Baru 3 Bulan jabat Sutarmidji Langsung Lunasi Hutang Provinsi ke Daerah

Tak perlu menunggu lama, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji perintahkan kepala BPKPD untuk transfer dana bagi hasil pajak.

Pemerintah provinsi Kalbar berhasil melunasi hutang pemerintah provinsi pada pemerintah tingkat dua (kabupaten-kota) se-Kalbar.

“Utang Pemerintah Provinsi Kalbar pada tingkat dua sekitar Rp 268 miliar sudah kita bayar. Untuk apa lama-lama dibayar, itu hak mereka,” ucap Midji, Rabu (5/12/2018).

Selain itu, bagi hasil tahun ini, awalnya mau dibayar pada 2019, tapi ia bayarkan sekarang.

“Triwulan terakhir itu biasanya dibayarkan di awal tahun berikutnya. Kali ini bulan Oktober-November tahun ini langsung. Dan bulan Januari tinggal membayarkan bulan Desember saja,” ucapnya.

Seperti dilansir dari tribunnews, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat segera bayar dana bagi hasil pajak Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2017 yang belum disalurkan hingga kini kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Baca juga   Ini Pesan Sultan Pontianak kepada Walikota Pontianak

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu bahkan memberi deadline agar pejabat terkait segera menyelesaikan pembayaran sebelum tanggal 10 Oktober 2018.

Ia menambahkan pembayaran dana bagi hasil pajak Triwulan III dan IV Tahun 2017 yang harus segera ditunaikan yakni sebesar Rp 265 Miliar. Sedangkan, bagi hasil pajak Triwulan III dan IV Tahun 2018 sekitar Rp 270 Miliar.

“Untuk yang tahun 2018, saya minta bayar Rp 140 Miliar dulu. Sisanya kalau ada dana di Desember bayar lagi. Saya tak mau ditunda lagi. Kalau ditunda lagi semuanya bisa membengkak sekitar Rp 500 Miliar bahkan Rp 600 Miliar,” pintanya.

Midji menimpali dirinya tidak ingin mengorbankan 14 kabupaten/kota untuk menghadapi masalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat Tahun 2018 yang sempat mencapai angka Rp 691 Miliar.

Baca juga   Pasar Ikan Flamboyan Tidak Mau Ditata, Sekarang Tagihan PDAMnya Nunggak Rp 1 Miliar
Gubernur Kalbar Sutarmidji Minta Para Pemuda Mencitai Tanah Air Indonesia
Gubernur Kalbar Sutarmidji

“Waktu itu ada dua kebijakan yang harus saya pilih. Pertama, menunda pembayaran hak pemerintah tingkat dua namun proyek-proyek pembangunan tetap berjalan.

Kedua, membayarkan hak pemerintah tingkat dua, tapi proyek-proyek ditunda,” timpalnya.

Sutarmidji menegaskan kembali bahwa dirinya memilih opsi membayar dana bagi hasil pajak dengan tujuan menyelamatkan keuangan pemerintah tingkat dua agar terus berjalan.

“Jadi penanganannya itu, bukan masalah nunggak atau tidak. Saya tidak mau 14 kabupaten/kota kolaps,” tukasnya.

 

 

 

 

Portal Berita Online Harian Menyajikan Informasi Kalimantan Barat, Nasional,Internasional, Bisnis,Teknologi, Traveling,Budaya, Gaya hidup,Kesehatan, Kuliner, olahraga, Film, Musik, dibangun melalui inovasi dan teknologi terkini.