Gubernur Kalbar Pastikan Tidak Ada Jual Beli Jabatan Jajaran Pemprov
Connect with us

Lintas Kalbar

Gubernur Kalbar Pastikan Tidak Ada Jual Beli Jabatan Jajaran Pemprov

Published

on

Gubernur Kalbar Pastikan Tidak Ada Jual Beli Jabatan Jajaran Pemprov
Penyampaian Keynote Speech pada acara Vicon DJKN terkait Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam rangka peningkatan Layanan Publik serta pelaksanaan Penganugrahan Stakeholder Award 2021

Gencil News – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memastikan tidak adanya jual beli jabatan dalam jajaran pejabat Kalbar. Hal ini ia sampaikan pada acara Vicon DJKN kepada seluruh jajaran pejabat provinsi Kalbar dalam rangka sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Senin, (22/02/2021), Kantor Gubernur Kalbar.

“Saya pastikan dalam pengangkatan pejabat tidak ada unsur jual beli,” ujar Sutarmidji

Untuk mempertegas pencegahan adanya nepotisme seluruh jajaran pejabat Provinsi Kalimantan Barat, Sutarmidji juga menegaskan akan memberhentikan pejabat yang melakukan adanya jual beli jabatan.

“Kalau saya temukan ada unsur jual beli jabatan, saya pastikan akan berhentikan dari jabatan,” tegasnya

Selain itu, untuk mengurangi menumpuknya pembelian mobil dinas. Gubernur Kalbar juga akan membuat kebijakan tidak memperkenankan pejabat tertentu menggunakan mobil dinas. Dan akan menggantikannya dengan uang transport.

Selain itu, Gubernur Kalbar telah melakukan pemangkasan dana perjalanan dinas yang mana pada tahun 2017 mencapai 158 Miliar. Setiap tahunnya dikurangi hingga pada tahun 2020 perjalanan dinas untuk pejabat hanya 45 Miliar saja.

“Hal ini saya lakukan agar alokasi dana bisa tersalurkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat,” jelasnya

Terkait pengalihan dana perjalanan dinas ini, Sutarmidji mengalokasikannya ke iuran siswa SMA dan SMK yang kurang mampu.

“Sehingga siswa golongan kurang mampu yang dulunya harus membayar iuran, kini tidak perlu lagi alias gratis,” tambahnya

Bukti realisasi pengalihan dana perjalanan dinas ke iuran siswa yang kurang mampu itu sudah mencapai 30% dengan pemberian seragam dan kebutuhan siswa lainnya.

Dalam mencegah adanya kasus korupsi dalam segala jenis dan sekecil apapun. Gubernur Kalbar bahkan mengawasi pengeluaran dana pembelian ATK untuk siswa.

“Jangan sampai hal sekecil ini terjadi kasus korupsi yang kemudian dananya dialihkan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat untuk orang banyak,” kata Sutarmidji

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Lintas Kalbar

Cegah Virus Corona B117, Satgas Covid Kalbar Perketat Pintu Masuk

Published

on

Cegah Virus Corona B117, Satgas Covid Kalbar Perketat Pintu Masuk

Gencil News – Satgas Covid-19 Kalbar akan semakin memperketat pintu masuk ke Provinsi Kalbar, guna mencegah virus corona B117. Pintu masuk yang masih dianggap rawan adalah jalur kedatangan dari laut.

Kadiskes Prov Kalbar, Harisson menegaskan bahwa, untuk masuk ke Kalbar melalui jalur laut. Masih memiliki risiko yang tinggi. Berbeda dengan jalur udara, dimana sudah diberlakukan syaratnya adalah negatif PCR.

Penumpang yang menggunakan kapal laut, memiliki risiko yang tinggi. Karena hanya menggunakan rapid tes antigen.

Untuk saat ini muncul situasi yang dilematis, terkait masalah untuk penerapan swab pcr kepada penumpang kapal laut, dirasakan sangat memberatkan.

Harga untuk tes swab PCR, berdasarkan keputusan Kemenkes RI masih berkisar pada Rp900 ribu. Jika ini diterapkan kepada penumpang kapal laut, tentu akan memberatkan penumpang.

Untuk selanjutnya, Satgas Covid-19 Kalbar hanya melakukan tes swab berbasis pcr secara acak kepada penumpang kapal laut tujuan masuk pelabuhan utama dan kecil di Pontianak.

Sedangkan jalur darat, untuk PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan melintasi PLBN (Pos Lintas Batas Negara), para PMI yang datang dari negara Malaysia, akan tetap diberlakukan tes swab pcr secara acak, walaupun mereka sudah mengantongi surat keterangan bebas corona (negatif PCR).

Harisson juga mengatakan, varian dari virus corona B117 ini unik dan memiliki sensitivitas terhadap vaksin yang ada pada saat ini. Maka daripada itu, pihaknya akan terus memperketat pemeriksaan untuk masuk ke Kalbar, melalui jalur darat, laut dan udara.

“Untuk itu, Satgas Kabupaten dan Kota harus meningkatkan tracing. Paling tidak tindakan tracing bisa dilakukan kepada lima puluh kontak dari tiap kasus konfirmasi positif” jelas Harisson.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Kalbar Perpanjang Syarat Swab PCR Negatif Bagi Penumpang Pesawat

Published

on

By

Kalbar Perpanjang Syarat Swab PCR Negatif Bagi Penumpang Pesawat
Satgas Covid-19 Kalbar perpanjang syarat swab PCR negatif bagi penumpang pesawat hingga Idul Fitri 2021

Gencil News – Aturan syarat swab negatif bagi penumpanng pesawat yang keluar masuk Kalbar kembali diperpanjang. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalbar Perpanjang persyaratan ini mulai dari 1 Maret hingga 23 Mei 2021.

Sebelumnya Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan Pergub nomor 7 tahun 2021 tercantum bahwa syarat wajib PCR negatif. Penumpang udara yang akan masuk wilayah Kalbar telah diberlakukan dari 9 Januari sampai 28 Februari 2021.

Kemudian kebijakan tersebut di perpanjang dari 1 Maret sampai 23 Mei 2021 yang tertuang dalam Pergub nomor 30 tahun 2021. Tentang perubahan ketiga atas Pergub nomor 110 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes sebagai upaya pencegahan covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson menegaskan bahwa penumpang pesawat udara dari Wilayah Luar Kalbar wajib menunjukan hasil negatif uji swab berbasis PCR.

Swab PCR tersebut sebagai syarat terbang yang berlaku selama 7×24 jam sejak tanggal pemeriksaan. Yang kemudian melalui proses validasi secara digital melalui eHac di Bandara Keberangatan sebagai syarat dalam melakukan perjalanan,” ujarnya.

Harisson menegaskan pernyataan hasil swab test negatif harus melalui aplikasi eHac dan menunjukkannya pada saat keberangkatan. Ketentuan ini berlaku dari 1 Maret sampai 23 Mei 2021.

“Satgas juga mensyaratkan bahwa syarat pemberlakukan dalam peraturan ini sudah memuat bahwa anak kurang dari 5 tahun tidak wajib melakukan rapid test antigen maupun PCR,” pungkasnya



Continue Reading

Lintas Kalbar

Permen No 1 Tahun 2021 Melarang Ikan Belida Untuk Dikonsumsi

Published

on

Permen No 1 Tahun 2021 Melarang Ikan Belida Untuk Dikonsumsi

Gencil News – Terbitnya Permen no 1 tahun 2021 secara tegas melarang ikan belida untuk dikonsumsi. Ikan Belida (Chitala borneensis) adalah termasuk ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh.

Dengan adanya Permen no 1 tahun 2021, masyarakat dilarang untuk menangkap apalagi mengonsumsi ikan yang sering dijadikan kerupuk dan amplang ini.

Ikan Belida beserta sembilan jenis ikan lainnya, adalah termasuk ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh.

Sekjen KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) Antam Novambar mengatakan, Permen nomor 1 tahun 2021 tujuannya adalah untuk melindungi ikan Belida dan Balasak (Balashark) yang jumlah populasinya semakin berkurang.

“Pelarangan sekarang belida ini dilindungi, ternyata kita suka sekali sama ikan belida di ekspor di masak. Ternyata setelah diteliti oleh peneliti Balai riset kami sangat sudah terganggu ininya habitatnya. Makanya sekarang dikeluarkanlah permen nomor 1 tahun 2021 bahwasanya ikan belida ikan bala Shark itu dilindungi karena ini merupakan ikan endemik khas atau ikan khas Kapuas” jelas Antam.

Dengan adanya Permen no 1 tahun 2021 yang melarang mengonsumsi Ikan Belida juga memicu komentar dari berbagai pihak.

Ikan Belida adalah termasuk menjadi bagian kekuatan ekonomi bagi masyarakat Kapuas Hulu. Ikan Belida kerap dijadikan industri olahan ikan, yang dijadikan kerupuk.

Dengan adanya Permen no 1 tahun 202, tentunya akan berdampak kepada pengelola dari industri olahan ini.

Mengutip dari Hi Pontianak, Darmansyah akademisi Universitas Kapuas Sintang asal Kapuas Hulu mengatakan. Bahwa aturan menteri KKP ini tidak bisa diterapkan secara menyeluruh di Indonesia.

Pengelolaan ikan belida ini berkaitan dengan penghasilan dari masyarakat Kapuas Hulu. Jika aturan ini berjalan, tentunya menciderai rasa keadilan bagi masyarakat setempat. Karena akan memukul secara langsung pelaku industri ini dan berpengaruh terhadap penghasilan mereka.

“Kalau aturan langsung diberlakukan termasuk di Kapuas Hulu, itu sangat tidak bijak. Seharusnya, aturan itu melihat kondisi masyarakat. Kalau masyarakat tidak menjadikan ikan belida sebagai mata pencaharian, mungkin tidak masalah. Tapi di Kapuas Hulu, ikan belida ini jadi salah satu sumber penghasilan. Lagipula, kerupuk basah dengan bahan dasar ikan salah satunya belida merupakan ciri khas dari Kapuas Hulu,” ucapnya. – Hi Pontianak

Darmanysah dalam hal ini meminta kepada pihak Pemerintah Daerah Kapuas Hulu beserta Legislatif untuk bisa menjelaskan kepada Pemerintah Pusat, terkait larangan ini. Karena menjadi bagian dari kearifan lokal dan menopang ekonomi masyarakat.

“Yang harus bisa dipahami juga, hingga saat ini ikan belida belum bisa dibudi daya. Dengan adanya kondisi ini, pemerintah pusat harus didorong agar bisa mencari solusi mengenai budi daya yang dimaksud. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya secara terus menerus,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertisement

KORAN GENCIL NEWS

TRENDING