Connect with us

Kabupaten Kayong Utara

Pemkab Kayong Utara Terima Dokumen Pendukung Pemekaran KKU

Published

on

Pemkab Kayong Utara Terima Dokumen Pendukung Pemekaran KKU
Wabup Effendi Terima Dokumen Pendukung Pemekaran KKU - foto/data Pemkab KKu

Gencil News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara menerima penyerahan Dokumen Pendukung Pembentukan Kabupaten Kayong Utara dari Mantan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 2 (Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, Teluk Batang dan Pulau Maya Karimata)
Abdul Karim, SH.

Dokumen Pendukung Perjuangan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Kayong Utara H. Effendi Ahmad, S.Pd.I yang juga sebagai salah satu anggota Panitia Pemekaran serta didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara Dra. Hj. Hilaria Yusnani di Kantor Bupati Kayong Utara, pada Selasa (22/9/2020).

Pada kesempatan ini, Wabup Effendi mengucapkan terimakasih kepada Mantan Ketua Sementara DPRD KKU yg pertama (Abdul Karim) yang telah menyerahkan Dokumen Pendukung dalam memperjuangkan pemekaran Kabupaten Kayong Utara berupa Dokumen Pemekaran Kecamatan Seponti dan sebuah Sepeda Motor tua yg digunakan Abdul Karim mengurusi Pemekaran Kecamatan Seponti.

“Saya atas nama Pemerintah Daerah Kayong Utara mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Kayong Utara dan Pelaku sejarah dalam hal ini Mantan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang telah menghimpun Dokumen pendukung sejarah perjuangan pemekaran Kabupaten Kayong Utara dan pada hari ini diserahkan ke Pemerintah Daerah Kayong Utara,” ucap Wabup yang juga mantan Wakil Ketua Sementara DPRD KKU yang pertama.

Wabup Effendi juga mengapresiasi atas perjuangan para P3KKU dalam menuntaskan pemekaran Kabupaten Kayong Utara yang pada masa itu sempat terhenti karena ada beberapa kendala, dari mulai tidak memenuhi syarat hingga banyaknya kritikan dari berbagai pihak, namun dengan semangat, kegigihan dan kerja keras para P3KKU akhirnya berhasil memekarkan Kayong Utara menjadi Kabupaten dengan didukung oleh Bapak Oesman Sapta Odang (OSO).

Kemudian Wabup Effendi menjelaskan Dokumen yang diterimanya tersebut juga merupakan sebagai bentuk mengenang perjuangan anggota DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 2 15 tahun silam.

“Kenapa Dokumen ini disampaikan pada tanggal 22 September sekarang, karena PANSUS DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pemekaran Kecamatan Seponti dilaporkan pada tanggal 22 September tahun 2005 sehingga ini juga dijadikan mementum untuk mengenang 15 tahun yang lalu perjuangan kawan-kawan anggota DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 2,” ujar Effendi.

Dengan terbentuknya Kecamatan Seponti maka syarat 5 kecamatan untuk sebuah Kabupaten terpenuhi ungkap mantan anggota DPRD KKU 2 periode tesebut.

Selanjutnya, Salah satu mantan anggota DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 2 Abdul Karim berharap Dokumen yang diserahkannya ke Pemerintah Daerah Kayong Utara tersebut dapat dijadikan motivasi para generasi yang akan datang agar mereka tidak melupakan sejarah.

“Tujuan kami menyusun dan menyerahkan Dokumen Pendukung Pemekaran Kabupaten Kayong Utara ke Pemda ini adalah untuk memberikan motivasi kepada generasi selanjutnya agar mereka tidak melupakan sejarah perjuangan para pendahulunya,” ungkap Abdul Karim.

Kemudian Abdul Karim menceritakan sejarah singkat tentang perjuangannya bersama dengan enam orang rekannya di Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Dapil Ketapang 2 yaitu Hasan, SH, MBA, Nazadolah, SH, Ruslan Hamzah, H. Firdaus, Hasilah, S.Pd dan Alhusaini Akbar.

Pada saat pemekaran Kayong Utara mendapatkan banyak hambatan yaitu salah satunya undang-undang sebelumnya mengatakan bahwa untuk membentuk sebuah Kabupaten itu cukup dengan tiga Kecamatan saja, namun dengan undang-undang yang baru setelah Pemilu 2004 maka untuk membentuk Kabupaten itu minimal lima Kecamatan.

Sedangkan Kayong Utara pada saat itu hanya ada Empat Kecamatan saja yaitu Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, Teluk Batang dan Pulau Maya Karimata, untuk melengkapkan syarat itu mereka yang berada di DPRD Kabupaten Ketapang.

Bersepakat untuk menginisiasi pemekaran Kecamatan yang berada di Dapil Ketapang 2 tersebut dan pada saat itu yang memungkinkan untuk dimekarkan adalah Kecamatan Teluk Batang yang akhirnya dibagi menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Batang dan Seponti, Tuturnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kabupaten Kayong Utara

Kayong Utara Perketat Penegakan Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan

Published

on

By

Kayong Utara Perketat Penegakan Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan

Gencil News – Bupati Kayong Utara Drs. Citra Duani secara tegas perketat penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Penegakan hukum ini ia sampaikan saat Rapat Kerja Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 di Aula Istana Rakyat (Pendopo Bupati), Senin (19/10/2020).

Kayong Utara memang sedang gencar-gencarnya melakukan percepatan penanganan covid 19 dan penegakan hukum bagi yang tidak patih protap. Rapat tersebut dimaksudkan adanya kordinasi percepatan penanganan covid 19 di Kayong Utara.

” Saya ingin POL PP bekerjasama dengan TNI/Polri melaksanakan sosialisasi dalam melaksanakan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan ” ujar Bupati Kayong Utara Citra

Imbauan ini sesuai dengan Perbup Nomor 44 Tahun 2020 guna memberi efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan di Kayong Utara. Namun ia juga menghimbau pada pihak terkait agar melakukan sosilisasi terlebih dahulu atas sanksi yang akan diterima oleh pelanggar protokol kesehatan di Kayong Utara.

” Pihak terkait harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat serta menginformasikan sangsi apa saja yang diberikan kepada para pelanggar ” katanya

Kemudian ia menambahkan agar sanksi tersebut harus bisa memberi efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut. Ia juga meminta kepada ASN untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan berolahraga untuk menjaga imunitas tubuh.

Sebelumnya untuk menanggulangi Covid-19 di Kayong Utara, Bupati Citra telah mengeluarkan surat edaran untuk para staf ASN bekerja dari rumah. Namun demikian para ASN ini tetap diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan serta berolahraga.

Perketat penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan ini adalah bentuk kekhawatiran pemerintah Kayong Utara terkait adanya klaster baru dan penyebaran covid 19 agar tidak semakin meningkat.

Seperti yang diketahui sebelumnya Wakil Bupati Kayong Utara Kalimantan Barat, Effendi Ahmad menginformasikan dirinya positif Covid-19 dengan status orang tanpa gejala setelah menjalani tes usap di Pontianak pada 10 oktober 2020.

Ia dinyatakan positif dan masuk Klaster MTQ Sekadau yang dilaksanakan bulan lalu. Setidaknya ada 10 yang dinyatakan positif pada klaster MTQ Sekadau ini satu diantaranya Wakil Bupati Kayong Utara. Dengan itu Bupati Kayong Utara perketat penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya percepatan penanganan covid 19 di Kayong Utara.

Continue Reading

Kabupaten Kayong Utara

Pentingnya Kehadiran Unit SAR di KKU

Published

on

PKS Pemkab Kayong Utara dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak

Gencil News – Kondisi geografis Kabupaten Kayong Utara yabg terdiri dari pegunungan dan lautan, dan frekuensi pelayaran yang tinggi membuat kehadiran Pos SAR menjadi sangat penting, guna mempercepat proses penyelamatan.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Kayong Utara, Citra Duani ketika melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak, di Sungai Raya, Kamis (8/10/2020).

“Selain itu, Kayong Utara juga banyak memiliki pulau, terdapat 103 pulau, dan sebagian besar berpenghuni, belum lagi kondisi cuaca yang terbilang ekstrem, tentunya akan menimbulkan potensi kecelakaan.” Kata Citra.

Kondisi ini membuat Pemkab Kayong Utara sangat berharap kepada Badan Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). untuk dapat memberikan pelayanannya melindungi masyarakat dari musibah bencana dan kecelakaan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Pontianak, Yopi Haryadi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kayong Utara, atas terlaksananya PKS ini.

Menurut Yopi pelayanan pencarian dan pertolongan merupakan amanat konstitusi. “Secara hakekat, pelaksanaan SAR (Search and Rescue) merupakan kewajiban pemerintah, baik pusat, maupun daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). Untuk meningkatkan pelayanan ini, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak, yang saat ini bersama Pemkab Kayong Utara.” Ujar Yopi.

Menurut Yopi, frekuensi transportasi di Kayong Utara cukup tinggi, yang juga sejalan dengan tingginya resiko terjadinya kecelakaan, sehingga PKS ini menjadi penting.

PKS ini dilakukan dalam upaya penempatan Pegawai Tidak Tetap Pemkab Kayong Utara pada Unit Pencarian dan Pertolongan (UPP) Kayong Utara dan Perjanjian Pinjam Pakai tentang Bangunan Milik Pemerintah Daerah oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dan diharapkan pada tahun 2021, UPP Kayong Utara dapat beroperasi.

Continue Reading

Kabupaten Kayong Utara

Pulau Pelapis Kayong Utara Berpotensi Produksi Garam

Published

on

Pulau Pelapis Kayong Utara Berpotensi Produksi Garam

Gencil News – Pulau Pelapis Kayong Utara Berpotensi Produksi Garam. Berdasarkan hasil uji coba, kadar air asin di Pelapis cukup tinggi sehingga sangat berpotensi untuk memproduksi garam di Kecamatan Kepulauan Karimata.

Hal ini diungkapkan Bupati Kayong Utara Citra Duani ketika melaksanakan Kunjungan Kerja sekaligus meninjau tempat uji coba pembuatan garam yang dilakukan oleh Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara di Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata, pada Minggu (4/10/2020).

Bupati Citra juga mengatakan bahwa produksi garam di Pelapis akan berdampak ke perekonomian masyarakat sekitar. Kabupaten Kayong Utara merupakan satu dari total 14 kabupaten atau kota di Kalimantan Barat.

Kabupaten termuda di Kalimantan Barat ini memiliki potensi laut yang besar karena memiliki daerah perairan yang juga cukup luas dan terdapat pulau-pulau kecil.

“Setelah uji coba pembuatan garam yang dilakukan oleh DKP ini dinyatakan berhasil, maka kedepan kita akan lebih serius lagi untuk memproduksi garam di daerah kita sendiri yang kita fokuskan di Pelapis, dengan demikian secara otomatis para nelayan akan mudah untuk mendapatkan garam dan perekonomian masyarakat sekitar juga akan meningkat,” kata Bupati.

Tidak hanya itu saja, Bupati Citra juga meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kayong Utara menggunakan gudang bekas tempat percontohan budi daya rumput laut yang ada di Pelapis untuk dijadikan tempat pengolahan garam sehingga gudang tersebut bisa berfungsi kembali.

Kemudian selain dijadikan gudang garam, Bupati juga menginginkan gudang tersebut dijadikan tempat penangkaran lobster dan budidaya rumput laut.

“Selain dijadikan gudang garam, Saya ingin Dinas Kelautan dan Perikanan juga menjadikan gudang bekas percontohan budidaya rumput laut yang ada di Pelapis ini sebagai tempat penangkaran lobster dan budidaya rumput laut sehingga para nelayan kita mendapatkan tambhan mata pencaharian,” ujar Bupati Kayong utara tersebut.

Continue Reading

TRENDING