Kabupaten Sambas Raih Predikat WTP Kedua Kalinya
Connect with us

Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas Raih Predikat WTP Kedua Kalinya

Published

on

Kabupaten Sambas Raih Predikat WTP Kedua Kalinya
Kabupaten Sambas Raih Predikat WTP Kedua Kalinya - Foto Humas Pemkab Sambas

Gencil News – Pemerintah Kabupaten Sambas raih piagam penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI. Predikat WTP ini merupakan yang kedua kalinya diperoleh Pemkab Sambas.

 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singkawang, Bustami mewakili Kementerian Keuangan RI dalam menyampaikan Piagam WTP kepada Pemda Sambas. Laporan Keuangan Kabupaten Sambas dinilai sejak 2007, dan pada 2018 serta 2019 meraih WTP dua kali berturut-turut.

Penyeraha piagam penghargaan tersebut kemudian diserahkan kepada Penjabat Sementara (Pjs) Bupati, Kamaruzaman. Bustami mengatakan raih predikat WTP dua kali berturut-turut itu bukanlah suatu hal yang mudah.

” WTP adalah apresiasi tinggi dengan harapan ini bisa terus dipertahankan. Namun ada beberapa catatan dari Kementerian Keuangan yang perlu diperhatikan oleh Pemda Sambas ” Ujar Bustami

Catatan dari Kementerian Keuangan untuk Pemda Sambas pada penghargaan WTP tahun 2019 2019 yang harus dibenahi yakni penataan piutang PPDB. Kemudian status kelebihan pembayaran kontribusi kepada BPJS kesehatan, aset dan lainnya.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singkawang, Bustami mengatakan sejauh ini Kabupaten Sambas juga sudah sangat baik dalam hal penyaluran Dana Desa.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Sambas sangat konsen mengalihkan Dana Desa untuk fokus ke Bantuan Langsung Tunai. KPPN Singkawang sejauh ini menilai indikator terbaik, cepat, tepat dan akurat dilakukan oleh Kabupaten Sambas dan ini teratas dari pemda lainnya di Kalimantan Barat.

Tidak hanya itu Pemerintah Kabupaten sambas juga bekerjasama dengan dengan Badan Keuangan Daerah melakukan komunikasi secara intens terkait pengelolaan Dana Desa hingga pajak.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sambas, Kamaruzaman menyampaikan agar pemkab sambas tidak puas sampai disitu saja melainkan raih predikat WTP ini dijadikan sebagai kewajiban.

” WTP juga menjadi bukti kepatuhan pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ” kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sambas, Kamaruzaman.

Diraihnya predikat WTP Pemerintah Kabupaten Sambas ini merupakan ajang motivasi kabupaten sambas dalam berbenah lebih baik kedepannya. Sehingga tidak ada kekhawatiran masyarakat bahwa nyatanya pemerintah bekerja sesuai dengan kompetensi, ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas Deklarasikan Desa Anti Politik Uang

Published

on

By

Kabupaten Sambas Deklarasikan Desa Anti Politik Uang

Gencil News – Ikatan Keluarga Mahasiswa Sambas (IKMAS) Pontianak dan Ikatan Mahasiswa dan Alumni Desa Lumbang (IMADL). Bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas menyelenggarakan kegiatan “Deklarasi Desa Anti Politik Uang “. Selasa (17/11/2020), Desa Lumbang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.

Desa Lumbang merupakan Desa pertama yang mendeklariskan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Sambas. Pembentukan desa anti Politik Uang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, serta berguna untuk perkembangan demokrasi ke depan.

Sebagai bentuk pendidikan politik juga sangat baik karena masyarakat, khususnya di pedesaan makin sadar terhadap politik serta memiliki pemahaman demokrasi yang baik.

“Deklarasi Desa Anti Politik Uang ini Deklarasi Desa pertama di Kabupaten Sambas. Dengan maksud menyambut Pilkada 9 Desember 2020,” kata Iqbal Halim ketua panitia Deklarasi

Iqbal mengatakan tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan  bahwa Politik uang tidak baik dan tidak boleh dilakukan khususnya di Desa tersebut.

Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sambas khususnya masyarakat Desa Lumbang untuk bersama-sama menolak jika terdapat kasus money politic . Dia meminta masyarakat yang menemukan praktek haram tersebut bisa langsung melapor kepada Bawaslu Kabupaten Sambas.

Perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Kepala Kesbangpol Sambas Muzanni, Komisioner KPU Rudiansyah , Kepala Desa Lumbang Mahmud Junaidi hadir dalam kegiatan tersebut.

Serta Ketua Karang Taruna Desa Lumbang Kusmiran, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RT , Ketua RW , Tokoh Masyarakat serta Toko Agama Desa Lumbang. Turut serta meramaikan dan mengapresiasi kegiatan positif ini.

Ikhlas Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Mahasiswa yaitu IKMAS Pontianak dan IMADL Desa Lumbang. Ia juga berharap kegiatan ini dapat menggerakkan atau memotivasi agar masyarakat ikut dan turut serta dalam pengawasan yaitu sebagai pengawas partisipatif.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan efek domino sehingga satu desa yaitu desa lumbang dapat mempengaruhi desa lainnya ” ungkapnya

7 poin Deklarasi Desa Anti Politik Uang di Desa Lumbang

1. Secara tegas menolak politik uang.

2. Siap menjaga sikap konsisten untuk melawan dan menolak politik uang

3. Tidak ikut serta dalam tindakan politik uang

4. Siap mengawasi dan menjaga desa lumbang dari tindakan politik uang.

5. Tidak menyebarkan berita Hoax dan ujuran kebencian.

6. Menjaga keamanan,  ketertiban dan kedamaian selama berlangsungnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.

7. Bersama Bawaslu dan Jajarannya siap dan bersedia melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kesepakatan tersebut diatas.

Continue Reading

Kabupaten Sambas

Komisi V DPR RI Prioritaskan Pembangunan Akses Jalan JSBB dan Jembatan Besar Sambas

Published

on

Komisi V DPRRI Prioritaskan Pembangunan Akses Jalan JSBB dan Jembatan Besar Sambas
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memantau secara langsung perkembangan pembangunan infrastruktur Kalimantan Barat.

Gencil News – Pada masa reses 2020, Komisi V DPR RI mengunjungi Provinsi Kalimantan Barat. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memantau secara langsung perkembangan pembangunan infrastruktur Kalimantan Barat.

Kedatangan Komisi V DPR RI dalam rangka fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi provinsi Kalbar yang telah disahkan Komisi V DPR RI.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan bahwa kedatangannya untuk menyerap aspirasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kalimantan Barat. Komisi V DPR RI meninjau perkembangan lokasi Pembangunan Jembatan besar Sambas.

Jembatan Sambas Besar tak luput dari pengawasan Ketua Komisi V DPR RI. Lasarus mengatakan jembatan Sambas Besar dan Akses Jalan adalah prioritas.

Lasarus menyebut anggarannya sudah masuk dalam mata APBN. Total anggaran sebesar Rp 680 miliar yang dipersiapkan, dengan lama pengerjaan kurang lebih 4 tahun.

“Untuk anggaran pembangunan jembatan Sambas besar sudah tercantum dalam mata APBN. Untuk anggaran fisiknya sudah ada dengan pengerjaan selama kurang lebih 4 tahun. Pada tahun 2021 teranggarkan Rp125 miliar dan total selama empat tahun sebesar Rp680 miliar,” ujarnya.

Jembatan Sungai Sambas Besar nantinya akan mendongkrak perkembangan ekonomi daerah. Yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambas.

“Dengan hadirnya jembatan sungai sambas besar. Harapan semua pihak adalah dapat memperlancar arus lalu lintas. Yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat,” ujar Lasarus.

“Ada 2 pembangunan yang saat ini menjadi prioritas pengawasan kami. Duplikasi jembatan kapuas 1 dan Jalan Akses Jembatan Sambas Besar, Jembatan Besar Sambas. Yang kami upayakan pembangunannya segera selesai,” tegas Lasarus.

Selain itu pembangunan jalan perbatasan menuju Temajuk, Kecamatan Paloh. Tak luput dari perhatian Komisi V DPR RI. Selain itu pembangunan kota pusaka sambas dan beberapa program lainnya akan segera menyusul.

Sementara itu Pjs Bupati Sambas Syarif Kamaruzzaman mengatakan dengan keterbatasan anggaran daerah. Perlu adanya sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Sambas.

Kabupaten Sambas memerlukan sentuhan dan perhatian dari Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan infrastruktur.

Continue Reading

Kabupaten Sambas

SDN 15 Seburing Gresik Menjadi Prioritas Disdikbud Kabupaten Sambas

Published

on

By

SDN 15 Seburing Gresik Menjadi Prioritas Disdikbud Kabupaten Sambas

Gencil News – Kondisi SDN 15 Seburing Gresik rusak parah nantinya akan menjadi prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sambas. SDN 15 Seburing Gresik ini rusak dari segi sarana dan prasarana.

Kadisdikbud Kabupaten Sambas, Sabhan mengatakan bahwa sekolah ini akan segera direnovasi.

“Dinas pendidikan dan kebudayaan mengusulkan melalui DAU (Dana Alokasi Umum) kepada pemerintah daerah untuk sarana dan prasarana sekolah, khususnya di SDN 15 Seburing Gresik,” ujar Sabhan

Sementara Kepala Bidang SD Mufizar yang turut mengecek kondisi sekolah Kecamatan Semparuk ini menerangkan beberapa kerusakan sekolah tersebut.

“Kalau yang rusak berat ini akan kita usulkan ke DAK agar bisa rehab total. Sementara akan kita perbaiki dulu, mungkin seperti bangun WC dan lain-lain,” ujarnya

Ia mengatakan lambatnya pengerjaan perbaikan sekolah tersebut adalah karena perbedaan di Dapodik. 

“Kemarin memang sempat ada perbedaan data yang di upload ke Dapodik, antara rusak berat dan rusak sedang yang di input data,” tuturnya.

Untuk mengantisipasinya, pihaknya minta kepada operator sekolah dan dinas bisa bersinergi untuk melaporkannya. Ia juga menegaskan agar tidak lagi terjadi kesalahan input data ke Dapodik.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15 Seburing Gresik yang berada di Desa Seburing, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat memang perlu adanya rehab total.

Sekolah ini berdiri sejak tahun 1981/1982 ini terletak di daerah pedalaman dengan kondisi saat ini sangat memprihatinkan.

Ruslan Kepala sekolah SDN 15 ini mengatakan, saat ini sekolahnya memiliki 79 siswa mulai dari kelas satu sampai kelas enam. Dengan jumlah guru ada delapan orang dengan kepala sekolah dan satu orang guru honorer dan nanti akan berhenti karena lulus PNS.

“Kami sudah sering melakukan pengajuan, namun tidak ada pengadaan renovasi karena alasan-alasan tertentu,” kata Ruslan

Lebih lanjut ia mengungkapkan salah satu alasannya karena akses jalan menuju sekolah yang tidak memadai.

Kemudian ia mengungkapkan penginputan sarana prasarana yang rusak berat ke Dapodik tidak terbaca oleh Dapodik.

“Kalau Dapodik memang kami lakukan sudah kategori rusak berat. Tapi pada pihak lain mengatakan tidak terbaca oleh Dapodik, termasuk oleh pusat. Padahal sudah kami sudah update rusak berat,” pungkasnya

Continue Reading

TRENDING