Midji Minta BNN Kaji Ulang Bahaya Kratom “Si Obat Ajaib”

Kratom sudah lama dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai ‘obat ajaib’ segala penyakit, mulai dari kecanduan opioid, penghilang rasa sakit, hingga mengatasi kecemasan.

Terlepas dari khasiatnya, kepopuleran Kratom memicu kekhawatiran banyak pemerhati kesehatan.

Meski para ilmuwan mengatakan Kratom memiliki efek positif, namun hingga kini masih sedikit sekali penelitian yang menganalisis keamanan dan efek samping keseluruhan dari daun tersebut.

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), salah satu senyawa yang ditemukan dalam kandungan Kratom adalah opioid yang mampu memicu kecanduan hingga kematian.

Sebagai importir utama Kratom, Pemerintah Amerika Serikat bahkan menyebut penggunaan daun tersebut memicu puluhan kasus kematian di negaranya.

Dilansir dari CNN Indonesia Keuntungan berbisnis Kratom tak bisa dianggap sepele. Berdasarkan data 2016, sedikitnya 400 ton Kratom dikirim ke luar negeri dari Kalimantan setiap bulannya.

Nilai penjualan daun tersebut mencapai US$130 juta per tahun atau sekitar US$30 per kilogram.

Baca juga   Sutarmidji: Sinergi Polri-TNI Wujudkan Kalbar Yang Damai dan Tentram

Sebagian besar pelanggan disebut membeli Kratom secara daring melalui Facebook dan Instagram.

Menurut Kepala Kantor Pos Kalimantan Barat, Zaenal Hamid, sekitar 90 persen pengiriman dari wilayahnya adalah paket Kratom yang dijual ke Amerika Serikat.

Untuk itu Gubernur Kalbar H Sutarmidji meminta Badan Narkotika Nasioanl (BNN) harus mengkaji ulang dengan daun Kratom yang sangat membahayakan.

“Harus ada kajian lebih lanjut dan mengenai tata kelolanya,” kata Sutarmidji, Selasa (5/11), saat memberikan sambutan dalam acara Focus Group Discussion mengenai tanaman Kratom yang diadakan BNN Pusat

Dikatakannya, dengan adanya aturan pelarangan, maka menurutnya pemerintah harus mencarikan solusi bagi masyarakat agar penghasilan mereka tidak hilang.

“Kita harus mencari model penggantinya apa, makanya tadi itu semua masalahnya kita tampung dan kita kaji satu persatu,” jelasnya

“Tata kelolanya itu juga harus kita kaji dan usulkan kepada pusat karena bagaimanapun aturan-aturan tentang ini tidak bisa Parsial di Provinsi karena barang ini bukan hanya di Kalbar tapi juga ada di Daerah lain misalnya di Jawa, sehingga nanti regulasinya tetap pada pusat antar Kementerian. Tangani masalah negatifnya pun antar Kementerian tidak hanya BNN, BNN kan dalam pisotropika kemudian zat adiktif itu BNN,” ujarnya.

Baca juga   Edi Kamtono Ajak Masyarakat Lewati Tahun Baru Dengan Beribadah

Ada yang bilang manfaatnya untuk bahan obat, nah itu nanti pemanfaatannya bagaimana dan harus diproduksi di skala farmasi dan tidak bisa tidak, semua harus melalui uji klinis dan sudah melalui kajian-kajian.

“Kalau Kimia tidak segampang yang di ucapkan, untuk mengurai zat-zat yang di dalam keratom itu perlu penelitian mendalam.


contoh misalnya minyak bumi ada yang menjadi aftur, bensin, solar dan ada yang jadi aspal jadi cara menguraikannya itu perlu adanya teknologi,” jelasnya.


“Intinya, kita tetap memperhatikan masalah pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan masyarakat,” ujarnya.


Penulis : Gencil News
Editor : Gencil News
Sumber : Gencil News