Gandeng Anggota DPRD, Salim dan Aliansi OKP Kalbar tolak RUU P-KS

Aliansi OKP Perempuan se- Kalimantan Barat

Aliansi OKP Perempuan se- Kalimantan Barat yang terdiri atas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang terhimpun dalam Forum Diskusi Syarikat Literasi Islam (Salim) menggelar aksi penolakan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) pada Jumat (8/3).

Kegiatan yang di awali oleh proses diskusi di cafe Kampus tersebut diakhiri dengan agenda Aksi penolakan di sekitar Bundaran Digulis tersebut.

Adapun dalam diskusi tersebut menghadirkan beberapa tokoh diantaranya Hj. Beby Naifula, S.E, M.Sos (Anggota DPRD Kota Pontianak), Amelia Atika, S.H, M.Kn (anggota DPRD Kota Pontianak), Hj. Eka Nurhayati Ishak, S.E Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar.

Dalam agenda tersebut Aliansi tersebut menyatakan sikapnya diantaranya sebagai berikut :

  1. Konsep seksualitas yang ditawarkan dalam RUU P-KS bersifat individual dan tidak menunjukan relasi atau kaitannya dengan konsep keluarga.
  2. Kata-kata multitafsir seperti terminologi Kekerasan Seksual, tidak layak digunakan sebagai judul sebuah Rancangan Undang-Undang yang akan menimbulkan kerancuan pada tataran konsep dan pelaksanaan.
  3. Bentuk-bentuk kekerasaan seksual yang dimuat dalam RUU P-KS ini definisinya sangat bias, sehingga berpotensi menjadi over kriminalisasi  dalam masyarakat
  4. RUU P-KS merupakan RUU yang mensiratkan bahwa zina dan hubungan sesama jenis tidak masalah asal tidak ada unsur paksaan (suka sama suka).
  5. Maka secara tegas kami Aliansi OKP Perempuan Se-Kalbar “Menolak Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)” dan mendesak DPR untuk membatalkan RUU P-KS.
Aksi Penolakan RUU P-KS di Bundaran Digulis

Dalam penyampiannya Amelia Atika mengatakan bahwa Pelecehan seksual bukan hanya bicara soal fisik tapi juga psikis, ia bersama 9 perempuan anggota DPRD Kota Pontianak lainnya siap pasang badan untuk tetap membela hak-hak perempuan.

Baca juga   Demo Mahasiswa Berakhir Dobrak Pintu DPRD

“Untuk itu kami sebagai anggota DPRD lingkup Kota akan menyuarakan apa yang adek-adek ingin sampaikan hari ini ke provinsi” ujarnya

“Dalam konteks Rancangan Undang-Undang ini , secara judul RUU ini baik, namun ada beberapa isi dari undang-undang tersebut yang multi tafsir, dan akan sulit ketika terjadi nanti dilapangan” ujar Beby Naifula

Diksi “Paksaan” dan Suka-Sama Suka dalam Undang-Undang tersebut dapat menimbulkan pembahasan yang multitafsir sehingga UU ini harus di revisi agar jelas duduk perkara setiap kasus nantinya ujarnya.

Penulis : Gencil News
Editor : Gencil News
Sumber : Gencil News