Program Kolaborasi Penataan Kawasan Kumuh Diharapkan Berlanjut
Connect with us

Kota Pontianak

Program Kolaborasi Penataan Kawasan Kumuh Diharapkan Berlanjut

Published

on

Program Kolaborasi Penataan Kawasan Kumuh Diharapkan Berlanjut

Gencil News – Beberapa proyek penataan kawasan kumuh yang ditangani Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah rampung dikerjakan.

Wako Edi Rusdi Kamtono menerangkan Pembangunan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Dalam hal ini, pihaknya menyiapkan lahan dan program bedah rumah, sementara Kementerian PUPR menata infrastrukturnya.

“Mudah-mudahan program-program ini berkelanjutan, selanjutnya kita berharap masyarakat ikut mendukung pemeliharaannya, menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya usai penandatanganan serah terima kegiatan penyediaan air minum dan Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemkot Pontianak di Kapal Wisata Hotel Grand Kartika, Kamis (23/9/2021).

Baca juga   Pemkot Pontianak Menggelar Workshop Anti Korupsi dan Saber Pungli

Ia menambahkan, penataan kawasan tidak hanya mencakup infrastruktur jalan dan drainase, tetapi bedah rumah tak layak huni dan fasilitas pendukung lainnya juga harus dibenahi termasuk air bersih dan sanitasi. Satu diantaranya penataan Teras Parit Nanas yang berlokasi di tepian Sungai Landak yang merupakan bagian dari program pengentasan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Kata Edi, kawasan kumuh di Kota Pontianak dari awalnya seluas 74 hektar pada tahun 2013, kini pada tahun 2021 tersisa 4 hektare yang masih dikategorikan kawasan kumuh berat. Sedangkan untuk kawasan kumuh ringan sekitar 12 hektar. 

“Program khusus untuk menangani kawasan-kawasan kumuh seperti Gang Semut, kawasan Tanjung Hulu, Sungai Beliung dan lainnya menjadi bagian dari program penanganan kawasan kumuh (KOTAKU),” katanya.

Baca juga   Sertijab Kasat Reskrim dan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Dwikora

“Masih banyak potensi yang bisa ditingkatkan kualitas lingkungan dan permukiman yang ada di Kota Pontianak,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menuturkan, Kementerian PUPR telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak, termasuk bedah rumah tak layak huni.

Dalam penanganan persoalan pengentasan kemiskinan dan penanganan kawasan kumuh, pihaknya melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Pontianak.

“Kami akan mencoba mensinergikan dengan pemerintah daerah sehingga nanti hasilnya harus lebih masif dan terlihat,” ucapnya.

Dalam hal pengentasan kawasan kumuh, Diana menyebut bahwa penataan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan stakeholder yang lainnya termasuk swasta dan masyarakat.

Baca juga   Vaksinasi Covid Tahap 1 Untuk Anak KBT Lantamal XII Usia 12-17 Tahun

Secara nasional, pencanangan gerakan 100-0-100, yakni 100 persen akses air bersih, nol persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

“Penanganan kawasan kumuh di tahun 2024 secara nasional kita targetkan menangani 10 ribu hektare lagi,” pungkasnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kota Pontianak

Wako Edi: Rakornas Kali Ini Menjadi Sarana Komunikasi Dan Informasi

Published

on

By

Wako Edi: Rakornas Kali Ini Menjadi Sarana Komunikasi Dan Informasi

Gencil News- Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan terimakasih kepada ICCN yang sudah memilih Kota Pontianak sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan rakornas

Ia mengharapkan rakornas kali ini bisa menjadi sarana komunikasi dan bertukar informasi antara kota-kota yang sudah tergabung dalam kota kreatif se-Indonesia.

“Rakornas ini menitikberatkan pada kolaborasi bersama penggiat kreativitas sehingga mampu mendorong terciptanya ekosistem ekonomi kreatif di Pontianak khususnya dan di Kalbar umumnya,” kata Wako Edi. Pada hari Kamis (21/10/2021).

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak terus melaksanakan giat membangun dan mengembangkan kawasan wisata lokal yang memiliki potensi dalam meningkatkan ekonmi masyarakat

Salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi kreatif. Seperti kampung wisata yang tidak bisa lepas dari kearifan lokal serta budaya masyarakat setempat.

Baca juga   DPMTK Singkawang Minta Perusahaan Data Karyawan Untuk Vaksinasi

“Sehingga menjadikan kampung-kampung wisata ini unik dengan identitasnya masing-masing,” ujarnya

Ketua Umum ICCN, Fiki Satari juga meyampaikan terima kasihnya kepada Pemerintah Provinsi Kalbar serta Pemkot Pontianak dan Singkawang yang sudah memfasilitasi hingga terselenggaranya rakornas di kedua kota yang ada di Kalbar.

Sebagai informasi, ICCN merupakan forum lintas komunitas kreatif yang ada di 220 kabupaten/kota se-Indonesia, yang tujuannya mendorong pembangunan Indonesia dari potensi kreativitasnya.

Ia menjelaskan bahwa pada rakornas kali ini pihaknya juga sudah menyelesaikan verifikasi jejearing yang berada di Kalbar

Baca juga   Contoh Soal Bahasa Indonesia Tentang Persuasif Versi Brainly

“Menariknya, dari Kalbar sudah ada Forum Lintas Komunitas Kreatif di 14 kabupaten/kota di Kalbar.  Ini luar biasa, kami apresiasi sebab untuk bisa mensinergikan forum jejaring lintas ini tidak mudah,” pungkasnya

Continue Reading

Kota Pontianak

PT SRD Sebagai Desk Collection, Maksudnya Apa? Begini Penjelasanya

Published

on

PT SRD Sebagai Desk Collection, Maksudnya Apa? Begini Penjelasanya
PT SRD Sebagai Desk Collection, Maksudnya Apa? Begini Penjelasanya 📸 PPID Polda Kalbar

Gencil News – Polda Kalbar berhasil membongkar praktik ilegal yang dilakukan oleh PT.SRD ( PT. Sumber Rejeki Digital).  PT. Sumber Rejeki Digital diduga sebagai tempat praktik Pinjaman Online (Pinjol) ilegal di Kota Pontianak.

Kemudian dari hasil pengembangan kasus, 14 karyawan PT SRD dimintai keterangannya, setelah itu Polisi melakukan gelar perkara, naik ke penyidikan dan selanjutnya menetapkan status.

Dari ke 14 karyawan PT. SRD 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya bertindak sebagai “Kapten” atau orang yang bertugas untuk mengawasi para desk collection atau penagih hutang.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go menjelaskan, perkembangan hasil pemeriksaan bahwa PT. SRD tidak menyelenggarakan pinjaman online melainkan lebih fokus melaksanakan Desk Collection (Descoll).

Baca juga   Edi Kamtono Mengajak Umat Islam Perdalam dan Amal isi Al Quran

“Desk Collection itu hampir sama seperti Debt Collector, di dunia nyata disebutnya Debt Collector, kalau di dunia maya disebutnya Desk Collection,” jelas Kabid Humas, pada Selasa (19/10/2021).

Tugas mereka melakukan penagihan terhadap nasabah yang bekerjasama atau melakukan peminjaman dengan 14 aplikasi pinjol yang posisinya tidak berada di Pontianak. Sehingga ada 22.530 orang yang menjadi nasabah di perusahaan tersebut.

Jumlah personil di perusahaan ini beserta pimpinannya sebanyak 65 orang, kemarin yang kita amankan baru 14 orang dengan berbagai posisi masing-masing.

Sebelum bekerja, mereka akan diberi akses berupa username dan password yang digunakan untuk melihat data-data nasabah yang melakukan pinjaman dari 14 aplikasi pinjaman online.

Baca juga   Bertakwalah kepada Allah Dimanapun Kamu Berada!

Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, HRD dan assiten HRD yang bertugas melakukan perekrutan karyawan. Kapten yang bertugas melakukan pengawasan kepada Desk Collection dan Desk Collection yang bertugas melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak pembayaran.

Menurut Donny, ada beberapa cara pihak Desk Collection melakukan penagihan terhadap nasabahnya.

Pertama, Reminder 2 (mengingatkan nasabah tahap 1), yaitu melakukan penagihan dengan cara menelpon langsung dan mengirimkan pesan template whatsapp yang isinya hanya mengingatkan.

Kedua, Reminder 1 (mengingatkan nasabah tahap 2), yaitu menghubungi nasabah dengan cara menelpon langsung dan mengirimkan pesan template whatsapp yang isinya penekanan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran.

Ketiga, S0 (jatuh tempo), yaitu menghubungi nasabah dengan menelpon langsung dan mengirimkan pesan yang sifatnya lebih mengarah kepada ancaman seperti mengirimkan foto KTP dan selfie bahkan sampai memaki dan mengancam agar nasabah menjadi malu dan kemudian melakukan pembayaran.

Baca juga   Cara Tepat Mengatasi Tembok Rumah yang Lembab dan Berjamur

“Emang saat ini untuk pinjolnya tidak ditemukan disini, posisinya emang berada di luar Pontianak, yang kita temukan hanya badan hukum yang bergerak sebagai Desk Collection,” ucap Kabid Humas.

Continue Reading

Kota Pontianak

Polisi Menetapkan 2 Orang Tersangka Kasus PINJOL Ilegal di Pontianak

Published

on

Polisi Menetapkan 2 Orang Tersangka Kasus PINJOL Ilegal di Pontianak
Polisi Menetapkan 2 Orang Tersangka Kasus PINJOL Ilegal di Pontianak 📸 Humas Polda Kalbar

Gencil News – Dari hasil pengembangan kasus yaitu pemeriksaan dari pihak Polda Kalbar terhadap ke 14 karyawan PT. Sarana Rejeki Digital (SDI). Pihak Kepolisian Kalbar telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka pada kasus ini.

Pada tahap pemeriksaan awal, ke 14 karyawan PT.SDI masih berstatus saksi. Ketika pemeriksaan semakin intensif, akhirnya Pihak Kepolisian melakukan gelar perkara kemudian menjadi penyidikan, dan pada akhirnya menetapkan status tersangka.

“Kedua tersangka adalah SS dan Y. Kedua tersangka di PT SDI bertindak sebagai Kapten yang berperan melakukan pengawasan kepada desk collection atau penagih pinjaman” jelas Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Donny Charles Go.

Kemudian Donny juga menjelaskan, Pihak Polda Kalbar, akan melakukan pengejaran kepada sejumlah pelaku, yang saat ini namanya sudah dikantongi dan sudah masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Baca juga   Edi Kamtono Mengajak Umat Islam Perdalam dan Amal isi Al Quran

Donny menambahkan orang-orang yang akan diburu oleh Polisi, berada di luar Kalbar, pada saat penggerebekan.

Kabid Humas Polda Kalbar juga memastikan, pada saat ini pihaknya masih terus melakukan pengembangan kasus, dan mengejar sejumlah pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang.

Continue Reading

Kota Pontianak

PINJOL Ilegal di Pontianak, 14 Karyawan Ditetapkan Sebagai Saksi

Published

on

PINJOL Ilegal di Pontianak, 14 Karyawan Ditetapkan Sebagai Saksi
PINJOL Ilegal di Pontianak, 14 Karyawan Ditetapkan Sebagai Saksi - sumber dan 📸 PPID Polda Kalbar

Gencil News – Pengembangan kasus usai penggerebekan perusahaan praktik pinjaman online ilegal masih terus dilakukan oleh Polda Kalbar.

PT. Sumber Rejeki Digital (SRD) yang diduga sebagai tempat praktik Pinjaman Online (Pinjol) ilegal di Kota Pontianak yang telah digerebek oleh Pihak Kepolisian.

Dikutip dari PPID Polda Kalbar, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go menjelaskan, perkembangan hasil pemeriksaan bahwa PT. SRD tidak menyelenggarakan pinjaman online melainkan lebih fokus melaksanakan Desk Collection (Descoll).

“Desk Collection itu hampir sama seperti Debt Collector, di dunia nyata disebutnya Debt Collector, kalau di dunia maya disebutnya Desk Collection,” ungkapnya, pada Selasa (19/10).

Tugas mereka melakukan penagihan terhadap nasabah yang bekerjasama atau melakukan peminjaman dengan 14 aplikasi pinjol yang posisinya tidak berada di Pontianak. Sehingga ada 22.530 orang yang menjadi nasabah di perusahaan tersebut.

“Setelah kita telusuri ternyata 14 aplikasi pinjaman online ini memang tidak memiliki izin yang sah, minimal memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” jelas Donny.

Baca juga   Kampung Tenun Pontianak Jadi Destinasi Wisata Melalui Produk Unggulan

Jumlah personil di perusahaan ini beserta pimpinannya sebanyak 65 orang, kemarin yang kita amankan baru 14 orang dengan berbagai posisi masing-masing.

Sebelum bekerja, mereka akan diberi akses berupa username dan password yang digunakan untuk melihat data-data nasabah yang melakukan pinjaman dari 14 aplikasi pinjaman online.

Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, HRD dan assiten HRD yang bertugas melakukan perekrutan karyawan.

Kapten yang bertugas melakukan pengawasan kepada Desk Collection dan Desk Collection yang bertugas melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak pembayaran.

Menurut Donny, ada beberapa cara pihak Desk Collection melakukan penagihan terhadap nasabahnya.

Pertama, Reminder 2 (mengingatkan nasabah tahap 1), yaitu melakukan penagihan dengan cara menelpon langsung dan mengirimkan pesan template whatsapp yang isinya hanya mengingatkan.

Kedua, Reminder 1 (mengingatkan nasabah tahap 2), yaitu menghubungi nasabah dengan cara menelpon langsung dan mengirimkan pesan template whatsapp yang isinya penekanan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran.

Baca juga   DPMTK Singkawang Minta Perusahaan Data Karyawan Untuk Vaksinasi

Ketiga, S0 (jatuh tempo), yaitu menghubungi nasabah dengan menelpon langsung dan mengirimkan pesan yang sifatnya lebih mengarah kepada ancaman seperti mengirimkan foto KTP dan selfie bahkan sampai memaki dan mengancam agar nasabah menjadi malu dan kemudian melakukan pembayaran.

“Emang saat ini untuk pinjolnya tidak ditemukan disini, posisinya emang berada di luar Pontianak, yang kita temukan hanya badan hukum yang bergerak sebagai Desk Collection,” ucap Kabid Humas.

Donny menyebutkan, pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan gelar perkara karena baru pertama menangani kasus seperti ini, setelah kita lihat ternyata versi hukumnya terjerat pasal pidana.

Pasal 45B juncto (Jo) pasal 29 dan/atau pasal 48 Ayat 2 jo Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 Juta.

Baca juga   Contoh Soal Bahasa Indonesia Tentang Persuasif Versi Brainly

“Ada ancaman pidananya maka itu yang kita pedomani untuk di tindaklanjuti, sebelum sampai kesana kita perlu beberapa keterangan para ahli sambil kita coba telusuri,” ujarnya.

Butuh waktu untuk mengungkap ini sejelas-jelasnya misal dengan peranan masing-masing orang.

Untuk penegakan hukum kita harus mendengarkan keterangan saksi ahli untuk menguatkanya, kita butuh waktu untuk mendapat keterangan saksi ahli guna menguatkan konsumsi hukum yang akan kita terapkan nantinya.

“Pastinya ini tetap kita tindaklanjuti walaupun bukan pinjaman online tanpa izin, tapi ini Desk Collection yang mereka gunakan untuk melakukan penagihan hutang terhadap nasabah yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, kadang sampai mempermalukan para nasabah,” tutup Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING