Gencil News – Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2022. Sekaligus merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kegiatan Musrenbang ini dibuka secara resmi oleh Bupati Mempawah, Erlina Norsan, dan dihadiri Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi. Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Ismail dan Kepala Bappeda Kalbar Sukaliman, beserta Forkorpimda Kabupaten Mempawah.

Dalam Musrenbang ini, Norsan menyoroti beberapa target yang diajukan Kabupaten Mempawah, terutama target dalam penurunan kemiskinan di tengah pandemi Covid-19.

“Target yang dicapai Kabupaten Mempawah sudah bagus 4,9. Kemudian target di 2022 dipasang 5,4. Saya coba koreksi, kita jangan pasang target tinggi. Pasang target setidaknya sama dengan yang lalu. Saya tahu kita sedang dilanda Covid-19, tapi mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan perekonomian kita bisa pulih kembali,” ungkap Ria Norsan di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Jum’at (5/3/2021).

Sedangkan pada target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mempawah diangka 65,74, masih di bawah Provinsi Kalbar di angka 66,65. Dia berharap kedepannya Kabupaten Mempawah dapat meningkatkan target berdasarkan indikator dan variabel dalam meningkatkan IPM.

“Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan kembali dengan catatan, untuk meningkatkan target itu harus tahu indikator dan variabel untuk peningkatan IPM tersebut, misalnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perekonomian,” jelas Wagub Kalbar.

Wagub Kalbar menyampaikan hal yang juga penting yaitu data yang valid. Dia meminta tidak ada lagi data yang berbeda apalagi keliru dan terkesan asal bapak senang, sehingga mudah dan benar dalam merencanakan dan menyelenggarakan program dimaksud.

“Sekarang provinsi ditargetkan satu data. Jadi tidak ada data yang berbeda, misalnya antara BPS, Dukcapil, dengan pemerintah daerah itu tidak ada yang berubah dan harus satu datanya, sehingga datanya harus valid,” tuturnya.

Ria Norsan menambahkan data dianggap sangat mempengaruhi perencanaan. Sesuatu akan lebih mudah, jika data yang digunakan benar atau valid.

“Dalam perencanaan target akan lebih mudah dan tidak akan meleset kalau data yang digunakan benar. Kalau data yang digunakan salah, akan mempengaruhi kepada perencanaan sehingga target pun tidak akan tercapai,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Bupati Mempawah mengatakan IPM Mempawah di tahun 2020 sedikit meningkat. Ditahun 2022, target IPM Mempawah menjadi 66,58.

“Capaian ini merupakan hasil kerja seluruh stakeholder, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sedangkan tahun 2022, IPM Mempawah ditargetkan 66,58. Untuk itu, saya harap stakeholder kembali berkomitmen dalam mencapai target ini,” ungkap Erlina Norsan.

Dia juga mengungkapkan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Mempawah telah menunjukkan hasil yang baik yaitu 4,95. Namun di tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Mempawah diperkirakan menjadi 5,06. Hal ini dinilai sangat tinggi pada masa pandemi ini.

“Hal ini diprediksi oleh beberapa faktor, di antaranya masih menyebarnya Virus Corona di Mempawah, sehingga para pelaku ekonomi belum dapat meningkatkan produktivitasnya dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK),” tuturnya.

Dampak lain di masa pandemi ini adalah beroperasinya Pelabuhan Kijing yang menyerap tenaga kerja baik dari dalam maupun dari luar daerah, sehingga sangat memerlukan tenaga kerja lokal yang berkompeten.

“Oleh karenanya, kita perlu persiapan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan serta tenaga kerja yang berkompeten,” jelasnya.

Gencil News – Kabupaten Mempawah akhirnya berhasil mendapatkan 697 formasi P3K dari Kemendikbud Republik Indonesia. Keberhasilan ini merupayakan upaya keras dari Bupati Mempawah memperjuangkan aspirasi guru honorer.

Upaya dari Bupati Erlina dalam memperjuangkan aspirasi guru honorer di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI akhirnya mendapatkan hasil. Dengan disetujuinya penambahan 697 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar) Kabupaten Mempawah.

Seperti diketahui sebelumnya, Erlina didampingi Kepala OPD terkait telah melakukan kunjungan kerja di Kemendikbud RI, Rabu (3/3/2021) dalam rangka koordinasi dan konsultasi  formasi P3K di Lingkungan Disdikporapar Kabupaten Mempawah Tahun 2021 yang sudah diajukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Disdikporapar, kata Erlina terdapat 710 formasi P3K yang dibutuhkan di Kabupaten Mempawah. Dari jumlah 710, setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka diperoleh jumlah formasi sebanyak 697 formasi yang disetujui.

“Jadi, ada pengurangan 13 formasi karena dengan mempertimbangkan ada jumlah formasi yang berlebih pada sekolah-sekolah dalam satu kecamatan,” ungkapnya.

Erlina menambahkan, atas persetujuan 697 formasi untuk P3K tersebut, akan dilakukan pemetaan ulang guru honorer melalui koordinasi antara Disdikporapar dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mempawah.

Proses seleksi gelombang pertama akan dilakukan pada Agustus 2021, dengan memprioritaskan pada guru-guru honorer di sekolah yang bersangkutan. Gelombang kedua dilaksanakan Oktober 2021 dengan membuka peluang bagi guru-guru yang belum lolos pada gelombang pertama, dan guru-guru swasta yang ada di Kabupaten Mempawah.

“Sementara seleksi gelombang ketiga akan dilaksanakan Desember 2021, apabila belum memenuhi jumlah kuota, dengan membuka peluang bagi guru-guru yang belum lolos pada gelombang pertama, guru-guru swasta dan peserta umum serta lulusan PPG,” paparnya.

Untuk itu, Erlina berharap kepada guru honorer, agar dapat mempersiapkan diri dengan belajar melalui website yang sudah disediakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu gurubelajardanberbagi.kemendikbud.go.id.

Erlina menambahkan, melihat eksistensi guru honorer di Kabupaten Mempawah yang jumlahnya sebesar 449. Maka, guru-guru honorer tersebut berpeluang memperoleh kesempatan untuk direkrut dalam P3K asal memenuhi persyaratan (passing grade) yang sudah ditetapkan.

“Kemendikbud RI juga telah mempertimbangkan wacana affirmasi, yaitu perlakuan khusus pada guru-guru honorer yang sudah berpengalaman baik yang berusia 35-40 tahun dan 40-59 tahun agar memperoleh tambahan kredit poin,” tutup Erlina.

Gencil News – Bupati Mempawah Erlina bersama Kadis Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (PP-KB), Jamiril, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Hamdani, serta pejabat dari perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mempawah mengadakan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Erlina menjelaskan, kunjungan tersebut dalam rangka memaparkan progres pembangunan RSUD dr. Rubini yang baru di Kabupaten Mempawah.

“Alhamdulillah, kedatangan kami disambut baik oleh Sekjen Kemenkes RI, Bapak Oscar Primadi beserta tim, dan beliau rencananya akan melakukan kunjungan di Mempawah pada awal April 2021 untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan  RSUD dr Rubini yang baru tersebut,” ungkapnya.

Usai berkunjung di Kemenkes, Erlina melanjutkan kunjungannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Di sini Bupati beserta rombongan disambut oleh Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani.

Erlina menyampaikan aspirasi para guru honorer, agar ada penambahan kuota guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Kabupaten Mempawah.

“Insya Allah, hal ini akan menjadi bahan pertimbangan, dan bagaimana regulasi akan terus diperjuangkan. Karena, selain untuk kesejahteraan guru yang masih honorer, ini juga demi peningkatan kualitas pendidikan anak-anak kita di Kabupaten Mempawah,” ujarnya.