Connect with us

Berita Kalbar

Ada ‘Anis Matta’ di Kalbar? Kapan? Ini Jadwalnya

Published

on

GENCILNEWS – Calon presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta segera menawarkan narasi Arah Baru Indonesia kepada masyarakat Kalimantan Barat. Dalam waktu dekat, mantan Presiden PKS tersebut akan berkunjung dan melantik relawan Anis Matta di Kalbar. Kapan? Dimana? Ini jadwalnya.

 

Ternyata Anis Matta akan hadir pada tanggal 14-15 April 2018 di Pontianak, Kalbar. Bersilaturrahim dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat di Kalimantan Barat, khalayak media, ngopi bareng anak-anak muda dan melantik relawan.

Koordinator Relawan Anis Matta Kalbar, Baco Maiwa yang akrab dipanggil Bang BeeM, mengungkapkan,  kehadiran Anis Matta di Kalbar nanti akan menjelaskan mengapa Indonesia Membutuhkan Arah Baru.

 

Arah Baru? Untuk?

Untuk Indonesia lebih baik pastinya. Sebuah narasi baru diperlukan untuk mengurai benang kusut itu, dan menciptakan sebuah cerita kehidupan baru di mana semua elemen terintegrasi kembali dan sungai kehidupan kembali mengalir dalam sebuah arah sejarah baru.

“Krisis narasi ditandai oleh munculnya begitu banyak paradoks, dan melahirkan masalah yang kompleks tapi tidak ada jawaban atas semua masalah itu. Akumulasi dari masalah-masalah yang tidak terjawab akan melahirkan kebingungan dan disorientasi kolektif. Jika referensi ideologi, struktur nilai, dan sistem politik tidak mampu menjawab paradoks-paradoks itu maka relevansinya seketika hilang,” katanya.

Anis Matta Siap Menjawab Tantangan?

Dalam situasi seperti itu pertanyaan akan ditujukan kepada para pemimpin untuk mencari solusi dalam menjawab tantangan yang ada. Jika mereka tidak mempunyai cerita kehidupan baru, maka mereka juga seketika kehilangan relevansi.

Belakangan ini masyarakat merasa adanya krisis narasi tentang ke mana arah yang dituju oleh bangsa ini. Sejumlah survei merilis data bahwa masyarakat merasa Indonesia tidak menuju arah yang benar sebagai bangsa. Di tengah hingar-bingar pembangunan infrastruktur, masyarakat merasakan kehidupan yang makin berat dan kecemasan terhadap masa depan yang makin meningkat. Mengapa masyarakat sampai merasakan disorientasi akan arah bangsa ini?

“Itulah awal krisis kepemimpinan. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemimpinnya untuk mengurai benang kusut itu,” jelasnya.

 

Sebulan terakhir, baliho dan neon box Anis Matta yang menawarkan Arah Baru Indonesia memang sudah terpasang dibeberapa titik strategis di Kota Pontianak dan Kubu Raya.

Bang BeeM pun lantas mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk meramaikan diskusi Arah Baru Indonesia bersama Anis Matta nantinya. Kalian Siap? (all)

 

https://www.facebook.com/GencilNews/posts/175856382978618

 

 

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lintas Kalbar

INFOGRAFIS UPDATE COVID 19 Kalbar – Per 10 Juli 2020

Published

on

INFOGRAFIS UPDATE COVID 19 Kalbar – Per 10 Juli 2020

GENCILNEWS – Infografis Update perkembangan terkini Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Pertanggal 10 Juli 2020. Data di update pada pukul 07.00 Wib Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

Continue Reading

Kota Pontianak

Kantor Pertanahan Kota Pontianak Luncurkan Peta Zona Nilai Tanah

Published

on

Kantor Pertanahan Kota Pontianak Luncurkan Peta Zona Nilai Tanah

 GENCIL NEWS – PEMKOT PONTIANAK – Kantor Pertanahan Kota Pontianak meluncurkan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Aula Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kamis (9/7/2020).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai peluncuran ZNT sebagai bentuk inovasi pelayanan publik secara smart dari Kantor Pertanahan untuk memetakan peta bidang secara lengkap.

ZNT berisikan informasi termasuk penetapan zona nilai tanah. “Dengan adanya ZNT ini tentu akan berdampak terhadap pendapatan pajak daerah karena di dalamnya jelas terdata nilai pasaran tanah di masing-masing kawasan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya ZNT ini setidaknya menampilkan nilai riil sesuai zona peruntukannya. Misalnya kawasan perdagangan,pemukiman dan sebagainya.

Peta ZNT, lanjutnya, juga memudahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk pembebasan lahan. “Karena dalam peta ZNT dilengkapi dengan data-data kepemilikan serta lokasi maupun luasnya,” ungkap Edi.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Sigit Santosa menerangkan, ZNT ini sebagai tindak lanjut peta ZNT yang dibuat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. “ZNT ini sebagai bahan acuan bagi masyarakat untuk menilai tanah,” jelasnya. 

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015, yang dimaksud dengan nilai tanah adalah nilai pasar atau market value yang ditetapkan oleh Kementerian BPN dalam peta ZNT yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan.

“Untuk wilayah yang belum tersedia peta wilayah ZNT digunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah pada tahun berkenaan,” sebutnya.

ZNT yang dikeluarkan Kementerian  ATR/BPN adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.

Selain itu juga mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan analisa petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya.

“Informasi yang ditampilkan ZNT adalah tanah dalam keadaan kosong atau tidak termasuk nilai benda-benda yang melekat di atasnya,” terangnya.

Sigit mengungkapkan, dalam penerapannya, ZNT bersifat dua arah, ekstern dan intern. Intern berarti nilai tersebut berlaku terhadap pelayanan pertanahan dalam hal ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Sementara yang bersifat ekstern, peta ZNT tersebut dapat digunakan oleh Pemkot Pontianak. “Dengan ketentuan adanya perjanjian kerjasama atau MoU terlebih dahulu antara BPN dengan Pemkot Pontianak,” imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, penerapan ZNT ini juga bersinergi dengan program yang sedang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan yakni menuju kota lengkap.

Dirinya berharap peta ZNT yang menampilkan fakta riil harga tanah, dalam hal ini tentunya pemerintah daerah dan masyarakat akan merasakan manfaatnya, mengingat ZNT berbasis nilai pasar.

“ZNT dapat dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam bertransaksi, penentuan ganti rugi, inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat, memonitor nilai tanah dan referensi penetapan NJOP untuk PBB agar lebih adil dan transparan,” pungkasnya.(pemkot pontianak)

Continue Reading

Lintas Kalbar

Angeline : Kita Serius Bahas Raperda Karhutla Untuk Bela Peladang

Published

on

Angeline Kita Serius Bahas Raperda Karhutla Untuk Bela Peladang
Angeline Fremalco Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalbar

GENCIL NEWS – Angeline Fremalco Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalbar menjelaskan jika pihaknya sangat serius dalam pembahasan Raperda Karhutla yang diantara pointnya ialah untuk melindungi para peladang.

Terlebih, kata Angeline, agar kasus yang terjadi di Sintang tidak terulang kembali setelah adanya perda karena memang mempunyai regulasi yang jelas.

“Kita sangat serius dalam raperda ini, kita ingin membela peladang, kan kita ketahui karhutla bukan karena peladang, peladang juga hanya membakar beberapa hektar,” katanya, Kamis (09/07/2020).

Untuk itu, kata Angeline yang juga Ketua Bidang Perempuan, Kesehatan dan Anak, dan Penanggulangan Bencana DAD Kalbar ini pihaknya akan menggandeng sejumlah unsur dan stake holder, diantaranya DAD.

“Dalam pembahasan raperda, tentu kita memerlukan masukan saran dari berbagai elemen, kita akan gandeng dan diantaranya tentu DAD Kalbar,” kata Angeline.

Ia pun mengatakan, jika DAD juga fokus dalam permasalahan hukum yang dialami oleh Peladang.

Maka dengan masukan DAD tentu akan memberikan sentuhan-sentuhan solusi yang konstruktif dalam pembahasan regulasi tersebut.

Diketahui, DPRD Provinsi Kalbar sedang menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta bagi peladang yang membuka lahan.

Walaupun memang, sebelumnya Kalbar sendiri telah Perda Provinsi Kalbar nomor 6 tahun 1998 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji juga telah membuat Pergub. Adapun Peraturan Gubernur itu bernomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Lebih lanjut, Raperda ini, disebut Angeline juga masuk dalam skala prioritas agar para peladang dan penindakan terhadap karhutla dapat ditegakkan dengan lebih baik.

“Intinya pembahasan raperda ini akan menjadi prioritas DPRD Provinsi Kalbar dan kita ingin perda ini nantinya memberikan perlindungan kepada peladang,” tutupnya.

Continue Reading

TRENDING