Connect with us

Kota Pontianak

Pemkot Pontianak Usulkan Bangun Rusunawa Gang Semut

Published

on

Pemkot Pontianak Usulkan Bangun Rusunawa Gang Semut

Gencil News – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima sertifikat atas 39 bidang tanah aset milik Pemkot Pontianak dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak di Aula Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kamis (24/9/2020).

Satu diantaranya merupakan sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 2020 seluas 9.680 meter persegi berlokasi di kawasan Gang Semut yang diperuntukkan pembangunan rusunawa.

“Setelah diserahkan kepada kita, kita akan langsung memproses pengusulan ke Kementerian PUPR untuk dibangun rusunawa,” ujarnya.

Pihaknya akan menata kawasan Gang Semut menjadi kawasan pemukiman yang layak dilengkapi dengan penataan waterfront, tempat kuliner untuk pelaku UMKM, lapangan olahraga dan fasilitas lainnya. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdata di kawasan Gang Semut sebanyak 43 KK.

“Mereka ini tentunya yang diprioritaskan untuk menempati rusunawa,” kata Edi.

Rencana pembangunan rusunawa yang akan diusulkan sebanyak dua tower. Dalam satu tower diperkirakan sebanyak 98 unit rusun. Sementara untuk tipe rusun minimal bertipe 21, namun pihaknya akan mengusulkan tipe 36. “Pembangunan ini merupakan bagian dari pengentasan kawasan kumuh,” ungkapnya.

Edi berharap Kantor Pertanahan Kota Pontianak bisa terus bekerjasama dengan Pemkot Pontianak untuk mensertifikatkan beberapa aset tanah yang belum bersertifikat.

Selain penyerahan sertifikat, Kantor Pertanahan Kota Pontianak bersama Pemkot Pontianak juga menandatangani addendum perjanjian kerjasama berkaitan dengan pembuatan, pembaharuan dan pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT).

“Dengan adanya penempatan Peta ZNT ini sebagai dasar dan menjadi patokan harga jual tanah,” terangnya.

Peta ZNT ini akan menjadi dasar harga tanah yang dijual nilainya akan sama atau mendekati harga pasar. Oleh sebab itu pihaknya akan membicarakan lebih khusus mengenai ZNT ini.

“Apakah ini menjadi dasar utama atau ada hal khusus lainnya yang menjadi dasar,” tuturnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Sigit Santosa menerangkan, peta ZNT dapat menjadi salah satu sumber nilai jual terpercaya yang dapat memberikan kepastian dan transparansi terhadap pelayanan kepada masyarakat. “Sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” imbuhnya.

Terkait penerbitan sertifikat atas aset tanah milik Pemkot Pontianak, Sigit menjelaskan, hal tersebut selain untuk memberikan kepastian hukum, juga dapat meminimalisir potensi konflik.

“Serta mendorong pemanfaatan tanah yang lebih produktif dan efisien,” pungkasnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kota Pontianak

Wali Kota Pontianak Dorong Jasa Dekorasi Tingkatkan Kompetensi

Published

on

Wali Kota Pontianak Dorong Jasa Dekorasi Tingkatkan Kompetensi
 Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak merelaksasi berbagai sektor usaha sejak Juli 2020 lalu seiring dengan tatanan kehidupan normal baru.

Gencil News – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap para pelaku usaha jasa dekorasi terus meningkatkan kompetensinya.

Satu diantaranya mengizinkan penyelenggaraan pesta pernikahan dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal itu berdampak pula mulai beraktivitasnya kembali usaha jasa dekorasi.

Misalnya dengan memanfaatkan material yang sesuai dengan kearifan lokal bekerjasama dengan pengusaha tanaman hias.

“Sehingga kualitas dekorasi yang maksimal bisa didapatkan dengan bunga hidup,” ujarnya usai mengukuhkan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia (Aspedi) Kota Pontianak di Hotel Orchardz Perdana, Rabu (21/10/2020).

Edi berharap dekorasi yang ada saat ini akan lebih menarik kalau konsepnya Instagramable sesuai tema yang digunakan oleh penyelenggara acara. Ia mengapresiasi terbentuknya Aspedi Kota Pontianak sebagai bagian dari usaha ekonomi kreatif.

Dengan pengukuhan Aspedi Kota Pontianak ini, para pengusaha dekorasi diharapkan bisa bersatu dan kompak. Termasuk dalam menambah pengetahuan dan wawasan karena asosiasi berfungsi melindungi anggotanya.

“Saya yakin masih banyak warga yang bergerak di bidang dekorasi ini, baik yang formal maupun perorangan, jika berhimpun dalam sebuah organisasi maka bisa mendapatkan informasi dan saling bertukar pengetahuan,” ungkapnya.

Dirinya menekankan para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal itu sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Karena diyakini aktivitas gerak yang kita lakukan juga menjadi bagian dalam meningkatkan imunitas tubuh,” pungkasnya.

Continue Reading

Kota Pontianak

Wali Kota Pontianak Minta PDAM Tingkatkan Kualitas Pelayanan Air Bersih

Published

on

Wali Kota Pontianak Minta PDAM Tingkatkan Kualitas Pelayanan Air Bersih
Wali Kota Pontianak Minta PDAM Tingkatkan Kualitas Pelayanan Air Bersih - Foto : Pemkot Pontianak

Gencil News – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Khatulistiwa umtuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.

“Permasalahan air baku, tingkat kebocoran, tunggakan dan kualitas air menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan PDAM,” ujarnya usai membuka kegiatan sosialisasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) Rabu (21/10/2020).

Selain itu, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan oleh PDAM. Satu diantaranya menelusuri masyarakat yang menikmati aliran air PDAM tanpa membayar atau sambungan ilegal. Sebab menurutnya, dalam pengelolaan air bersih tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta sarana dan prasarananya.

“Sehingga untuk menjadi perusahaan yang sehat dan optimal masyarakat harus patuh terhadap ketentuan yang berlaku,” sebut Edi.

Saat ini, tingkat kebocoran tercatat pada angka 32,6 persen. Untuk itu, Edi meminta PDAM bisa menekan tingkat kebocoran itu di bawah 25 persen.

Dikatakannya, kebocoran terjadi disebabkan permasalahan teknis dan administrasi. Sementara terkait penyesuaian tarif PDAM, hal itu belum menjadi prioritas saat ini.

“Pelayanan dulu kita optimalkan, baru nanti penyesuaian tarif,” ungkapnya.

Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Ardiansyah menerangkan, pihaknya akan berupaya menekan angka kebocoran secara bertahap hingga di bawah 25 persen.

“Langkah yang akan dilakukan yakni district metering area, inventarisasi aset, termasuk penggantian pipa yang sudah tua,” terangnya.

Menurutnya, penyebab kebocoran terbagi menjadi dua kategori, yakni teknis dan non teknis. Kebocoran non teknis berkaitan dengan masih adanya sambungan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. “Ke depannya kita akan lakukan tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan sambungan ilegal,” tuturnya.

Ardiansyah menambahkan, pihaknya juga akan berupaya maksimal meningkatkan pelayanan. Apabila hal itu sudah tercapai, selanjutnya baru dilakukan penyesuaian tarif.

“Sekarang tarif yang berlaku rata-rata di kisaran Rp4.200 per kubik. Untuk cakupan layanan air PDAM se-Kota Pontianak sudah mencapai 85 persen,” imbuhnya.

Pihaknya juga akan menyusun pedoman tentang tata kelola perusahaan yang baik, mulai dari transparansi, independensi dan sebagainya.

“Karena dengan tata kelola yang baik akan meningkatkan kinerja pelayanan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa,” katanya.

Continue Reading

Kota Pontianak

Kukuhkan TPAKD, Dorong Akses Keuangan Untuk Pemulihan Ekonomi

Published

on

Kukuhkan TPAKD, Dorong Akses Keuangan Untuk Pemulihan Ekonomi

Gencil News – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono resmi mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Selasa (20/10/2020). Pembentukan TPAKD ini berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak nomor 885/Ekon-SDA/2020 tanggal 22 September 2020.

Edi menyebut, tujuan dibentuknya TPAKD ini diantaranya mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka pemulihan perekonomian daerah. Di samping itu pula sebagai upaya mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. “Pembentukan TPAKD ini sebagai upaya untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, pembentukan TPAKD juga untuk mendorong Lembaga Jasa Keuangan dalam meningkatkan peran serta pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, untuk menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. 

Selanjutnya, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif. Misalnya untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan atau start up business dan membiayai pembangunan sektor prioritas. “Pembukaan akses keuangan bagi pelaku UMKM sangat dibutuhkan dalam percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini,” jelas Edi.

Dirinya juga menekankan pentingnya percepatan akses keuangan daerah karena masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, penyerapan pembiayaan terhadap sektor UMKM juga relatif rendah dan sebagainya. “Oleh sebab itu dengan terbentuknya TPAKD ini diharapkan bisa memberikan angin segar bagi sektor UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Continue Reading

TRENDING