Connect with us

Kabupaten Ketapang

DPP Gerindra Resmi Rekomendasikan Iin Solinar-Rahmad Sutoyo di Pilkada Ketapang 2020

Published

on

DPP Gerindra Resmi Rekomendasikan Iin Solinar-Rahmad Sutoyo di Pilkada Ketapang 2020
Penyerahan Rekomendasi untuk Maju Pilkada Ketapang dari DPP Gerindra oleh Ketua DPD Gerindra Kalbar Yuliansyah beserta jajaran kepada Iin Solinar di Sekreteriat DPD Gerindra Kalbar di Kota Pontianak, Rabu (08/07/2020).

GENCIL NEWS – DPP Gerindra telah resmi memberikan rekomendasi kepada Iin Solinar-Rahmad Sutoyo menjadi Bapaslon guna maju di Pilkada Ketapang 2020.

Hal ini diketahui setelah Ketua DPD Gerindra Kalbar, Yuliansyah beserta jajaran memberikan rekomendasi bernomor. 02-677/Rekom/DPP-Gerindra/2020 kepada Iin Solinar, Rabu (08/07/2020) di Sekreteriat DPD Gerindra Kalbar.

“Rekomendasi untuk Ketapang yang diterbitkan DPP Gerindra telah kita serahkan kepada Bakal Calon Bupati Ketapang, Pak Iin Solinar,” kata Ketua DPD Gerindra Kalbar, Yuliansyah, Kamis (09/07/2020).

Ketua Pengprov IMI Kalbar ini juga mengatakan jika pihaknya telah mempersiapkan strategi khusus untuk Ketapang.

Termasuk menggerakan para kader baik yang menjadi wakil rakyat maupun dijajaran tingkat bawah untuk bekerja maksimal guna pemenangan.

“Partai Gerindra sudah mempersiapkan strategi khusus wilayah Ketapang dan saya intruksikan kepada fraksi di daerah dan Provinsi. Serta kepada kader Gerindra serta sayap Gerindra berjuang memenangkan calon yang diusung,” katanya.

Yuliansyah pun memastikan rekom yang untuk Iin Solinar bersifat final.

“Gerindra tidak pernah memberikan surat tugas, langsung rekom sudah final calonnya,” katanya.

Seperti diketahui, Iin Solinar merupakan kader Gerindra sementara Rahmad Sutoyo merupakan kader dari Perindo.

Gerindra sendiri mempunyai 6 dari 45 kursi DPRD Ketapang. Untuk syarat maju sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati harus mempunyai 9 kursi.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kabupaten Ketapang

M Yasir Anshari Optimis Lolos Verifikasi KPU

Published

on

M Yasir Anshari Optimis Lolos Verifikasi KPU

GENCIL NEWS – Bakal calon jalur perseorangan di Pilkada Ketapang 2020, M Yasir Anshari optimis bakal lolos verifikasi KPU dan menjadi salah satu calon Bupati Ketapang.

“Sebenarnya kalau saya melihat perkembangan terakhir malah makin optimis, karena tanpa kita duga sebelumnya verifikasi yang pertama itu sebenarnya bagi seperti sosialisasi, dan kemudian semakin banyak orang memberikan dukungan, untuk lolos juga swkarang makin mudah, kontrolnya dikita, kalau yang pertamakan di KPU melakukan sensus, kalau sekarang malah kita yang ngumpulkan,” kata Yasir, Rabu (29/07/2020).

Namun, jika memang tidak lolos verifikasi, Yasir mengatakan bakal mengambil sikap jika memang tidak lolos karena hal yang dianggap sengaja menghambat pihaknya.

“Kita lihat nanti, kalau memang saya tidak lolos karena memang teman-teman relawan tidak serius ya apa yang mau disalahkan, tapi jika gara-gara dipermainkan ya seperti biasa, kita ajukan sengketa, tergantung situasi,” kata Yasir.

Terlebih, Yasir pun menjelaskan, alasan dirinya maju tentu ingin membawa Ketapang layak lebih baik.

Ketua KPU Ketapang Tedi Wahyudin menjelaskan jika hasil rekap ditingkat Kabupaten dimasa verifikasi faktual pertama pada 21 Juli 2020, jumlah memenuhi syarat dari bapaslon M Yasir Anshari-Budi Mateus sebanyak 19.249 dan kekurangannya 12.544 dari syarat minimal sebanyak 31.793.

“Untuk menyerahkan dukungan perbaikan harus disampaikan dua kali lipat dari 12.544 kepada KPU yakni 25.088 untuk menjadi syarat minimal untuk perbaikan walaupun sesungguhnya yang dicari adalah 12.544,” kata Tedi.

“Kemarin sudah dimasukan dalam proses tahapan penyampaian dukungan perbaikan sebanyak 30.018. dan setelah dilakukan pengecekan hasilnya 28.137 yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke verifikasi administrasi. Setelah itu baru akan dilanjutkan untuk verifikasi faktual oleh PPS,” kata dia.

Dipaparkanya, saat verfak oleh PPS ditahap kedua tidak sama dengan tahap pertama yang dilakukan sensus. Kalau tahap kedua PPS berkoordinasi dengan LO untuk menghadirkan pendukung.

“Setelah itu akan direkap ditingkat kecamatan yang dilanjutkan rekap di Kabupaten, setelah direkap baru akan dilihat berapa yang memenuhi syarat, jika memenuhi syarat kurang dari 12.544 maka tidak memenuhi syarat, namun jika lebih dari 12.544 akan dijadikan memenuhi syarat dan berhak mencalonkan diri bersama dengan para balon jalur parpol di September,” kata Tedi.

Terpisah, Komisioner KPU Kalbar, Mujiyo menjelaskan tentu ada ruang sengketa jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan KPU nantinya.

“Sengketa inikan yang disengketakan oleh calon keputusan yang dikeluarkan KPU, kalau umpanya seorang calon dinyatakan tidak memenuhi syarat atau gugur, KPU menerbitkan SK, dan SK itulah yang dijadikan bahan untuk mengajukan sengketa dan disampaikan ke Bawaslu,” kata Mujiyo.

“KPU tetap menunggu apa hasilnya setelah dilakukan verifikasi, nanti setelah hasilnya jika sesuai aturan kita memenuhi syarat tinggal yang bersangkutan mendaftarkan pencalonanya, jika tidak memenuhi syarat tidak bisa mendaftar jadi calon,” tutupnya.

Continue Reading

Kabupaten Ketapang

Pemkab Ketapang Lakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Published

on

Pemerintah Kabupaten (pemkab) Ketapang melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Yayasan Pondok Pasantren Mambaul Khairot.

GENCIL NEWS – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Ketapang melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Yayasan Pondok Pasantren Mambaul Khairot.

Perjanjian tersebut terkait pembangunan Asrama Putra. Penandatangan dilakukan pada hari Senin (15 Juni 2020) Sore.

Selain penandatanganan NPHD, silaturahmi tersebut sekaligus sosialisasi Protokol Kesehatan dalam rangka memasuki New Normal.

Kebijakan new normal erat kaitannya dengan dibukanya tempat ibadah, tetapi aman dari Corona Virus Disease (Covid-19).

Sekretaris daerah Kabupaten Ketapang berharap kepada seluruh pengurus pondok pasantren serta seluruh santri dan orang tua santri agar dapat menerapkan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam mengahadapi Tatanan Kehidupan Baru (New Normal).

”Perhatikan  protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak di saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Mambaul Khairot,” kata Sekda Ketapang H.Farhan SE, M.Si.

Selain itu Sekda Ketapang mengharapkan agar hal tersebut dapat diterapkan di semua Pondok Pesantren dan sekolah serta tempat–tempat ibadah yang ada di Kabupaten Ketapang.

Ia menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sampai kepada bapak ibu sekalian bahwa hari ini kita sudah berada pada new normal atau adaptasi kehidupan baru kendatipun ada wabah pandemi Covid-19,” ucapnya.

Atas  nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, Sekretaris daerah Kabupaten Ketapang memberikan apresiasi kepada yayasan muslim Kayong yang telah memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan.

Ia berharap pelaksanaan pendidikan yang dilakukan yayasan muslim Kayong terus meningkat.(pemkab ketapang)

Continue Reading

Kabupaten Ketapang

Gubernur Kalbar Puji Kebijakan Pemkab Ketapang Penanganan Covid 19

Published

on

Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji SH, M.Hum, melakukan rapat koordinasi melalui teleconference dengan seluruh Bupati/Walikota se-Kalbar terkait kebijakan penanganan Covid 19.Sebanyak 14 Kabupaten/kota se-Kalbar hadir melaporkan perkembangan penanganan covid 19 di wilayah masing-masing.Demikian juga dengan terkait kebijakan mengantisipasi dampak yang bakal ditimbulkan akibat penanganan covid 19.

Laporan masing-masing pemerintah Kabupaten/kota menyampaikan perkembangan baik mengenai alat pelindung diri (APD), jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam perawatan (PDP), maupun kebijakan mengatasi kebutuhan sembako, dan lain sebagainya.

Salah satu kebijakan yang diambil misalnya terkait kebutuhan beras maupun kebutuhan gula.

Terkait dengan kebutuhan gula, diminta kepada Bupati/Walikota membuat kebijakan misalnya membtasi harga eceran tertinggi. Walaupun HET gula pasir sudah ditentukan, namun untuk kondisi saat ini, dimintakan untuk dibuat keputusan yang menetapkan harga eceran tertinggi sekitar Rp 18.000/kg.

Namun, setelah kondisi semua kembali normal, keputusan tersebut dicabut dan dikembalikan seperti sedia kala. Ini dianggap penting, agar dapat mengendalikan harga yang sudah ada di beberapa daerah diatar Rp 20.000/kg.

Seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dimintakan laporannya mengenai kondisi wilayah. Untuk Kabupaten Ketapang, teleconference dengan di Gubernur Kalbar diwakili oleh Sekda Ketapang didampingi beberapa kepala OPD.

Gubernur Kalbar langsung menanyakan bagaimana penanganan santri yang mana pesantren tempat santri mondok menjadi tempat isolasi mandiri, salah satu ODP yang  belum lama kembali dari perjalanan ke Malaysia dan akhirnya meninggal.

Pertanyaan Gubernur Kalbar, langsung dijawab oleh Sekda Ketapang, dimana para santri tersebut dalam pengawasan pemerintah daerah.

“Terima kasih atas langkah yang sudah diambil selama ini, saya harap Kebutuhan sembako tetap tersedia,” tegas Gubernur Kalbar.

Selanjutnya Sekda Ketapang, H.Farhan SE, M.Si melaporkan kondisi sembako, khususnya beras untuk tiga bulan kedepan dalam keadaan aman. Hanya disampaikan, untuk gula pasir, harga mengalami kenaikan sama dengan daerah lainnnya di Kalbar, sekitar Rp 20.000-Rp 22.000.

Terkait bantuan beras dari Propinsi Kalbar, Gubenur Kalbar mengintruksikan Pemkab Ketapang segera mengkoordinasikan dengan Dinas pangan. Gubernur Kalbar menekankan, agar Sekda Ketapang  menyampaikan kepada Bupati Ketapang, jangan sampai ada tenaga kerja yang keluar dan masuk ke Ketapang.

“Untuk tenaga kerja asing, sudah kita intruksikan kepada instansi terkait, Alhamdulillah untuk tenaga kerja asing  sudah ada Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2020 yang melarang Warga Negara Asing masuk ke Indonesia untuk sementara waktu, dan ini juga sudah kami instruksikan ke jajaran,” tegas Sekda Ketapang, H.Farhan SE, M.Si.

Sekda Ketapang juga melaporkan, bahwa kondisi penanganan Covid 19 di Ketapang diketahui ada sebanyak 172 orang dalam pemantauan. Untuk pasien dalam perawatan sebanyak 1 orang, dengan KTP  Kabupaten Kayong Utara.

Untuk orang dengan kondisi reaktif dilaporkan sebanyak 6 orang dan saat inbi sedang diisolasi di RSUD Agoedjam.

Pemkab Ketapang saat ini sudah menyiapkan 22 tempat tidur di RSUD Agoesdjam untuk penanganan Covid 19. Selain itu juga Pemkab Ketapang mendapatkan pinjaman Kantor PT BSM yang tidak lagi dipakai.

Bangunan yang terletak dekat Hutan Kota Ketapang, direncanakan akan dimanfaatkan sebagai ruangan isolasi dengan kapasitas 36 tempat tidur.

Untuk penanganan terhadap satu pasien yang sudah dinyatakan sembuh, saat ini Pemkab Ketapang sedang melakukan rapid test di Kecamatan Marau.

Rapid test di Kecamatan Marau ini dianggap penting, karena di wilayah Marau pernah ada pasien yang dinyatakan positip karena bepergian ke Bogor dan Jakarta.

Saat ini pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh. Walaupun demikian, perlu tindaklanjut untuk masyarakat sekitar Kecamatan Marau.

Bantuan rapid tes diterima dari Pemerintah Propinsi Kalbar adalah sebanyak 200 buah, dan bantuan dari Kadin sebanyak 200 buah. Dengan demikian ada sebanyak 400 rapid test.

Rapid test yang sudah digunakan ada sebanyak 100 buah, dan tersisa sebanyak 300 buah.

Rapid test inilah yang nantinya akan digunakan termasuk dalam pengecekan terhadap para santri putra. “Akan kita lakukan pengecekan, karena alamat para santri juga sudah diketahui,” tegas H.Farhan SE, M.Si. (humas ketapang)

Continue Reading

TRENDING