Gencil News – Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyampaikan beberapa hal terkait kondisi daerah maupun kebutuhan anggaran kepada Tim Badan Anggaran DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur.
Sebelumnya, ia juga telah mengusukan penggantian BPHTB yang dihapus serta kondisi banjir yang menimpa beberapa kabupaten di Kalbar.
“Seperti usulan pengganti BPHTB yang sudah dihapus, DAK Fisik, kondisi banjir, dan hal lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus,” tutur Sutarmidji, Selasa (14/12/2021).
Gubernur bersyukur karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lagi termasuk dalam APBD. Selama ini dana BOS tercatat di APBD, tetapi aliran dananya langsung ditransfer ke sekolah.
Ia menilai serapan APBD terlihat lebih sedikit karena selama ini anggaran tersebut ditransfer langsung ke sekolah.
“Dana BOS berjumlah 19% dari volume APBD. Selama ini anggaran tersebut langsung ditransfer ke sekolah, tetapi pemda tidak pernah mendapatkan laporan. Artinya, anggaran tersebut masih tercatat di APBD, sehingga menyebabkan serapan APBD terlihat masih sedikit,” jelas Gubernur.
Ia berharap agar tahun 2022 penyerapan anggaran bisa lebih baik. Gubernur menegaskan agar pemerintah terkait menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Jika ada aturan yang berubah harus segera menyesuaikan.
“Insya Allah, penyerapan anggaran dan tampilannya akan semakin baik. Bisa kita bayangkan jika 19% dana BOS sudah di transfer ke daerah untuk 3 triwulan, tetapi laporan yang diterima baru satu triwulan, ini jelas akan mempengaruhi. Kedepannya harus dipersiapkan sematang mungkin. Harus cepat menyesuaikan ketika ada perubahan aturan-aturan,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Badan Anggaran DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan maksud kedatangannya ke Kalbar untuk melihat perkembangan penyerapan anggaran serta hambatan yang terjadi di Kalimantan Barat.
“Silahkan menyampaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyerapan anggaran. Kami menginginkan agar pihak Kementerian Keuangan untuk mengetahui lebih jauh persoalan di daerah. Sehingga ada peningkatan dana transfer ke daerah yang berkaitan dengan pembangunan di Kalbar,” ungkap Syarief Abdullah.
Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat melebihi capaian nasional dan ini merupakan hal yang sangat positif bagi suatu daerah.
“Hal ini patut dipertahankan dan tentunya kita harapkan bisa meningkat lagi sebagai upaya mempercepat kebutuhan masyarakat Kalbar. Saya optimis Kalbar akan terus berkembang, apalagi dengan adanya Pelabuhan Internasional Kijing. Tentunya ini menjadi pintu masuk aktivitas ekspor di Kalbar yang akan meningkatkan daya ungkit pertumbuhan ekonomi Kalbar,” tutup pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Tim Badan Anggaran DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, Anggota Banggar DPR RI Dapil I Kalimantan Barat, beserta Tim Banggar DPR RI, Bupati Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota dan beberapa pejabat yang mewakili, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.