Connect with us

Kota Pontianak

Rumah Komunitas Pontianak (Rumpon) Dibentuk dan Siap Bersinergi

Published

on

Komunitas merupakan salah satu faktor penting dalam hubungan sosial di masyarakat. Pada hari Kamis, 14 November 2019.

Komunitas merupakan salah satu faktor penting dalam hubungan sosial di masyarakat. Pada hari Kamis, 14 November 2019.

Pemerintah Kota Pontianak melakukan konsolidasi dan pengukuhan pengurus Rumah Komunitas Kota Pontianak (Rumpon) dalam prospek dan kajian pemberdayaan komunitas guna menyinergikan program kegiatan Pemerintahan Kota Pontianak.

Difasilitasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, kegiatan yang berlangsung di Aula Rohana Mutholib ini dihadiri oleh lebih dari 100 Komunitas yang ada di Kota Pontianak.

Tujuan utama dibentuknya Rumpon ini menjadi wadah dan rumah kolaborasi, sinergi antar komunitas pontianak dengan pemerintah kota pontianak dalam mendukung RPJMD Kota Pontianak.

RUMPON terbagi mjd 5 Divisi yaitu Divisi Pendidikan, Divisi Lingkungan Hidup, Divisi Kesehatan, Divisi Hobby & Olahraga serta Divisi Ekraf, Pariwisata dan Seni Budaya.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Selain membentuk wadah, pertemuan ini juga memilih Ketua dan Pengurus Rumpon Tahun 2019 s.d 2022.

Julianysah, yang berasal dari Komunitas Sayang Pontianak terpilih menjadi Ketia, dana 4 Komunitas lainnya yang menjadi Wakil Ketua 1-4.

Rumpon siap berkolaborasi & bersinergi demi kemajuan Kota Pontianak, “Kami berharap besar ini akan menjadi awal dan momentum membuka lebar sinergi bersama pemerintah kota pontianak,” ujar Juliansyah.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kota Pontianak

Walikota Kota Pontianak Siap Buka-bukaan Penggunaan Anggaran Covid-19

Published

on

Walikota Kota Pontianak Siap Buka-bukaan Penggunaan Anggaran Covid-19

GENCIL NEWS – Walikota Pontianak Edi Kamtono menyatakan siap buka-bukaan penggunaan anggaran Covid-19. Walikota Pontianak Edi Kamtono juga memastikan bahwa penggunaan anggaran selama Covid-19 siap dipublikasikan.

Dilansir dari tribunnews Walikota mengatakan bahwa untuk penggunaan anggaran ini masih dinamis.

“Sementara untuk urusan anggaran, semuanya masih dinamis. Anggaran ini bergerak, nanti akan kami publikasikan, seperti bedah APBD tiap tahun akan dibuka,” ujarnya, Jumat (10/7/2020). 

Pemkot menganggarkan biaya sebesar Rp 114 Miliar untuk penanganan Covid-19. Edi menyampaikan walaupun Pemerintah Pusat memberikan kelonggaran dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Pihaknya mengaku semua penggunaan anggaran ini dalam pantauan lembaga pengawas.

“Instansi seperti KPK, BPK, BPKP dan APIP turun langsung melakukan pengawalan. KPK juga memantau kami, BPKP juga melakukan uji petik,” ujarnya seperti dilansir dari Tribunkalbar.

“Yang pasti setiap proses pengeluaran ada mekanisme karena kita sudah biasa dengan akuntabilitas,” ujarnya

Anggaran sebesar Rp 114 Miliar ini digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19, dana ini tidak semua digunakan. Karena Pemkot berhasil mengendalikan penyebarannya.

Pemkot Pontianak saat ini melakukan penghematan dan cermat menggunakan anggaran karena dikhawatirkan, munculnya kluster baru Covid-19 di Pontianak. Apalagi semenjak adaptasi kebiasaan baru diterapkan, masih ada masyarakat yang tidak patuh pada protokol pencegahan Covid-19.

“Jika tak ada lagi tambahan kasus, anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan direalokasikan dalam perubahan anggaran untuk pemulihan ekonomi.” pungkasnya.

Continue Reading

Kota Pontianak

Kantor Pertanahan Kota Pontianak Luncurkan Peta Zona Nilai Tanah

Published

on

Kantor Pertanahan Kota Pontianak Luncurkan Peta Zona Nilai Tanah

 GENCIL NEWS – PEMKOT PONTIANAK – Kantor Pertanahan Kota Pontianak meluncurkan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Aula Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kamis (9/7/2020).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai peluncuran ZNT sebagai bentuk inovasi pelayanan publik secara smart dari Kantor Pertanahan untuk memetakan peta bidang secara lengkap.

ZNT berisikan informasi termasuk penetapan zona nilai tanah. “Dengan adanya ZNT ini tentu akan berdampak terhadap pendapatan pajak daerah karena di dalamnya jelas terdata nilai pasaran tanah di masing-masing kawasan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya ZNT ini setidaknya menampilkan nilai riil sesuai zona peruntukannya. Misalnya kawasan perdagangan,pemukiman dan sebagainya.

Peta ZNT, lanjutnya, juga memudahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk pembebasan lahan. “Karena dalam peta ZNT dilengkapi dengan data-data kepemilikan serta lokasi maupun luasnya,” ungkap Edi.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Sigit Santosa menerangkan, ZNT ini sebagai tindak lanjut peta ZNT yang dibuat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. “ZNT ini sebagai bahan acuan bagi masyarakat untuk menilai tanah,” jelasnya. 

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015, yang dimaksud dengan nilai tanah adalah nilai pasar atau market value yang ditetapkan oleh Kementerian BPN dalam peta ZNT yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan.

“Untuk wilayah yang belum tersedia peta wilayah ZNT digunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah pada tahun berkenaan,” sebutnya.

ZNT yang dikeluarkan Kementerian  ATR/BPN adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.

Selain itu juga mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan analisa petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya.

“Informasi yang ditampilkan ZNT adalah tanah dalam keadaan kosong atau tidak termasuk nilai benda-benda yang melekat di atasnya,” terangnya.

Sigit mengungkapkan, dalam penerapannya, ZNT bersifat dua arah, ekstern dan intern. Intern berarti nilai tersebut berlaku terhadap pelayanan pertanahan dalam hal ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Sementara yang bersifat ekstern, peta ZNT tersebut dapat digunakan oleh Pemkot Pontianak. “Dengan ketentuan adanya perjanjian kerjasama atau MoU terlebih dahulu antara BPN dengan Pemkot Pontianak,” imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, penerapan ZNT ini juga bersinergi dengan program yang sedang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan yakni menuju kota lengkap.

Dirinya berharap peta ZNT yang menampilkan fakta riil harga tanah, dalam hal ini tentunya pemerintah daerah dan masyarakat akan merasakan manfaatnya, mengingat ZNT berbasis nilai pasar.

“ZNT dapat dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam bertransaksi, penentuan ganti rugi, inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat, memonitor nilai tanah dan referensi penetapan NJOP untuk PBB agar lebih adil dan transparan,” pungkasnya.(pemkot pontianak)

Continue Reading

Kota Pontianak

Dua Keputusan Berat Yang Diteken Walikota Pontianak Edi Kamtono

Published

on

Dua Keputusan Berat Yang Diteken Walikota Pontianak Edi Kamtono
250 ASN yang diambil sumpah dan janjinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (7/7/2020). Foto : Pemkot Pontianak

GENCIL NEWS – Dua keputusan berat yang diteken Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sejak dirinya dilantik sebagai Wali Kota. Dua keputusan berat yang diteken itu adalah keputusan pemberhentian pegawai dan permohonan cerai.

Semenjak dilantik menjadi Walikota Pontianak. Edi Rusdi Kamtono mengatakan sudah ada 18 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani surat keputusan pemberhentian oleh dirinya.

Mulai dari kasus disiplin hingga akibat dari keputusan hukum yang diterima ASN bersangkutan. “Ada dua hal yang paling berat untuk saya tandatangani surat keputusannya, yakni keputusan pemberhentian pegawai dan permohonan cerai,” ujarnya.

Dua keputusan yang berat ini yang dianggap berat ini disampaikan Walikota Pontianak saat memberikan arahan kepada 250 ASN yang diambil sumpah dan janjinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (7/7/2020).

Sebelum menandatangani surat keputusan tersebut. Edi Kamtono terlebih dahulu berkomunikasi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak. Serta Kepala Bidang Disiplin Kepegawaian untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar sudah tidak bisa dibina lagi dan tidak bisa berubah.

“Namun ada pula aturan-aturan apabila ada keputusan tetap dari pengadilan akibat tindak pidana yang dilakukan ASN bersangkutan. Itu juga langsung diberhentikan,” ungkapnya.

Edi juga berpesan kepada ASN penerimaan tahun 2018 tersebut untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan kedisiplinan, jujur dan berintegritas.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam sumpah yang diucapkan para ASN. “Kalau saudara mengabdi dengan benar sesuai aturan. saya yakin apa yang saudara jalankan akan berjalan dengan baik dan ini yang diharapkan oleh masyarakat,” tuturnya.

Masyarakat, kata Edi, menginginkan pelayanan yang terbaik dari aparatur. Oleh sebab itu. ASN sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

“Kinerja para ASN akan terus dievaluasi, laksanakanlah dengan penuh semangat. Jangan terpengaruh dengan lingkungan yang membawa semangat dalam bekerja itu berkurang,” pungkasnya.

Continue Reading

TRENDING