Connect with us

Kota Pontianak

Wali Kota Pontianak Edi Kamtono Minta Pertamina Tegas

Published

on

Wali Kota Pontianak Edi Kamtono Minta Pertamina Tegas

GENCIL NEWS – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta Pertamina mengambil langkah tegas terhadap para agen yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam hal distribusi gas elpiji bersubsidi tiga kilogram.

“Kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan para agen berkaitan dengan distribusi, kita minta Pertamina mengambil tindakan tegas bahkan bila perlu hingga pada penutupan,” ujarnya usai menerima kunjungan kerja anggota Komisi VII DPR RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas di Ruang VIP Wali Kota Pontianak, Kamis (30/7/2020).

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan memantau pelaku usaha menengah atau besar yang tidak berhak menggunakan gas tiga kilogram.

Mereka yang terbukti menggunakan gas tiga kilogram akan dilakukan penindakan. Mulai dari pembinaan dengan memberikan kesempatan mereka untuk menukar gas bersubsidi ke elpiji non subsidi hingga pada sanksi yang lebih berat.

“Kita akan terus monitoring pelaku usaha dalam penggunaan gas elpiji untuk aktivitas usaha mereka,” terangnya.

Terkait kunjungan kerja Komisi VII dan BPH Migas beserta General Manager Pertamina ke Pemkot Pontianak, Edi menerangkan beberapa permasalahan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Diantaranya soal kelangkaan elpiji tiga kilogram di Kota Pontianak. Disparitas atau selisih harga antara gas bersubsidi dengan non subsidi menjadi salah satu penyebabnya.

“Komisi VII bersama BPH Migas akan mencari jalan keluarnya. Permasalahan ini tidak hanya di Kalbar tetapi nasional juga,” imbuhnya.

Edi berpendapat kelangkaan gas elpiji bisa dilihat secara situasional. Seiring mulai berlakunya new normal, para pelaku usaha pun banyak yang sudah membuka kembali usahanya setelah sekian lama tidak beroperasi. Hal ini mengakibatkan penggunaan gas elpiji meningkat signifikan.

Faktor lainnya, lanjutnya lagi, disparitas harga elpiji bersubsidi dengan non subsidi dimanfaatkan oleh mereka yang mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan.

Dengan membeli sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp16.500 kemudian dijual kembali dengan harga jauh di atas harga normal. “Selisih harga tersebut menjadikan kelangkaan gas,” sebutnya.

Hal itu mengakibatkan antrian panjang warga yang ingin mendapatkan elpiji tiga kilogram di sejumlah titik lokasi. Ia meminta pihak Pertamina segera melakukan langkah untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Saya minta pertamina dalam waktu sepekan ini sudah bisa melakukan normalisasi antrian yang ada,” ucap Edi.

Sebagai upaya jangka pendek yang dilakukan untuk meredakan keresahan masyarakat yakni dengan menggelar operasi pasar elpiji tiga kilogram.

Dirinya berharap dengan rutin menggelar operasi pasar akan menekan antrian yang membludak. Saat ini sebagian besar masyarakat sudah memahami  bahwa penggunaan gas bersubsidi bukan diperuntukkan bagi mereka yang tidak termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sehingga mereka beralih menggunakan gas 5,5 kilogram atau 12 kilogram. “Elpiji tiga kilogram kan untuk MBR dan masyarakat miskin,” pungkasnya (pemkot pontianak)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kota Pontianak

Rapat dan Kegiatan dibatasi Begini isi SK Wali Kota Pontianak

Published

on

By

Rapat dan Kegiatan dibatasi Begini isi SK Wali Kota Pontianak

Gencil News – Setelah dibatasi aktivitas masyarakat malam hari, kini rapat dan kegiatan lainnya juga dibatasi. Rapat dan Kegiatan hanya diperbolehkan jumlah peserta rapat dan pertemuan lainnya paling banyak 50% (lima Puluh Persen) dari kapasitas ruangan.

Pembatasan ini berdasarkan SK Wali Kota Pontianak Nomor 903 BPBD Tahun 2020 Tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Peningkatan Corona Virus Disease 2019 di Kota Pontianak. Yang diberlakukan sejak 28 september 2020 hingga 11 oktober 2020.

Waktu pembatasan ini bisa saja diperpanjang jika diperlukan. Perlu adanya bantuan dari masyarakat kota pontianak sendiri agar kasus covid di Pontianak tidak meningkat sehingga dapat beraktivitas kembali sebagaimana mestinya.

Dibatasinya Rapat dan Kegiatan karena munculnya klaster perkantoran. Didapati sebanyak 20 karyawan pegawai Bank yang positif covid 19. Sehingga pada putusan Wali Kota kali ini ditambah dengan pembatasan aktivitas Rapat dan Kegiatan perkantoran.

Pada keterangan Edi Kamtono sebelumnya aktivitas masyarakat yang dibatasi Warung Kopi, Taman, dan Mall. Kini aktivitas Perkantoran juga dibatasi, kantor-kantor kini harus berhati-hati melakukan agenda rapat dan kegiatan. Memperhatikan jumlah orang dengan menyesuaikan ukuran ruangan

Aktivitas perkantoran bisa saja melakukan rapat dan kegiatan namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mematikan pendingin ruangan agar sirkulasi ruangan terjaga serta tidak berlama-lama berada di ruangan.

Rapat dan Kegiatan didalam ruangan cenderung melibatkan waktu yang lama. Sehingga bisa saja kita terkena virus dari orang yang terdapat virus dalam tubuhnya yang juga berda diruangan tersebut. Tetap memperhatikan jumlah peserta rapat dan kegiatan .

Jaga jarak juga sangat penting untuk mencegah kontak fisik dengan seseorang. Pencegahan ini atas kesadaran individu masing-masing. Gubernur Kalimantan Barat pun selalu menghimbau agar tidak menganggap remeh wabah ini karena demi keselamatan kita bersama.

Continue Reading

Kota Pontianak

Pontianak Pembatasan Jam Malam, Satgas Langsung Lakukan Sosialisasi

Published

on

Pontianak Pembatasan Jam Malam, Satgas Langsung Lakukan Sosialisasi

Gencil News – Pontianak mulai melakukan pembatasan jam malam guna menekan penyebaran virus covid-19 di Kota Pontianak. Pembatasan jam malam di Kota Pontianak berdasarkan keputusan Wali Kota Pontianak No 903/BPBD/tahun 2020.

Pembatasan aktivitas masyarakat adalah dalam rangka pengendalian peningkatan Corona Virus Disease 2019 di Kota Pontianak.

Satu demi satu warung kopi (warkop) dan cafe serta restoran disambangi petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Pontianak beserta Polresta Pontianak.

Penyisiran sejumlah tempat usaha ini sebagai tahap sosialisasi pembatasan aktivitas pada malam hari yang mulai berlaku sejak Senin (28/9/2020).

Sejumlah pengunjung yang kedapatan tidak mengenakan masker pun didata dan diamankan KTP-nya sebagai jaminan untuk selanjutnya dijatuhi denda atau sanksi sosial.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, pembatasan aktivitas malam hingga 14 hari ke depan sudah mulai diberlakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Pontianak yang kian mengkuatirkan.

“Saya imbau masyarakat maupun pelaku usaha warung kopi, cafe, restoran, mall dan taman-taman menghentikan operasionalnya pada pukul 21.00 WIB,” ujarnya.

Continue Reading

Kota Pontianak

Jabatan RT/RW Lima Tahun, Perda No. 7/2020 Jadi Dasar Aturannya

Published

on

Jabatan RT/RW Lima Tahun, Perda No. 7/2020 Jadi Dasar Aturannya

Gencil News – Jabatan RT/RW akan dibatasi selama lima tahun berdasarkan Perda No. 7/2020. Masa bhakti jabatan Ketua RT/RW adalah lima tahun dan bisa mencalonkan diri untuk dua periode.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengeluarkan aturan terkait masa jabatan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang RT/RW.

“Masa bhakti jabatan Ketua RT/RW adalah lima tahun dan bisa mencalonkan diri untuk dua periode,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai membuka kegiatan sosialisasi Perda Nomor 7 tahun 2020 di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Selasa (29/9/2020).

Lebih lanjut dikatakannya, untuk ketentuan-ketentuan lainnya secara teknis akan dituangkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwa) dan Surat Keputusan (SK). Selain itu, ada pula ketentuan yang mengatur pembentukan sebuah RT.

“Dimana dalam perda disebutkan bahwa pembentukan satu RT minimum mencakup 50 KK” terangnya.

Ia menilai Perda ini merupakan hal yang sangat penting sebab RT/RW menjadi ujung tombak lembaga yang membantu Pemkot Pontianak dalam setiap kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan program. “Baik itu program fisik maupun non fisik,” tuturnya.

Edi berpendapat, keterlibatan RT/RW diperlukan dalam mencapai keberhasilan program-program Pemkot Pontianak. Setiap program yang dilaksanakan akan semakin mudah dan cepat jika terjalin kerjasama RT/RW.

“Dengan adanya kerjasama RT/RW maka program yang dilaksanakan oleh pemerintah bisa berjalan optimal,” sebutnya.

Continue Reading

TRENDING