Targetkan Pendapatan Daerah Tahun 2021 Rp 1,77 triliun
Connect with us

Kota Pontianak

Targetkan Pendapatan Daerah Tahun 2021 Rp 1,77 triliun

Published

on

Targetkan Pendapatan Daerah Tahun 2021 Rp 1,77 triliun

Gencil News – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp1,77 triliun. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2020 senilai Rp1,62 triliun, tahun 2021 terjadi peningkatan.

“Peningkatannya sebesar Rp152,09 miliar atau naik 8,59 persen,” ujarnya usai menyampaikan nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota, Jumat (23/10/2020).

Kemudian, lanjutnya, total belanja daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp1,84 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar Rp55,15 miliar atau naik 3 persen dibandingkan APBD Perubahan tahun 2020 sebesar Rp1,78 triliun.

“Secara umum volume rancangan APBD Kota Pontianak 2021 adalah sebesar Rp1,87 triliun, atau naik sekitar 3,48 persen dibandingkan volume perubahan APBD tahun 2020 senilai Rp1,80 triliun,” ungkapnya.

Selain itu, penerimaan pembiayaan juga ditargetkan sebesar Rp99,11 miliar. Target itu terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diproyeksi senilai Rp99,06 miliar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp50 juta.

“Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan yakni berupa penyertaan modal investasi pemerintah daerah yang dianggarkan sebesar Rp30 miliar,” terang Edi.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam struktur RAPBD Kota Pontianak tahun 2021 terdapat beberapa penyesuaian yang mempengaruhi besaran volume RAPBD.

Penyesuai itu diantaranya penyesuan terhadap penerimaan dana transfer (TKDD) tahun 2021 yakni dana DAU, DAK, serta DBH baik dari sisi pendapatan maupun belanja. “Berdasarkan hasil rekonsiliasi Pemkot Pontianak denga Kementerian Keuangan RI,” katanya.

Selain itu, kata Edi, adanya penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja dana BOSNAS, penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja BLUD. “Ada pula penyesuaian terhadap besaran iuran BPJS,” imbuhnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kota Pontianak

Edi Kamtono Tanam Pohon Berbunga Di Trotoar Jalan A. Yani

Published

on

By

Edi Kamtono Tanam Pohon Berbunga Di Trotoar Jalan A. Yani
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono

Gencil News – Edi Kamtono ikut tanam pohon-pohon berbunga di trotoar Jalan Ahmad Yani yang kin dalam tahap pembangunan. Menurut Edi keberadaan sarana bagi pedestrian ini sangat bagus jika dipercantik dengan pohon-pohon berbunga.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan, secara bertahap jalan-jalan lainnya juga adakan penanaman pohon-pohon. Dengan tujuan untuk menjadikan Pontianak sebagai kota yang asri dan teduh.

“Sekarang sudah kita mulai menanam pohon-pohon yang berbunga seperti pohon tabebuya,” ujarnya usai melakukan penanaman di Taman Catur Untan bersama PT Jasa Raharja dan Club Pecinta Lingkungan, Jumat (27/11/2020).

Edi mengapresiasi kepedulian pihak swasta, BUMN dan BUMD yang ikut menghijaukan Kota Pontianak melalui penanaman pohon. Seperti perusahaan asuransi Jasa Raharja lakukan melalui bantuan sebanyak 100 bibit pohon tabebuya.

Kegiatan penanaman pohon sebagai rangkaian hari ulang tahun Jasa Raharja menurutnya sebuah hal yang positif dalam menggalakkan penghijauan di Pontianak.

“Seperti yang kita ketahui Kota Pontianak sebagai kota yang berwawasan lingkungan maka kita akan menghijaukan semua penjuru Kota Pontianak,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini jumlah pohon yang ada di Kota Pontianak tercatat sebanyak 38.400 pohon dengan berbagai macam jenis. Pohon-pohon tersebut dapat memproduksi oksigen yang akan memberikan kenyamanan bagi kota yang hijau dan teduh.

Ia mengajak masyarakat untuk bisa ikut menanam pohon seperti pada area pekarangan rumah.

“Bisa dengan menanam pohon berbunga atau pohon buah-buahan,” ucap Edi.

Edi Kamtono menambahkan, penanaman pohon sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam memperluas ruang terbuka hijau (RTH). Idealnya, luas RTH adalah 30 persen. Saat ini RTH di Kota Pontianak masih di bawah 20 persen.

“Dengan banyak menanam pohon, saya yakin target RTH bisa tercapai,” pungkasnya.

Continue Reading

Kota Pontianak

Pontianak Peringkat 2 Pemkot Terpopuler Di Media Online

Published

on

By

Pontianak Peringkat 2 Pemkot Terpopuler Di Media Online
Asisten Administrasi Umum Hidayati dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Pontianak , Lazuardi Ruang Zoom Meeting Pontive Center . Kamis (26/11/2020),Ruang Zoom Meeting Pontive Center.

Gencil News – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih peringkat 2 Anugerah Humas Indonesia (AHI) kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media Digital tahun 2020.

Pengumuman AHI melalui siaran secara langsung live streaming Youtube kanal PR Indonesia. Asisten Administrasi Umum Hidayati dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Pontianak , Lazuardi hadir dalam acara tersebut. Kamis (26/11/2020),Ruang Zoom Meeting Pontive Center.

Hidayati menjelaskan, Pontianak menjadi satu dari enam Pemerintah Kota se-Indonesia yang meraih penghargaan tersebut. Dengan menduduki peringkat 2 terpopuler di media digital.

“Kita sangat bersyukur dan ini menjadi pemacu kita untuk berbuat lebih banyak demi kemajuan Kota Pontianak. Kita berharap bisa meraih kategori lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak pada tahun 2019 lalu juga menerima penghargaan serupa. Ia berharap, pemberitaan-pemberitaan yang terbit di media online. Terkait program dan kebijakan Pemkot Pontianak masyarakat dapat mengaksesnya secara digital.

Dengan demikian, capaian-capaian yang sudah Pemkot Pontianak lakukan diketahui oleh publik.

“Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan media massa. Termasuk media online yang berperan mengekspos pemberitaan yang berkaitan dengan Pemkot Pontianak,” ungkapnya.

Penghargaan yang dari PR Indonesia ini merupakan penghargaan berbasis penilaian jumlah eksposur positif tertinggi di media online. Hasil tersebut terkumpul melalui monitoring pemberitaan ratusan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.

Dari 6.831 media online lokal, 904 media online nasional dan 2.218 media online internasional, serta media sosial. Dalam hitungan kurun waktu sepanjang semester  1 Januari – 30 September 2020.

Continue Reading

Kota Pontianak

Tingkat Kepatuhan ASN Pemkot Sampaikan LHKPN Capai 100 persen

Published

on

By

Tingkat Kepatuhan ASN Pemkot Sampaikan LHKPN Capai 100 persen
eringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan tema Penguatan Aksi Pencegahan Korupsi di Kota Pontianak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menghadiri acara ini. Kamis (26/11/2020), Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota.

Gencil News – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah mencapai 100 persen. Baik tingkat eksekutif maupun legislatif.

“Dengan jumlah wajib lapor sebanyak 1.683 orang,” ujarnya saat membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan tema Penguatan Aksi Pencegahan Korupsi di Kota Pontianak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menghadiri acara ini. Kamis (26/11/2020), Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus melakukan aksi-aksi pencegahan korupsi. Hal tersebut untuk menjadikan budaya kerja di Kota Pontianak secara sinergis. Meskipun ada beberapa kendala yang berkaitan dengan masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung.

“Termasuk mendisiplinkan wajib pajak untuk terus taat kepada kewajibannya,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Edi, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Pemkot Pontianak tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku terutama dalam pengelolaan anggaran setiap tahunnya.

Terlebih kondisi saat pandemi Covid-19 terdapat perubahan dalam berbagai aspek akibat kejadian luar biasa berkaitan dengan pemberlakuan pembatasan.

“Sehingga penyusunan anggaran pada 2019 untuk 2020 terjadi penyesuaian atau realokasi yang mengacu pada aturan pemerintah pusat,” tuturnya.

Hingga saat ini pihaknya sudah melaksanakan kegiatan yang berfokus pada penanganan penanggulangan Covid-19. Pihaknya juga memberikan relaksasi kepada para pelaku usaha melalui pengurangan dan pembebasan pajak selama masa pandemi Covid-19.

“Kita sudah memberikan relaksasi untuk kemudahan UMKM agar bisa produksi melaksanakan kegiatan akan tetapi tetap taat protokol kesehatan,” katanya

Edi menambahkan, terjadinya perubahan kebijakan untuk mempercepat proses pembangunan belanja modal pengalokasiannya tertera dalam perubahan anggaran. Kemudian sudah melakukan perbaikan pada tujuh area intervensi antara lain perencanaan dan penganggaran.

“Database pokok-pokok pikiran dari DPRD telah tersusun dan terus tingkatkan kualitasnya dengan membuat aplikasi,” sebutnya.

Berkaitan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Edi menyebut pihaknya meningkatkan kualitas dengan kecukupan APIP. Melalui proses invasi untuk menambah jumlah personel. Saat ini jumlah personel sebanyak 14 orang, jadi baru 34 persen APIP yang terpenuhi dan rencananya akan menjadi 55 persen.

“Kesesuaian anggaran 66 persen dan sudah melakukan review dan evaluasi sesuai amanah dalam rencana aksi Korsupgah,” jelasnya.

Dalam manajemen ASN, Pemkot Pontianak juga sudah menerapkan Peraturan Wali Kota. Perwako tentang analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) perangkat daerah. Aplikasi penilaian kinerja telah mencapai 100 persen.

“Hitungan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pemenuhan kewajiban ASN 100 persen untuk 2021,” kata Edi.

Untuk manajemen aset daerah, Pemkot Pontianak telah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak. Selain itu bekerjasama juga dengan Kejaksaan Negeri Pontianak untuk penertiban sertifikat aset.

Hingga saat ini sebanyak 50 sertifikat aset tanah milik Pemkot Pontianak yang sudah terbit.

“Sehingga perlu lakukan penertiban secara bertahap dengan memaksimalkan fungsi aset untuk bisa memberikan nilai tambah,” terangnya. 

Koordinator Wilayah VI KPK RI

Brigjen Didik A Widjanarko menuturkan, upaya pencegahan oleh satgas adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi yakni perbaikan tata kelola pemerintahan.

Kepedulian bersama dalam mengambil peran pencegahan korupsi menurutnya perlu dilakukan.

“Perlu juga melakukan peningkatan pajak daerah dan penyelamatan aset melalui sertifikasi tanah pemda,” ungkapnya.

Menurutnya pada beberapa daerah ada aset milik pemprov maupun pemkot tapi tidak ada yang menguasai. Atau dengan kata lain penguasaan pihak lain tanpa adanya nota kesepahaman (MoU) yang jelas.

“Hal tersebut perlu pendataan untuk penyelamatan aset pemerintah daerah,” tegasnya

Continue Reading

TRENDING