Connect with us

Kota Pontianak

Rancangan Perubahan APBD 2020 Rp 1,8 triliun

Published

on

Rancangan Perubahan APBD 2020 Rp 1,8 triliun
Rancangan Perubahan APBD 2020 Rp 1,8 triliun - foto Pemkot pOntianak

GENCIL NEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Rancangan Perubahan APBD Kota Pontianak tahun 2020 dengan volume sebesar Rp1,8 triliun.

Rancangan perubahan APBD tersebut ditandatangani pada saat penyampaian pendapat akhir Wali Kota Pontianak di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis (30/7/2020).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan secara umum Rancangan Perubahan APBD tahun 2020 yang disepakati antara lain pendapatan daerah menjadi Rp1,6 triliun lebih.

“Sedangkan belanja daerah setelah perubahan menjadi Rp1,7 triliun lebih,” ujarnya.

Menurutnya, selama proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD tahun 2020 ini, terbentuk sinergi yang solid dan komitmen yang kuat antara pihak legislatif dan eksekutif untuk lebih fokus pada program dan kegiatan prioritas.

“Dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak,” tuturnya.

Edi menambahkan, dengan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan maka di dalam Perubahan APBD telah terjadi perubahan terhadap target pendapatan daerah. Baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“Terhadap target belanja daerah, baik belanja operasional, belanja modal maupun belanja tak terduga serta terhadap target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah,” pungkasnya. (pemkot Pontianak)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kota Pontianak

Rapat dan Kegiatan dibatasi Begini isi SK Wali Kota Pontianak

Published

on

By

Rapat dan Kegiatan dibatasi Begini isi SK Wali Kota Pontianak

Gencil News – Setelah dibatasi aktivitas masyarakat malam hari, kini rapat dan kegiatan lainnya juga dibatasi. Rapat dan Kegiatan hanya diperbolehkan jumlah peserta rapat dan pertemuan lainnya paling banyak 50% (lima Puluh Persen) dari kapasitas ruangan.

Pembatasan ini berdasarkan SK Wali Kota Pontianak Nomor 903 BPBD Tahun 2020 Tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Peningkatan Corona Virus Disease 2019 di Kota Pontianak. Yang diberlakukan sejak 28 september 2020 hingga 11 oktober 2020.

Waktu pembatasan ini bisa saja diperpanjang jika diperlukan. Perlu adanya bantuan dari masyarakat kota pontianak sendiri agar kasus covid di Pontianak tidak meningkat sehingga dapat beraktivitas kembali sebagaimana mestinya.

Dibatasinya Rapat dan Kegiatan karena munculnya klaster perkantoran. Didapati sebanyak 20 karyawan pegawai Bank yang positif covid 19. Sehingga pada putusan Wali Kota kali ini ditambah dengan pembatasan aktivitas Rapat dan Kegiatan perkantoran.

Pada keterangan Edi Kamtono sebelumnya aktivitas masyarakat yang dibatasi Warung Kopi, Taman, dan Mall. Kini aktivitas Perkantoran juga dibatasi, kantor-kantor kini harus berhati-hati melakukan agenda rapat dan kegiatan. Memperhatikan jumlah orang dengan menyesuaikan ukuran ruangan

Aktivitas perkantoran bisa saja melakukan rapat dan kegiatan namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mematikan pendingin ruangan agar sirkulasi ruangan terjaga serta tidak berlama-lama berada di ruangan.

Rapat dan Kegiatan didalam ruangan cenderung melibatkan waktu yang lama. Sehingga bisa saja kita terkena virus dari orang yang terdapat virus dalam tubuhnya yang juga berda diruangan tersebut. Tetap memperhatikan jumlah peserta rapat dan kegiatan .

Jaga jarak juga sangat penting untuk mencegah kontak fisik dengan seseorang. Pencegahan ini atas kesadaran individu masing-masing. Gubernur Kalimantan Barat pun selalu menghimbau agar tidak menganggap remeh wabah ini karena demi keselamatan kita bersama.

Continue Reading

Kota Pontianak

Pontianak Pembatasan Jam Malam, Satgas Langsung Lakukan Sosialisasi

Published

on

Pontianak Pembatasan Jam Malam, Satgas Langsung Lakukan Sosialisasi

Gencil News – Pontianak mulai melakukan pembatasan jam malam guna menekan penyebaran virus covid-19 di Kota Pontianak. Pembatasan jam malam di Kota Pontianak berdasarkan keputusan Wali Kota Pontianak No 903/BPBD/tahun 2020.

Pembatasan aktivitas masyarakat adalah dalam rangka pengendalian peningkatan Corona Virus Disease 2019 di Kota Pontianak.

Satu demi satu warung kopi (warkop) dan cafe serta restoran disambangi petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Pontianak beserta Polresta Pontianak.

Penyisiran sejumlah tempat usaha ini sebagai tahap sosialisasi pembatasan aktivitas pada malam hari yang mulai berlaku sejak Senin (28/9/2020).

Sejumlah pengunjung yang kedapatan tidak mengenakan masker pun didata dan diamankan KTP-nya sebagai jaminan untuk selanjutnya dijatuhi denda atau sanksi sosial.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, pembatasan aktivitas malam hingga 14 hari ke depan sudah mulai diberlakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Pontianak yang kian mengkuatirkan.

“Saya imbau masyarakat maupun pelaku usaha warung kopi, cafe, restoran, mall dan taman-taman menghentikan operasionalnya pada pukul 21.00 WIB,” ujarnya.

Continue Reading

Kota Pontianak

Jabatan RT/RW Lima Tahun, Perda No. 7/2020 Jadi Dasar Aturannya

Published

on

Jabatan RT/RW Lima Tahun, Perda No. 7/2020 Jadi Dasar Aturannya

Gencil News – Jabatan RT/RW akan dibatasi selama lima tahun berdasarkan Perda No. 7/2020. Masa bhakti jabatan Ketua RT/RW adalah lima tahun dan bisa mencalonkan diri untuk dua periode.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengeluarkan aturan terkait masa jabatan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang RT/RW.

“Masa bhakti jabatan Ketua RT/RW adalah lima tahun dan bisa mencalonkan diri untuk dua periode,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai membuka kegiatan sosialisasi Perda Nomor 7 tahun 2020 di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Selasa (29/9/2020).

Lebih lanjut dikatakannya, untuk ketentuan-ketentuan lainnya secara teknis akan dituangkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwa) dan Surat Keputusan (SK). Selain itu, ada pula ketentuan yang mengatur pembentukan sebuah RT.

“Dimana dalam perda disebutkan bahwa pembentukan satu RT minimum mencakup 50 KK” terangnya.

Ia menilai Perda ini merupakan hal yang sangat penting sebab RT/RW menjadi ujung tombak lembaga yang membantu Pemkot Pontianak dalam setiap kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan program. “Baik itu program fisik maupun non fisik,” tuturnya.

Edi berpendapat, keterlibatan RT/RW diperlukan dalam mencapai keberhasilan program-program Pemkot Pontianak. Setiap program yang dilaksanakan akan semakin mudah dan cepat jika terjalin kerjasama RT/RW.

“Dengan adanya kerjasama RT/RW maka program yang dilaksanakan oleh pemerintah bisa berjalan optimal,” sebutnya.

Continue Reading

TRENDING