaran kepada partai politik ini patut kita tolak, karena frekuensi penyiaran adalah milik publik dan harus digunakan untuk kepentingan publik.

Draf RUU memberikan keleluasaan yang jauh lebih besar bagi lembaga penyiaran untuk menyiarkan iklan komersial, yakni kuotanya ditetapkan paling banyak 30 persen. Jumlah ini jauh lebih besar daripada UU Penyiaran 2002 yang menetapkan batasan hanya 20 persen iklan.

Baleg pada draf RUU versi Oktober 2017 menetapkan dibolehkannya iklan rokok dengan pembatasan tertentu pada media penyiaran. Padahal draf Komisi I sebelumnya melarang iklan rokok dalam media penyiaran. Dengan membolehkan iklan rokok disiarkan pada media penyiaran, Baleg telah menunjukkan keberpihakan yang besar hanya kepada industri media dan rokok. Dengan ketentuan ini pula, Baleg telah menetapkan dibolehkannya promosi/iklan produk berbahaya dan adiktif, Artinya, Baleg mengesampingkan kepentingan masyarakat luas dan tidak berkeinginan untuk melindungi anak dan remaja, yang selama ini menjadi sasaran promosi rokok.

KNRP memberikan rekomendasi agar  :

(1) proses penyusunan RUU Penyiaran di tahun 2018 dan selanjutnya
terbuka dan memberikan akses bagi publik untuk menyampaikan aspirasi;

(2) isi draf revisi UU Penyiaran
konsisten pada komitmen untuk kepentingan publik dan demokratisasi.

KINERJA KINERJA KPI
KNRP mencatat setidaknya tiga hal yang terkait dengan kinerja KPI.

1. Evaluasi tahunan terkait perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada sepuluh stasiun TV swasta. Oktober 2016. KPI menyatakan sudah menyampaikan evaluasi TV nasional berjaringan kepada Komisi I DPR pada November 2017, namun hingga akhir Desember 2017 evaluasi tersebut tidak disampaikan kepada publik secara transparan. Sesuai komitmen yang ditandatangani oleh TV yang mendapatkan perpanjangan IPP, evaluasi tahunan oleh
KPI seharusnya mencakup antara lain:

Pelaksanaan SSJ sesuai ketentuan; kepatuhan terhadap Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS); kepatuhan lembaga penyiaran untuk menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial, dalam membangun karakter bangsa kesanggupan menjaga independensi dan keberimbangan isu siaran jurnalistik dari pihak eksternal maupun internal, termasuk pemilik; kesanggupan menjaga independensi dan keberimbangan terkait Pemilu; kesanggupan melaksanakan penayangan yang menghormati ranah privat dan pro justitia dan perlindungan dan pemberdayaan khalayak khusus.

2. Implementasi pemberian sanksi atas pelanggaran isi siaran

Dalam pantauan KNRP pada 2016 dan 2017, KPI tidak menjalankan kewenangannya dalam memberikan sanksi administratif atas pelanggaran isi siaran dengan benar , sesuai ketetapan UU 32/2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (2) huruf d.

KPI banyak memberikan pembinaan, pembinaan, pembinaan, pembinaan, peringatan, peringatan, peringatan, peringatan, dan imbauan, imbauan, imbauan, imbauan, tiga bentuk yang tidak termasuk sanksi administratif sesuai UU Penyiaran dan P3 & SPS.
Dalam Refleksi Akhir Tahun KPI 2016 dilaporkan bahwa pada 2016, KPI memberikan 23 pembinaan dan 154 peringatan tertulis (jumlah imbauan tidak dilaporkan).
Jumlah peringatan tertulis hampir menyamai jumlah sanksi teguran tertulis. Sementara pada Refleksi Akhir Tahun KPI 2017 tidak dilaporkan berapa jumlah pembinaan, peringatan, dan imbauan.

KNRP mencatat sejumlah hal terkait implementasi pemberian sanksi oleh KPI:

a) KPI tidak transparan mengungkapkan kepada publik berapa jumlah bentuk-bentuk non-sanksi administratif (pembinaan, peringatan, dan imbauan) yang diberikan bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran isi siaran.
b) Kriteria penetapan sebuah program siaran mendapatk sanksi administratif ataupun non-sanksi administratif (pembinaan, peringatan, dan imbauan) tidak jelas.
c) KPI terkesan menunda memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan jika ada program siaran yang melanggar. KNRP mempertanyakan alasan penundaan ini.
d) Untuk pelanggaran berulang yang dilakukan beberapa program acara dari stasiun TV tertentu, KPI tidak memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan.

Tidak transparannya KPI dalam melaksanakan kewenangannya mengundang pertanyaan sekaligus mencerminkan bahwa KPI tidak memiliki komitmen untuk melindungi publik dari isi siaran yang melanggar dan lebih menunjukkan KPI lebih melindungi kepentingan lembaga-lembaga penyiaran besar. KNRP meminta Komisi I DPR untuk mengevaluasi KPI mengenai implementasi pemberian sanksi atas pelanggaran isi siaran.

3. Kinerja KPID
Dalam tahun terakhir ini, kinerja KPID umumnya menurun. Penyebabnya adalah dukungan APBD yang kecil bagi sejumlah KPID. Akibatnya sejumlah KPID tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya secara optimal, terutama dalam hal pemantauan dan pengawasan isi siaran dan proses perizinan.   Menurut KPI Pusat, bahkan banyak KPID berada dalam kondisi “mati suri”

KNRP mengingatkan bahwa keberadaan KPID diatur secara tegas dalam UU Penyiaran (UU 32/2002), karenanya eksistensinya  harus didukung oleh negara.  Di tahun 2018 diharapkan permasalahan penganggaran KPID sudah dapat ditemukan jalan keluarnya.

KAMPANYE KAMPANYE KAMPANYE KAMPANYE POLITIK

KNRP mencatat bagaimana lembaga penyiaran digunakan sebagai sarana untuk kepentingan politik dengan mempromosikan tokoh dan aktivitas partai serta promosi/kampanye partai politik tertentu.  Hal ini bukan hanya terjadi pada 2017, namun sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya.

Pemanfaatan frekuensi publik untuk kepentingan politik dilakukan melalui siaran jurnalistik
dan non-jurnalistik. Dalam siaran jurnalistik, umumnya ditampilkan dalam bentuk berita atau running text. Sementara dalam siaran non-jurnalistik, yang terbanyak adalah melalui iklan, terutama menampilkan mars/himne partai. Karena penggunaan program siaran untuk kepentingan politik adalah sebuah pengingkaran terhadap UU.

Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran (P3 dan SPS), maka KNRP meminta agar KPI tegas menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan bagi lembaga
penyiaran yang melanggar. Dalam pantauan KNRP, ketegasan dan konsistensi pemberian sanksi administratif terhadap pengingkaran  UU Penyiaran dan P3 & SPS adalah satu-satunya cara untuk melindungi hak publik akan penyiaran yang bersih dari pemanfaatan oleh kepentingan
politik tertentu, termasuk kepentingan politik pemilik media.

AKSESIBILITAS AKSESIBILITAS AKSESIBILITAS PENYIARAN PENYIARAN PENYIARAN

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau Perjanjian Dunia tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19/2011. Kewajiban negara atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk tuli, ditegaskan dalam Pasal 9 CRPD.  Pasal 30 CRPD menegaskan kewajiban negara atas ‘Partisipasi dalam Kegiatan Budaya, Rekreasi, Hiburan dan Olah Raga’. Sementara Pasal 21 menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mampu mendapatkan dan menjangkau informasi dari media massa.

Terkait dengan hal tersebut, keputusan sebagian stasiun televisi untuk menyediakan juru bahasa isyarat dalam program berita perlu diapresiasi publik Hingga pertengahan Desember 2017, paling tidak terdapat sepuluh stasiun TV yang menyediakan juru bahasa isyarat dalam program berita selama setengah hingga satu jam.

Kinerja dan praktik baik ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan memperluas cakupan kepada program-program acara di luar program berita. Perluasan cakupan ini akan mempercepat perwujudan komitmen Indonesia yang tertuang dalam ratifikasi CRPD secara komprehensif, menuju Indonesia inklusi.

KOALISI NASIONAL  REFORMASI PENYIARAN kepada Gencil.News
Narahubung: Bayu Wardhana (0817128615)