Wali Kota Pontianak Dorong Jasa Dekorasi Tingkatkan Kompetensi
Connect with us

Kota Pontianak

Wali Kota Pontianak Dorong Jasa Dekorasi Tingkatkan Kompetensi

Published

on

Wali Kota Pontianak Dorong Jasa Dekorasi Tingkatkan Kompetensi
 Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak merelaksasi berbagai sektor usaha sejak Juli 2020 lalu seiring dengan tatanan kehidupan normal baru.

Gencil News – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap para pelaku usaha jasa dekorasi terus meningkatkan kompetensinya.

Satu diantaranya mengizinkan penyelenggaraan pesta pernikahan dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal itu berdampak pula mulai beraktivitasnya kembali usaha jasa dekorasi.

Misalnya dengan memanfaatkan material yang sesuai dengan kearifan lokal bekerjasama dengan pengusaha tanaman hias.

“Sehingga kualitas dekorasi yang maksimal bisa didapatkan dengan bunga hidup,” ujarnya usai mengukuhkan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia (Aspedi) Kota Pontianak di Hotel Orchardz Perdana, Rabu (21/10/2020).

Edi berharap dekorasi yang ada saat ini akan lebih menarik kalau konsepnya Instagramable sesuai tema yang digunakan oleh penyelenggara acara. Ia mengapresiasi terbentuknya Aspedi Kota Pontianak sebagai bagian dari usaha ekonomi kreatif.

Dengan pengukuhan Aspedi Kota Pontianak ini, para pengusaha dekorasi diharapkan bisa bersatu dan kompak. Termasuk dalam menambah pengetahuan dan wawasan karena asosiasi berfungsi melindungi anggotanya.

“Saya yakin masih banyak warga yang bergerak di bidang dekorasi ini, baik yang formal maupun perorangan, jika berhimpun dalam sebuah organisasi maka bisa mendapatkan informasi dan saling bertukar pengetahuan,” ungkapnya.

Dirinya menekankan para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal itu sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Karena diyakini aktivitas gerak yang kita lakukan juga menjadi bagian dalam meningkatkan imunitas tubuh,” pungkasnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kota Pontianak

Pontianak Peringkat 2 Pemkot Terpopuler Di Media Online

Published

on

By

Pontianak Peringkat 2 Pemkot Terpopuler Di Media Online
Asisten Administrasi Umum Hidayati dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Pontianak , Lazuardi Ruang Zoom Meeting Pontive Center . Kamis (26/11/2020),Ruang Zoom Meeting Pontive Center.

Gencil News – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih peringkat 2 Anugerah Humas Indonesia (AHI) kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media Digital tahun 2020.

Pengumuman AHI melalui siaran secara langsung live streaming Youtube kanal PR Indonesia. Asisten Administrasi Umum Hidayati dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota Pontianak , Lazuardi hadir dalam acara tersebut. Kamis (26/11/2020),Ruang Zoom Meeting Pontive Center.

Hidayati menjelaskan, Pontianak menjadi satu dari enam Pemerintah Kota se-Indonesia yang meraih penghargaan tersebut. Dengan menduduki peringkat 2 terpopuler di media digital.

“Kita sangat bersyukur dan ini menjadi pemacu kita untuk berbuat lebih banyak demi kemajuan Kota Pontianak. Kita berharap bisa meraih kategori lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak pada tahun 2019 lalu juga menerima penghargaan serupa. Ia berharap, pemberitaan-pemberitaan yang terbit di media online. Terkait program dan kebijakan Pemkot Pontianak masyarakat dapat mengaksesnya secara digital.

Dengan demikian, capaian-capaian yang sudah Pemkot Pontianak lakukan diketahui oleh publik.

“Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan media massa. Termasuk media online yang berperan mengekspos pemberitaan yang berkaitan dengan Pemkot Pontianak,” ungkapnya.

Penghargaan yang dari PR Indonesia ini merupakan penghargaan berbasis penilaian jumlah eksposur positif tertinggi di media online. Hasil tersebut terkumpul melalui monitoring pemberitaan ratusan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.

Dari 6.831 media online lokal, 904 media online nasional dan 2.218 media online internasional, serta media sosial. Dalam hitungan kurun waktu sepanjang semester  1 Januari – 30 September 2020.

Continue Reading

Kota Pontianak

Tingkat Kepatuhan ASN Pemkot Sampaikan LHKPN Capai 100 persen

Published

on

By

Tingkat Kepatuhan ASN Pemkot Sampaikan LHKPN Capai 100 persen
eringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan tema Penguatan Aksi Pencegahan Korupsi di Kota Pontianak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menghadiri acara ini. Kamis (26/11/2020), Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota.

Gencil News – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah mencapai 100 persen. Baik tingkat eksekutif maupun legislatif.

“Dengan jumlah wajib lapor sebanyak 1.683 orang,” ujarnya saat membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan tema Penguatan Aksi Pencegahan Korupsi di Kota Pontianak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menghadiri acara ini. Kamis (26/11/2020), Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus melakukan aksi-aksi pencegahan korupsi. Hal tersebut untuk menjadikan budaya kerja di Kota Pontianak secara sinergis. Meskipun ada beberapa kendala yang berkaitan dengan masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung.

“Termasuk mendisiplinkan wajib pajak untuk terus taat kepada kewajibannya,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Edi, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Pemkot Pontianak tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku terutama dalam pengelolaan anggaran setiap tahunnya.

Terlebih kondisi saat pandemi Covid-19 terdapat perubahan dalam berbagai aspek akibat kejadian luar biasa berkaitan dengan pemberlakuan pembatasan.

“Sehingga penyusunan anggaran pada 2019 untuk 2020 terjadi penyesuaian atau realokasi yang mengacu pada aturan pemerintah pusat,” tuturnya.

Hingga saat ini pihaknya sudah melaksanakan kegiatan yang berfokus pada penanganan penanggulangan Covid-19. Pihaknya juga memberikan relaksasi kepada para pelaku usaha melalui pengurangan dan pembebasan pajak selama masa pandemi Covid-19.

“Kita sudah memberikan relaksasi untuk kemudahan UMKM agar bisa produksi melaksanakan kegiatan akan tetapi tetap taat protokol kesehatan,” katanya

Edi menambahkan, terjadinya perubahan kebijakan untuk mempercepat proses pembangunan belanja modal pengalokasiannya tertera dalam perubahan anggaran. Kemudian sudah melakukan perbaikan pada tujuh area intervensi antara lain perencanaan dan penganggaran.

“Database pokok-pokok pikiran dari DPRD telah tersusun dan terus tingkatkan kualitasnya dengan membuat aplikasi,” sebutnya.

Berkaitan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Edi menyebut pihaknya meningkatkan kualitas dengan kecukupan APIP. Melalui proses invasi untuk menambah jumlah personel. Saat ini jumlah personel sebanyak 14 orang, jadi baru 34 persen APIP yang terpenuhi dan rencananya akan menjadi 55 persen.

“Kesesuaian anggaran 66 persen dan sudah melakukan review dan evaluasi sesuai amanah dalam rencana aksi Korsupgah,” jelasnya.

Dalam manajemen ASN, Pemkot Pontianak juga sudah menerapkan Peraturan Wali Kota. Perwako tentang analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) perangkat daerah. Aplikasi penilaian kinerja telah mencapai 100 persen.

“Hitungan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pemenuhan kewajiban ASN 100 persen untuk 2021,” kata Edi.

Untuk manajemen aset daerah, Pemkot Pontianak telah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak. Selain itu bekerjasama juga dengan Kejaksaan Negeri Pontianak untuk penertiban sertifikat aset.

Hingga saat ini sebanyak 50 sertifikat aset tanah milik Pemkot Pontianak yang sudah terbit.

“Sehingga perlu lakukan penertiban secara bertahap dengan memaksimalkan fungsi aset untuk bisa memberikan nilai tambah,” terangnya. 

Koordinator Wilayah VI KPK RI

Brigjen Didik A Widjanarko menuturkan, upaya pencegahan oleh satgas adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi yakni perbaikan tata kelola pemerintahan.

Kepedulian bersama dalam mengambil peran pencegahan korupsi menurutnya perlu dilakukan.

“Perlu juga melakukan peningkatan pajak daerah dan penyelamatan aset melalui sertifikasi tanah pemda,” ungkapnya.

Menurutnya pada beberapa daerah ada aset milik pemprov maupun pemkot tapi tidak ada yang menguasai. Atau dengan kata lain penguasaan pihak lain tanpa adanya nota kesepahaman (MoU) yang jelas.

“Hal tersebut perlu pendataan untuk penyelamatan aset pemerintah daerah,” tegasnya

Continue Reading

Kota Pontianak

Formulasi Pemkot Pontianak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Published

on

By

Formulasi Pemkot Pontianak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono

Gencil News – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sedang menyiapkan formulasi untuk meningkatkan kesejateraan para guru. Upaya Pemkot Pontianak ini sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga pendidik yang berpengaruh besar terhadap kemajuan anak bangsa.

Memaknai Hari Guru Nasional kemarin Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para guru yang telah mengabdikan dirinya untuk kemajuan dunia pendidikan di Kota Pontianak.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para guru khususnya wilayah Kota Pontianak,” ujarnya, Kamis (25/11/2020).

Ungkapan terima kasih yang ia sampaikan untuk para guru yang telah mengabdi. Yang telah secara ikhlas sesuai kompetensi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Pontianak.

Guru itu sebagai pahlawan untuk perubahan dan peningkatan taraf hidup warga dan bangsa kedepan,” ucapnya.

Edi menyebut, Pemkot Pontianak terus berupaya dalam memperhatikan kesejahteraan guru. Pihaknya terus mencari formulasi untuk peningkatan kesejahteraan guru.

Untuk itu, salah satu bentuk formulasi kesejahateraan guru dari Pemkot Pontianak akan mengalokasikan tunjangan tambahan bagi guru. Selain sertifikasi yang dari pemerintah pusat.

“Saya inginkan besarannya sama dengan sebelumnya atau lebih,” imbuhnya.

Edi juga menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang akan mengakomodir tenaga guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan kesempatan bagi satu juta guru honorer menjadi PPPK pada tahun 2021 mendatang.

“Ini sangat menggembirakan karena memang kita kekurangan guru,” pungkasnya

Continue Reading

TRENDING