Connect with us

Kabupaten Melawi

Wagub Norsan Minta Pemkab Melawi Kurangi Angka Kemiskinan

Published

on

Wagub Norsan Minta Pemkab Melawi Kurangi Angka KemiskinanWagub Norsan Minta Pemkab Melawi Kurangi Angka Kemiskinan

Wagub Norsan Minta Pemkab Melawi Kurangi Angka Kemiskinan – Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi untuk dapat mengurangi angka kemiskinannya. “Yang menjadi perhatian Pemkab Melawi adalah kondisi Angka Kemiskinan, dimana pada tahun 2018 berada pada 12,83%, jauh diatas rata-rata Provinsi yaitu 7,37%,” kata H Ria Norsan, Rabu (27/3), saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Melawi di Pendopo Bupati Melawi.

Wagub Norsan Minta Pemkab Melawi Kurangi Angka KemiskinanWagub Norsan Minta Pemkab Melawi Kurangi Angka Kemiskinan
Wagub Norsan Minta Pemkab Melawi Kurangi Angka Kemiskinan

Dikatakannya, untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut, perlu ada sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan antara Pemkab Melawi dan Pemprov kalbar untuk menurunkan angka ini.

Kemudian dalam pencapaian target desa mandiri, diperlukan juga kerjasama dalam pencapaiannya. Tahun 2017 dari 169 desa di Kabupaten Melawi, terdapat 93 desa sangat tertinggal, 63 desa tertinggal, 13 desa berkembang dan belum terdapat desa maju.

Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib yang ditandai dengan Konfik Sosial yang terjadi, mantam Bupati Mempawah berharap pada tahun 2020 tidak ada Konflik Sosial yang terjadi di Kalbat, karena stabilitas keamanan dan ketetiban dimasyarakat merupakan modal dasar untuk pelaksanaan pembangunan. Terkait dengan misi ini, dirinya mengingatkan kepada Pemkab Melawi, ditengah kehidupan masyarakat yang heterogen ini, perlu usaha semakin keras untuk semakin menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Melawi.

Dijelaskannya, untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 66,40 pada tahun 2020. Guna mencapai target tersebut, saya minta Pemkab Melawi untuk mengantisipasi Potensi Banjir di Kabupaten Melawi, dimana berdasarkan hasil Pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar terdapat 22 desa/kelurahan potensi Banjir di kabupaten Melawi. “Penetapan angka target tersebut, tentunya akan dapat dicapai apabila kita saling bergandeng tangan bersama-sama dari seluruh komponen daerah, merapatkan barisan untuk bekerja lebih giat dan lebih serius lagi dengan menetapkan program dan kegiatan yang secara signifikan berpengaruh langsung terhadap pencapaian target,” ujarnya.

Disamping itu, Wagub Kalbar juga meminta kepada Pemkab Melawi untuk dilakukan sinkronisasi dalam dokumen RKPD Kabupaten Melawi Tahun 2020. Kepada Bupati Melawi untuk menetapkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tepat waktu, karena apabila Bupati Melawi terlambat menetapkan RKPD maka akan dikenai sanksi sebagaimana UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 265 ayat 3. RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Kemudian Pasal 246 ayat 2, apabila Kepala Daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Dimana berdasarkan ketentuan Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan setelah RKP ditetapkan. Dan Kabupaten Melawi menetapkan RKPD paling lambat 1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan. “Saya berharap, Proses Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 2020 supaya mengikuti mekanisme dan tahapan yang telah di atur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” ingatnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kabupaten Melawi

Tambah Lagi 5 Kasus Terkonfirmasi Positif, Kalbar Belum Aman Covid-19

Published

on

Tambah Lagi 5 Kasus Terkonfirmasi Positif, Kalbar Belum Aman Covid-19

Gencil News – Tambah lagi 5 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kalbar. Tambahan lagi 5 kasus ini menimpa 2 guru, 2 tenaga kesehatan dan 1 asimtomatik (asimtomatik adalah suatu penyakit yang sudah positif diderita oleh seseorang, tetapi tidak memberikan gejala klinis apapun terhadap orang tersebut).

Kepastian berita ini berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Harisson menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan TCm RSUD Soedarso.

Terdapat 5 tambahan kasus baru, yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 4, dan Kabupaten Melawi 1 yang terkonfirmasi positif.

2 kasus konfirnasi di Kapuas Hulu yakni 2 orang guru dan 2 orang tenaga kesehatan. Sedangkan di Melawi 1 orang asimtomatik.

Harisson juga minta kepada seluruh masyarakat dan tenaga kesehatan untuk tetap waspada, serta tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Sementara itu, kabar baiknya adalah 2 orang pasien telah dinyatakan sembuh dari COvid-19.

Continue Reading

Kabupaten Melawi

Ketua DPW PKS Kalbar : PKS Ke Dadi-Kluisen di Melawi

Published

on

Ketua DPW PKS Kalbar : PKS Ke Dadi-Kluisen di Melawi
Ketua DPW PKS Kalbar : PKS Ke Dadi-Kluisen di Melawi - foto : siska

GENCIL NEWS – Ketua DPW PKS Kalbar, Arif Joni Prasetyo memastikan pihaknya menjatuhkan pilihan untuk mengusung satu diantara bakal calon yang bertarung di Melawi kepada Dadi Sunarya Usfa Yursa – Kluisen.

Dadi sendiri merupakan kader PAN sementara Kluisen merupakan kader dari PDI Perjuangan.

Arif pun mengatakan jika ditingkat DPW telah dibahas dan hanya tinggal menunggu SK dari tingkat DPP.

“PKS Insyallah kalau tidak ada persoalan, SK akan jatuh kepada Dadi-Kluisen,” tegas Arif, Senin (06/07/2020).

Dadi-Kluisen, dinilainya merupakan figur yang reformis dan cukup agresif dalam berbicara masalah pembangunan di Melawi.

Walaupun memang, diakui Arif jika di Melawi pihaknya hanya mempunyai satu kursi, namun diyakininya dengan raihan suara pemilu lalu akan dapat memenangkan bapaslon Dadi-Kluisen.

“Kita ada satu kursi tetapi suara signifikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan jika sikap PKS ke Dadi-Kluisen tentu juga berdasarkan masuk dari berbagai elemen masyarakat.

Continue Reading

Kabupaten Melawi

Karolin Minta Segera Pendataan Untuk Bantuan Beras Ke Masyarakat

Published

on

Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa intruksikan kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Landak yang telah mencairkan dana desa untuk membentuk Posko penanganan wabah Corona Virus Disease (COVID-19) di desa masing-masing.

“Saya intruksikan kepada Kepala Desa yang telah mencairkan anggaranya untuk secepatnya membuat Posko penanganan dan Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di desa, agar bisa membantu Pemerintah Kabupaten melakukan penanganan, jadi kalau desa mengangarkan dana desa misalnya menyemprotkan disinfektan atau sebagainya itu bisa dianggarkan di posko, termasuk penganggaran sarung tangan, masker untuk petugas yang melakukan penyemprotan,” Tegas Karolin.

Hal ini di sampaikan oleh Bupati landak dr. Karolin Margret Natasa pada saat melakukan rapat koordinasi menggunakan video confrence dengan Kepala Desa di Kabupaten Landak untuk membahas rencana kerja kedepan terutama terkait penanganan dan Pencegahan COVID-19, Senin (06/04/20).

Salah satu peran posko penanganan wabah Corona Virus Disease (COVID-19) yang sangat penting Sambung Bupati Landak adalah untuk membantu Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi untuk pendataan kepada masyarakat.

“Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui orang luar yang masuk di Kabupaten Landak dan mendata jika ada yang bergejala sehingga bisa bantu melapor lebih cepat kepada kami, gejala dari COVID-19 ini dapat kita lihat dari orang yang menderita batuk, pilek, demam, sesak nafas dan bahkan baru-baru ini dirilis juga dari IDI bahwa salah satu gejala adalah sakit mata, jadi banyak sekali gejalanya tapi prinsipnya biasanya mengakibatkan demam dan sesak nafas, jika ada pasien gejalanya seperti itu cepat berkoordinasi dan dibawa ke Puskesmas, Pemerintah Kabupaten Landak telah menyediakan Rapid test, jadi bisa di tes sederhana tapi bagi yang sangat dicurigai itu bisa dilakukan tes cepat dan nantinya akan dikonfirmasi lagi dengan hasil tes yang lebih akurat,” Jelas Karolin.

Bupati Landak juga menyampikan dengan pembentukan posko ini juga bertujuan untuk pendataan kepada masyarakat, untuk penerima bantuan dari pemerintah yang akan memberikan bantuan pangan, seperti pembagian beras kepada masyarakat.

“Pembagian beras yang akan di berikan terlebih dahulu yaitu bantuan beras dari Provinsi, ada lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga (57.253) rumah tangga yang mendapatkan bantuan dari provinsi, tetapi Pemerintah Kabupaten Landak juga mengangarkan untuk tiga puluh tujuh ribu (37000) rumah tangga yang akan kita berikan bantuan, karena bantuan ini dalam kondisi bencana maka yang akan diberikan bantuan, bukan hanya yang masuk dalam data miskin,” Tegas Karolin.

Ia juga meminta camat dan kepala desa untuk memberikan perhatian khusus kepada daerah yang agak padat penduduk dan masyarakatnya yang di PHK atau di rumahkan karena kondisi saat ini, untuk di data sehingga nanti bisa diberikan bantuan, menyusul bantuan dari provinsi.

“Jadi saya harap pemerintah desa segera bergerak cepat untuk melakukan pendataan, anggaran sudah ada, tetapi untuk bisa mengeluarkan atau mencairkan anggaran pemerintah memerlukan data yang akurat, pemerintah kabupaten Landak sudah menanyakan 8,8 miliar untuk membeli beras.

Kita juga memberikan perhatian khusus kepada daerah yang agak padat penduduk dan masyarakatnya yang di PHK atau di rumahkan karena kondisi saat ini, untuk di data sehingga nanti bisa diberikan bantuan, menyusul bantuan dari provinsi,” Tutup Karolin.

Continue Reading

TRENDING