58 Anggota Bawaslu Kalbar Dilantik – Gencil News
Connect with us

Berita Kalbar

58 Anggota Bawaslu Kalbar Dilantik

Published

on

GENCILNEWS – Sebanyak 58 orang anggota Bawaslu di Kabupaten/Kota se Kalbar, dijadwalkan pada hari  Selasa (14/8/2018) mengikuti pelantikan oleh Bawaslu RI.

“Hari ini mereka ke Jakarta untuk dilantik,” ungkap Koordinator Divisi SDM dan Kelembagaan Bawaslu Kalbar Syf Aryana kepada wartawan

Menurutnya pelantikan anggota Bawaslu kabupaten/Kota se Indonesia dilakukan di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

“Proses pelantikannya Dilakukan pada pukul 10.00 WIB,” ujarnya.

Bawaslu RI resmi mengumumkan anggota bawaslu kabupaten/Kota se Indonesia. Termasuk di antaranya Bawaslu Kabupaten/Kota di Kalimantan barat.

Berikut ini nama-nama anggota bawaslu Kabupaten Kota Se Kalbar yang terpilih.

Kabupaten Sambas.

  1. Ikhlas
  2. Yesi Mayasanti
  3. Ekus Hendratno
  4. Andreas
  5. Mustadi

Kabupaten Mempawah

  1. Syapiudin
  2. AkhmadAmiruddin
  3. Kaharudin

Kabupaten Sanggau.

  1. Alipius
  2. AhmadZaini
  3. Inosensius
  4. Saparudin
  5. Fredy Nazri

Kabupaten Ketapang

  1. Nuriyanto
  2. Ronny Irawan
  3. Agnesia Ermi
  4. Hardi Maraden
  5. Syf. Herlina

Kabupaten Sintang

  1. Doni Arpandi
  2. AhmadSyabirin
  3. Dian Astina
  4. Muhammad Romadhon
  5. Fransiskus

Kabupaten Kapuas Hulu

  1. Mustaan
  2. Haidir
  3. Khairu Amru Mujahiddin
  4. Theodorus Lanting
  5. Kariansyah

Kabupaten Bengkayang.

  1. Evy Flavia
  2. Yopi Cahyono
  3. Yosef Harry Suyadi

Kabupaten Landak

  1. Yovianus Jupriano Ikoniko
  2. Lomon
  3. Theresia M Mg
  4. Petrus Kanisius
  5. Tata

Kabupaten Sekadau

  1. Tiodorus Sutet
  2. Nur Soleh
  3. Al Aminuddin

Kabupaten Melawi

  1. Erwin Nurjadin
  2. Johani
  3. Hamka

Kabupaten Kayong Utara

  1. Khosen
  2. Dahlia
  3. Kosasih

Kabupaten Kubu Raya

  1. Mursyid Hidayat
  2. Gustiar
  3. Ahmad Darwis
  4. Uray Juliansyah
  5. Qomaruzaman

Kota Pontianak

  1. Ridwan
  2. Irwan Manik Radja
  3. Budahri
  4. Sri Eka Karunia Putra
  5. Isfiansyah

Kota Singkawang

  1. Zulita
  2. Hendra Kurniawan
  3. Rubi Ismayanto.

Pengumuman tersebut berdasarkan surat keputusan dari Bawaslu RI dengan nomor : 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018. (dpw)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kota Pontianak

Program Kolaborasi Penataan Kawasan Kumuh Diharapkan Berlanjut

Published

on

By

Program Kolaborasi Penataan Kawasan Kumuh Diharapkan Berlanjut

Gencil News – Beberapa proyek penataan kawasan kumuh yang ditangani Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah rampung dikerjakan.

Wako Edi Rusdi Kamtono menerangkan Pembangunan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Dalam hal ini, pihaknya menyiapkan lahan dan program bedah rumah, sementara Kementerian PUPR menata infrastrukturnya.

“Mudah-mudahan program-program ini berkelanjutan, selanjutnya kita berharap masyarakat ikut mendukung pemeliharaannya, menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya usai penandatanganan serah terima kegiatan penyediaan air minum dan Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemkot Pontianak di Kapal Wisata Hotel Grand Kartika, Kamis (23/9/2021).

Ia menambahkan, penataan kawasan tidak hanya mencakup infrastruktur jalan dan drainase, tetapi bedah rumah tak layak huni dan fasilitas pendukung lainnya juga harus dibenahi termasuk air bersih dan sanitasi. Satu diantaranya penataan Teras Parit Nanas yang berlokasi di tepian Sungai Landak yang merupakan bagian dari program pengentasan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Kata Edi, kawasan kumuh di Kota Pontianak dari awalnya seluas 74 hektar pada tahun 2013, kini pada tahun 2021 tersisa 4 hektare yang masih dikategorikan kawasan kumuh berat. Sedangkan untuk kawasan kumuh ringan sekitar 12 hektar. 

“Program khusus untuk menangani kawasan-kawasan kumuh seperti Gang Semut, kawasan Tanjung Hulu, Sungai Beliung dan lainnya menjadi bagian dari program penanganan kawasan kumuh (KOTAKU),” katanya.

“Masih banyak potensi yang bisa ditingkatkan kualitas lingkungan dan permukiman yang ada di Kota Pontianak,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menuturkan, Kementerian PUPR telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak, termasuk bedah rumah tak layak huni.

Dalam penanganan persoalan pengentasan kemiskinan dan penanganan kawasan kumuh, pihaknya melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Pontianak.

“Kami akan mencoba mensinergikan dengan pemerintah daerah sehingga nanti hasilnya harus lebih masif dan terlihat,” ucapnya.

Dalam hal pengentasan kawasan kumuh, Diana menyebut bahwa penataan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan stakeholder yang lainnya termasuk swasta dan masyarakat.

Secara nasional, pencanangan gerakan 100-0-100, yakni 100 persen akses air bersih, nol persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

“Penanganan kawasan kumuh di tahun 2024 secara nasional kita targetkan menangani 10 ribu hektare lagi,” pungkasnya.

Continue Reading

Kota Pontianak

Beberapa Proyek Penataan Kawasan Kumuh Kota Pontianak Sudah Usai

Published

on

By

Beberapa Proyek Penataan Kawasan Kumuh Kota Pontianak Sudah Usai

Gencil News- Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menjelaskan beberapa proyek penataan kawasan kumuh yang Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR tangani sudah usah pekerjaannya.

Pembangunan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan Pemkot Pontianak.

Ia mengatakan bahwa pada hal ini pihaknya telah menyiapkan lahan serta program bedah rumah. Sementara untuk Kementerian PUPR adalah menata infrastrukturnya.

“Mudah-mudahan program-program ini berkelanjutan, selanjutnya kita berharap masyarakat ikut mendukung pemeliharaannya, menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Edi. Pada hari Kamis (23/9/2021).

Ia mengungkapkan bahwa penataan kawasan tidak hanya mencakup infrastruktur jalan dan drainase saja. Akan tetapi bedah rumah tak layak huni dan fasilitas pendukung lainnya juga harus dibenahi termasuk air bersih dan sanitasi.

Salah satunya adalah penataan Teras Parit Nanas yang berada pada tepian Sungai Landak yang merupakan bagian dari program pengentasan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

“Masih banyak potensi yang bisa ditingkatkan kualitas lingkungan dan permukiman yang ada di Kota Pontianak,” ujarnya

Ia memaparkan bahwa saat ini kawasan kumuh pada Kota Pontianak dari awalnya seluas 74 hektar pada tahun 2013. Kini pada tahun 2021 tersisa 4 hektare yang masih dikategorikan kawasan kumuh berat. Sedangkan untuk kawasan kumuh ringan sekitar 12 hektar. 

“Program khusus untuk menangani kawasan-kawasan kumuh seperti Gang Semut, kawasan Tanjung Hulu, Sungai Beliung dan lainnya menjadi bagian dari program penanganan kawasan kumuh (KOTAKU),”tuturnya

Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Pontianak

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan bahwa Kementerian PUPR telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak

Salah satunya adalah bedah rumah tak layak huni. Ia menjelaskan bahwa pihaknya kini melakukan kolaborasi dengan Pemkot Pontianak.

“Kami akan mencoba mensinergikan dengan pemerintah daerah sehingga nanti hasilnya harus lebih masif dan terlihat,” ungkap Diana

Ia mengungkpan bahwa dalam hal pengentasan kawasan kumuh sudah terlaksana penataan dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri

Maka dari itu pihaknya harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan stakeholder yang lainnya termasuk swasta dan masyarakat.

Ia memaprkan bahwa secara nasional untuk pencanangan gerakan 100-0-100. Yaitu 100 persen akses air bersih, nol persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

“Penanganan kawasan kumuh di tahun 2024 secara nasional kita targetkan menangani 10 ribu hektare lagi,” pungkasnya.

Continue Reading

Kota Pontianak

Polresta Kota Pontianak Gelar Operasi Patuh Kapuas 2021

Published

on

By

Polresta Kota Pontianak Gelar Operasi Patuh Kapuas 2021
Polresta Kota Pontianak Gelar Operasi Patuh Kapuas 2021/Humas Polresta Kota Pontianak

Gencil News- Operasi Patuh Kapuas 2021 terus digalakkan di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Hal ini agar pengendara tertib dalam berlalu lintas serta bisa disiplin akan protokol kesehatan.

Tak ketinggalan pula Polresta Pontianak Kota juga menggelar Operasi Patuh Kapuas 2021 yang dilaksanakan wilayah hukum Polresta Pontianak Kota. Pada hari Kamis (23/9/2021) dengan sasaran Pasar Flamboyan Kota Pontianak

Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol. Andi Herindra, S.I.K melalui Kasat Lantas AKP. Sigal Hasibuan, S.H., S.I.K menjelaskan bahwa pada pelaksanaan Operasi Patuh kapuas 2021 kali ini para personel harus mengedepankan upaya yang bersifat premtif dan preventif.

Khususnya dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait kepatuhan protokol kesehatan (Prokes) serta keselamatan berlalu lintas di jalan.

“Prioritas kita tetap pada pencegahan penyebaran Covid-19. Khususnya pada wilayah Kota Pontianak. Kedepan pelaksanaan pendekatannya lebih humanis terkait edukasi hingga penegakan disiplin protokol kesehatan ke masyarakat,” kata Sigal

Sebab sasaran adanya operasi ini antara lain merupakan bentuk kegiatan masyarakat yang berpotensi dalam menyebabkan klaster baru terhadap penyebaran Covid-19

“Yang mana sasarannya tersebut adalah pada titik-titik kerumunan masyarakat, masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan, masyarakat yang tidak disiplin berlalu lintas, dan Lokasi rawan pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Juga menjadi sasaran Operasi Patuh Kapuas2021,” pungkasnya

Continue Reading

Lintas Kalbar

Kalbar Jadi Provinsi Terbaik Kedua Nasional Indeks KIP Skala Nasional

Published

on

By

Kalbar Jadi Provinsi Terbaik Kedua Nasional Indeks KIP Skala Nasional

Gencil News – Provinsi Kalbar menduduki posisi kedua terbaik Nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 dengan skor 80,38. Capaian tersebut berdasarkan penilaian kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang (UU) Komisi Informasi Publik (KIP).

UU ini menyangkut terkait persepsi masyarakat terhadap UU KIP, hak mendapatkan informasi, serta kepatuhan badan public dalam menjalankan putusan sengketa Informasi.

Sebelumnya pemerintah provinsi Kalbar juga menerima penghargaan yang sama pada tahun 2018.

“Alhamdulillah Kalbar berada pada peringkat 2 setelah Bali untuk Score Indeks Keterbukaan Informasi Nasional,” tulis Gubernur Kalbar pada akun instagram pribadinya @Sutarmidji, Selasa (21/09/20210.

Ia berharap dengan keterbukaan informasi publik ini integritas tata kelola pemerintahan provinsi Kalbar lebih baik lagi.

“Semoga kedepan kita terus bisa lbh baik demi Integritas Tata Kelola Pemerintahan.,”

Hal ini karena menurutnya keterbukaan informasi publik merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING