Connect with us

Kabupaten Landak

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalbar Pastikan Kadernya Patuh

Published

on

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalbar Pastikan Kadernya Patuh
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalbar Pastikan Kadernya Patuh - Foto/data Pemkab Landak

Gencil News – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalbar Pastikan Kadernya Patuh. Karolin Margret Natasa mengajak bakal calon kepala daerah dalam setiap pelaksanaan pemilu tentu pihaknya mengutamakan program kepada masyarakat. dr. Karolin Margret Natasa sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalbar memastikan kader yang diusung partainya akan patuh terhadap komitmen yang dibuat. Hal tersebut disampaikan Karolin saat menghadiri kegiatan deklarasi dan komitmen bersama Pilkada 2020 di Pontianak, Pada Kamis (17/09/20).

Foto File : Gesuri

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalbar Pastikan Kadernya Patuh. Bupati Landak ini pun menegaskan jika pada Pilkada 2020 dan setiap pelaksanaan pemilu tentu pihaknya mengutamakan program kepada masyarakat.

“Kita kader PDI Perjuangan Kalbar dan para bapaslon yang diusung tentu mengutamakan program demi kemajuan masyarakat daripada membawa isu SARA serta memberikan perubahan untuk daerah,” kata Karolin.

Karolin juga mengatakan saat masa kampanye nanti kader kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan harus mematuhi dan mentaati serta melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pilkada.

“Kita juga tentu akan patuh terhadap protokol kesehatan karena keselamatan masyarakat lebih penting dan itu sudah Kita ingatkan kepada kader dan calon kepala daerah yang Kita usung,” terang Karolin.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kabupaten Landak

Rakor Tim Pakem Bahas Pembinaan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan

Published

on

By

Pengawasan Aliran Kepercayaan
Rakor Tim Pakem Bahas Pembinaan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan - foto/data : Pemkab Landak

Gencil News – Kejaksaan Negeri Kabupaten Landak megadakan rapat koordinasi tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan (pakem) yang dilaksanakan secara virtual, kamis (08/09/20).

Kegiatan ini dihardiri oleh para peserta dari Pasi intel Kodim 1201/Mempawah, Kasat intel Polres Landak, Perwakilan Bin da, Kesbangpol Kabupaten Landak, Kemenag Kabupaten Landak, FKUB Kabupaten Landak, Pengurus NU Kabupaten Landak, Pengurus Muhamadiyah Kabupaten Landak, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Landak.

Untuk di ketahui bahwa acara ini pada tahun sebelumnnya selalu diadakan secara tatap muka langsung, akan tetapi dalam suasana COVID-19 disepakati acara dilaksanakan secara zoom meeting (vidio confrence).

Kajari Landak Baringin selaku Ketua Tim Pakem Kabupaten Landak selain membuka kegiatan tersebut juga memberikan SK kepada Tim Pakem Kabupaten Landak kepada para anggota tim yg terdiri dari unsur tni/polri, kesbangpol, bin da, kemenag, FKUB dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Landak.

“Adapun materi yg dibahas tim pakem adalah sesuai dengan Konsideran SK-JA, untuk pembinaan dan pengawasan aliran kepercayaan Yang Maha Esa.

Dengan tujuan agar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak mengarah kepada pembentukan agama baru, dapat mengambil langkah-langkah atau tindakan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, pelaksanaan aliran Kepercayaan benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,” ungkap Baringin.

Ditempat terpisah Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan (pakem) di Kabupaten Landak dengan harapan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang telah di akui Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan tersebut, yang pada akhirnya dapat melindungi masyarakat darai aliran-aliran atau kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat Kita dan bahkan negara ini. Untuk itu, peran serta Tim Pakem dapat terus bekerja mengawasi hal tersebut,” tukas Karolin.

Continue Reading

Kabupaten Landak

Pemkab Landak Sampaikan 3 Raperda pada Rapat Paripurna Ke-27

Published

on

Pemkab Landak Sampaikan 3 Raperda pada Rapat Paripurna Ke-27

Gencil News – Pemkab Landak Sampaikan 3 Raperda pada Rapat Paripurna Ke-27. Pemerintah Kabupaten Landak kembali menyampaikan 3 Raperda Inisiatif Eksekutif yang disampaikan oleh Bupati Landak dalam Rapat Paripurna Ke-27 masa sidang 1 yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Heri Saman yang didampingi Wakil Ketua DPRD Landak, serta dihadiri oleh Anggota DPRD, Wakil Bupati Landak, Sekretaris DPRD Landak dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Landak, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual.

Saat membuka rapat, Ketua DPRD Landak menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik akan adanya 3 Raperda Inisiatif Eksekutif yaitu Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pengelolaan Keuangan Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Landak nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Landak.

“DPRD Kabupaten Landak menyambut baik dengan adanya 3 Raperda ini, terutama Raperda tentang bantuan hukum karena sangat diperlukan karena ini adalah hal untuk melindungi hak asasi masyarakat khususnya di Kabupaten Landak,” ucapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi saat menyampaikan Raperda ini terkait bantuan hukum yang dimaksud merupakan jasa hukum yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang bilamana mengalami masalah hukum.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum ini sesuai Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum maka bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum,” ucap Herculanus Heriadi membacakan Pidato Bupati Landak.

Lebih lanjut Wakil Bupati Landak juga menyampaikan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Landak disusun dalam rangka untuk menciptakan tertib administrasi keuangan daerah.

“Peraturan Daerah ini tujuan yang akan dicapai yakni menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai,” jelas Heriadi.

Sedangkan terkait bahasan raperda selanjutnya merupakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah maka Pemerintah Kabupaten Landak telah menetapkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Landak.

“Tujuan yang ingin dicapai dari kajian evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Landak, yaitu melakukan perubahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, terutama pada nomenklatur yang tepat fungsi dan tepat ukuran disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian untuk restrukturisasi organisasi dengan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih,” tutupnya.

Continue Reading

Kabupaten Landak

Bupati Landak Minta Pemprov Kalbar Segera Umumkan Hasil Swab

Published

on

Bupati Landak Minta Pemprov Kalbar Segera Umumkan Hasil Swab
Bupati Landak Minta Pemprov Kalbar Segera Umumkan Hasil Swab - Foto/Data ; Pemkab Landak

Gencil News – Bupati Landak Karolin Margret Natasa meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera mengeluarkan hasil tes swab yang telah dilakukan diwilayah Kabupaten Landak.

Saat ini masyarakat terus menanyakan agar hasilnya bisa segera diketahui dan dilakukan penanganan lebih lanjut.

“Sambil menunggu sampel dari Provinsi gak keluar-keluar. Kita diminta memberi sampel dua ratus seminggu, 800 sebulan, sudah kita laksanakan tapi hasilnya tidak keluar. Kami mohon, Pemerintah Provinsi yang memerintahkan, tolong dipercepatlah karena kita ditanya masyarakat hasilnya mana, kok tidak keluar-keluar,” ungkap Karolin saat di wawancara para jurnalis pada Kamis (01/10/20).

Dalam pedoman penanganan COVID-19 salah satu yang dilakukan adalah tracking, melakukan tes sebanyak-banyaknya untuk memisahkan yang sehat dan yang sakit. Hal ini adalah prinsip penanganan COVID-19.

Selain itu, menurut Karolin penentuan sistem zonasi saat ini sangat membantu menentukan kebijakan yang tepat.

“Saya sendiri sebagai Kepala daerah tidak mau terjebak dalam yang namanya zonasi. Baik zona kuning, merah, oranye itu membantu kita untuk menentukan kebijakan yang tepat,” ujar Bupati Landak.Karolin menambahkan, sebagai pemerintah sudah seharusnya melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan mengatasi pandemi COVID-19.

“Menurut saya zona-zona itu untuk kita melakukan evaluasi dalam penanganan ini, sebagai pemerintah kita harus melakukan evaluasi. Kalau kita hanya berpatokan zonasi untuk hal-hal yang bersifat politis, ya tidak selesai-selesai kita menangani COVID-19,” pungkasnya

Continue Reading

TRENDING