Connect with us

Kabupaten Landak

Pemkab Landak Raih Penghargaan Badan Publik Informatif Se-Kalbar

Published

on

Pemerintah Kabupaten Landak berhasil mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk predikat Badan Publik Informatif untuk kategori pemerintah kabupaten/kota se- Kalimantan Barat.

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat kepada Bupati Landak melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Landak yang hadir dalam acara rapat Koordinasi Bakohumas dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se- Kalimantan Barat tahun 2019 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (5/12/2019).

Bupati Landak dr. karolin Margret Natasa menyampaikan rasa terimakasihnya kepada KIP pusat yang telah mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Landak dengan memberikan penghargaan tersebut.

“Kami mengucapkan terimakasih untuk KIP pusat yang telah mengapresiasi Pemkab Landak dengan penghargaan ini. Ini tentu menjadi atensi khusus bagi kami di Pemkab Landak untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan yang kita lakukan di Kabupaten Landak,” kata Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa di Ngabang, Kamis (5/12/2019).

Meski demikian, katanya Pemerintah Kabupaten Landak tidak akan berpuas diri karena penghargaan ini adalah tantangan bagi Pemkab Landak untuk terus meningkatkan komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Karolin menjelaskan, untuk memperoleh informasi dari lembaga pemerintah telah dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.

Karena itu, hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara.

“Saya sudah memberikan contoh sederhana kepada OPD dengan memiliki Media Center Bupati Landak untuk penyebaran informasi di media sosial dan media mainstream. Untuk itu, saya mendorong setiap OPD dan lembaga layanan publik yang ada di Kabupaten Landak untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan penyebaran informasi kebijakan strategis kepada masyarakat melalui media sosial dan media mainstream. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 dan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo,” tuturnya.

Bupati Landak menambahkan, berlakunya Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh elemen masyarakat harus mengetahui, mengenal, dan mengawal langsung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di masyarakat termasuk diantaranya generasi milenial.

“Melalui berlakunya UU KIP dapat menanamkan kesadaran pada generasi milenial untuk mengakses informasi publik. Pelaksanaan Kerterbukaan informasi publik yang konsisten bisa menumbuhkan budaya peduli terhadap hak untuk tahu (right to know) terhadap informasi publik pada generasi milenial,” tutur Bupati Landak.

Keterbukaan informasi publik merupakan keharusan, semakin terbuka semakin baik, namun juga memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat jika digunakan secara tidak bijak.

Menurut Karolin, informasi publik harus diketahui masyarakat, oleh karenanya masyarakat mempunyai hak untuk tahu yang juga merupakan hak asasi manusia.

“Jika digunakan dengan baik akan berdampak positif pula, maupun sebaliknya. Dengan terus melakukan sosialisasi tentang informasi publik dan pentingnya untuk menggunakan hak untuk tahu pada generasi milenial diharapkan mampu terselenggara proses pembangunan yang transparansi dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang ada,” kata Karolin.

Ada lima tingkatan kualifikasi yang diberikan oleh KIP untuk menilai sejauh mana keterbukaan informasi publik yang ada pada suatu badan publik yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif, di mana Informatif merupakan kualifikasi tertinggi dan Tidak Informatif merupakan kualifikasi terendah.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kabupaten Landak

Karolin: Dampak COVID-19 Pembangunan Terhambat

Published

on

Karolin: Dampak COVID-19 Pembangunan Terhambat
Karolin: Dampak COVID-19 Pembangunan Terhambat - Foto/Data : Pemkab Landak

Gencil News – Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat melakukan kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu (05/08/20) dalam rangka menyalurkan benih padi dan alat mesin pertanian di beberapa desa di Kecamatan Ngabang juga menyempatkan diri untuk meninjau jalan penghubung antar desa dan kecamatan serta beberapa jembatan yang rusak.

Salah satu yang tak luput dari perhatian Bupati Landak yaitu ruas jalan Ngabang menuju desa Muun yang saat ini mengalami kerusakan cukup parah.

Usai memantau langsung kondisi jalan tersebut, Karolin menyampaikan bahwa sebenarnya perbaikan jalan sudah direncanakan tahun ini, tetapi karena situasi pandemi COVID-19 sehingga berpengaruh pada keuangan negara yang membuat pembangunan tertunda.

“Tadi saya lewat jalan ini dari Taras ke Muun yang sekarang parah, Saya mengecek sekalian. Sebenarnya tahun ini Kita anggarkan untuk perbaikan dari Ngabang-Muun. Tapi karena COVID tahun ini batal, tahun depan Kita anggarkan lagi, titiknya nanti akan kita tentukan berdasarkan situasi dilapangan.” terang Karolin saat melakukan kunker beberapa waktu lalu.

Karolin meminta masyarakat untuk bersabar dengan keadaan saat ini, dirinya mengatakan pembangunan yang tertunda pada tahun ini akan diusulkan kembali untuk anggran tahun depan.

“Saya berharap tahun depan bisa kami usulkan kembali. Walaupun setiap tahun sedikit-sedikit kita coba anggarkan, tapi tahun ini memang sulit benar, mudah-mudahan tahun depan bisa, nanti kami prioritaskan untuk tahun 2021,” katanya.

Tdak bisa dipungkiri, situasi COVID ini memang sulit karena sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi. Hal ini turut berpengaruh terhadap keuangan negara dan pemasukan negara yang merupakan sumber pembangunan.

“Kalau ekonomi macet, negara juga ekonominya macet, uang negara juga macet. Nah, makanya banyak sekali anggaran yang belum bisa kita laksanakan untuk bidang pembangunan,”tukas Bupati Landak.

Continue Reading

Kabupaten Landak

Bupati Landak Imbau Masyarakat Tidak Membakar Lahan

Published

on

Bupati Landak Imbau Masyarakat Tidak Membakar Lahan
Bupati Landak Imbau Masyarakat Tidak Membakar Lahan - Foto Pemkab Landak

GENCIL NEWS – Bupati Landak Karolin Margret Natasa dalam setiap kesempatan melakukan kunjungan kerja ke desa selalu mengajak masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan tujuan dapat menekan titik hotspot dan akibat yang terjadi ketika terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Bupati Landak meminta masyarakat terutama pada petani untuk dapat membuka lahan dengan cara tidak membakar lahan seperti melakukan pertanian sawah ataupun memberikan racun rumput agar dapat membuka lahan secara aman dari karhutla.

“Saya meminta kepada masyarakat jangan lagi melakukan pembakaran jika membuka lahan pertanian, karena Saya tidak mau lagi masyarakat berurusan dengan aparat keamanan. Untuk para petani yang mendapatkan bantuan ini Saya juga sudah memberikan bantuan untuk racun rumput agar dapat membersihkan rumput ketika membuka lahan pertanian, sehingga kita bisa menekan titik hot spot di Kabupaten Landak dan dampak asapnya tidak mengganggu orang lain,” ungkap karolin saat melalukan kunjungan kerja di Desa Sebangki, Kamis (30/07/20).

Karolin mengatakan jika memang harus melakukan pembakaran lahan akan diatur secara Peraturan Bupati tentang tata cara melakukan pembakaran hutan secara aman dan tidak menyebabkan dampak yang besar dari Karhutla tersebut.

“Kalaupun terpaksa harus dibakar, Saya hanya memberikan ijin pembakaran hanya untuk tanam padi saja tidak untuk yang lainnya apalagi untuk lahan sawit, itu tidak boleh. Dan dalam waktu dekat ini Saya akan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang tata cara membuka lahan dengan cara dibakar, tetapi Saya meminta masyarkat agar melakukan cara lain selain membakar lahan,” terang Bupati Landak.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Area Lahan Berbasis Kearifan Lokal, Pemerintah Kabupaten Landak juga akan mengeluarkan Peraturan Bupati terkait dengan hal tersebut.

“Salah satu isi dari Perbup tersebut yakni setiap kepala keluarga hanya boleh melalukan pembakaran seluas 2 hektare saja tidak boleh lebih. Selain itu, pembakaran lahan dilakukan secara bergantian dan diawasi bersama oleh masyarakat, nanti kepala desa akan menjadwalkan waktu pembakaran lahan yang sudah disetujui oleh camat dan instansi terkait. Ini akan segera kita lakukan,” jelas Bupati Landak. (pemkab landak)

Continue Reading

Kabupaten Landak

Sekolah Dibuka 1 Agustus, Bupati Landak Tinjau Kesiapan Sekolah

Published

on

Sekolah Dibuka 1 Agustus, Bupati Landak Tinjau Kesiapan Sekolah

 GENCIL NEWS – Sesuai pernyataan dari Gubernur Kalimantan Barat beberapa waktu lalu (21/07/20), bahwa sekolah sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Agustus mendatang.

Walau belum untuk semua kelas. Untuk itu segala persiapan harus segera dilakukan mulai dari melakukan swab test terhadap guru dan murid. Penyediaan fasilitas cuci tangan disekolah, hingga pengaturan kelas.

Menindaklanjuti hal ini, Bupati Landak Karolin Margret Natasa didampingi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pihak Dinas Kesehatan telah turun meninjau sekolah di SMA Negeri 1 Ngabang yang memulai persiapan awal yaitu melakukan pemeriksaan swab terhadap para guru dan siswa, Selasa (28/07/20).

“Sesuai arahan pak Gubernur, kita lakukan pemeriksaan swab untuk anak-anak kelas XII SMA. Ini sebagai tahap awal uji coba pembelajaran tatap muka,” terang Karolin.

Selain itu Bupati Landak juga meninjau kesiapan sekolah apakah sudah menyediakan fasilitas yang diminta sesuai protokol kesehatan, mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, hingga pengaturan ruang kelas yang standar.

“Selain itu kesiapan sekolah juga hari ini kita lihat, Kami harapkan nanti ada kebijakan dari pemerintah Provinsi yang katanya sudah siap untuk belajar tatap muka, ada konsekuensi-konsekuensinya mulai tes swab dan mempersiapkan ruang kelas,” jelas Bupati Landak.

Lebih lanjut Bupati Landak mengatakan bahwa jika semua persiapan sudah matang dan telah memenuhi standar, baru sekolah akan dibuka dengan tetap dilakukan evaluasi berkala.

“Tunggu sampai siap semua baru ini buka dan baru kita evaluasi berkala, nanti kalau dibuka pun akan terus kami monitor.Kalau ditemukan kasus positif kita tutup lagi,” tukas Karolin.

Untuk pemeriksaan swab yang dilakukan di SMA Negeri 1 Ngabang ini sebagai tahap awal dilakukan kepada 376 orang yang terdiri dari 318 siswa, dan 58 orang guru beserta Staf Tata Usaha. Hal ini disampaikan oleh Waka Kesiswaan Sisilia.

“376 orang terdiri siswa kelas dua belas dan guru beserta Staf, 318 orang siswa, guru dan TU itu 58 orang,” ungkapnya.

Sisilia berharap semua hasil pemeriksan swab ini nantinya negatif agar sekolah bisa melaksanakan pemmbelajaran tatap muka sesuai yang diharapkan pemerintah.

“Harapan kita semuanya hasilnya negatif, agar nanti kita bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap,” kata Sisilia.

Terkait penyediaan fasilitas sesuai protokol kesehatan, Sisilia menyampaikan pihak sekolah pasti berupaya menyediakan apa yang dimminta.

“Kita nanti akan menyiapkan seperti apa yang diminta sesuai dengan pencegahan COVID-19, nanti kita akan menyiapkan tempat cuci tangan dengan air mengalir, dan untuk pembagian kelas nanti kita akan sesuaikan kondisinya memungkinkan itu akan mengadakan satu kelas dibagi dua, kita akan buat jadwal,” tambahnya. (pemkab landak)

Continue Reading

TRENDING