Mentri PPPA: Rangkul Anak-Anak Tanpa Diskriminasi

Kasus penganiayaan terhadap AU (14), siswi SMP oleh tiga siswi SMA di Pontianak menyedot perhatian semua pihak.

Mentri PPPA: Rangkul Anak-Anak Tanpa Diskriminasi
Mentri PPPA: Rangkul Anak-Anak Tanpa Diskriminasi

Bahkan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise datang langsung ke Pontianak yang diterima Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Kantor Wali Kota, Senin (15/4/2019).

Yohana merupakan menteri kedua setelah sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang datang langsung ke Pontianak untuk memantau perkembangan perkara AU pada hari Kamis (11/4/2019) lalu.

Di Kantor Wali Kota Pontianak, Menteri Yohana bertemu dan berbicara langsung dengan ketiga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kepada mereka, ia menyatakan bahwa dirinya selaku Menteri PPPA merangkul anak-anak tanpa diskriminasi, baik terhadap pelaku maupun korban.

Baca juga   Pengadilan Mesir Jatuhkan Hukuman Mati Terkait Kekerasan Tahun 2013

Sebab, jelas dia, anak-anak harus dilindungi oleh negara karena mereka masih mempunyai masa depan yang panjang. “Pengadilan anak mempunyai kekhususan dan tidak sama dengan pengadilan dewasa. Sudah ada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan itu harus melalui diversi mediasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Undang-undang (UU) Perlindungan Anak juga sudah ada, yakni UU Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 tahun 2002. UU yang sudah dibuat kementerian di bawah pimpinannya dan dari kementerian-kementerian terkait yang digunakan dalam Sistem Peradilan Anak. “Saya harus merangkul mereka karena saya menteri yang membuat kebijakan, yang membuat UU itu,” kata Yohana.

Sesuai dengan UU Sistem Peradilan Anak, dirinya juga mengingatkan kepada Kejaksaan Negeri bahwa kasus ini diperlakukan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Anak, yakni diversi mediasi.

Baca juga   Crutchlow: Pedrosa tak cocok jadi pembalap tes Honda

Dalam UU, apabila hukumannya di bawah 7 tahun, maka diberlakukan diversi mediasi. Diversi adalah penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. “Ikuti Sistem Peradilan Anak, tidak bisa diganggu gugat, ini sudah UU. Kita usahakan pasti akan menuju diversi mediasi,” tegasnya.

Penulis : hm
Editor : Gencil News
Sumber : HMS