IPM Kalbar Lemah, Sutarmidji Minta Kabupaten/Kota Tingkatkan IPM
Connect with us

Lintas Kalbar

IPM Kalbar Masih Lemah, Sutarmidji Minta Kabupaten/Kota Tingkatkan IPM

Published

on

IPM Kalbar Masih Lemah, Sutarmidji Minta Kabupaten/Kota Tingkatkan IPM
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H, M. Hum bersama Anggota VI BPK RI

Gencil News – Atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya. Anggota VI BPK RI DR. Harry Azhar Azis mengungkapkan BPK RI meminta agar Pemprov Kalbar tidak hanya meningkatkan opini akuntabilitas saja, namun juga indikator kemampuan.

Berdasarkan saran tersebut, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan terkait IPM bahwa data yang lemah ada di kabupaten-kabupaten.

Menurutnya IPM Kalimantan Barat adalah akumulasi agregat dari IPM kabupaten/kota. Dia yakin apabila data yang ada di kabupaten/kota sudah benar, maka IPM tidak akan terpuruk di peringkat bawah Nasional.

“Konsolidasi data ini ada timnya. Data ini penting. Seperti kemarin, selalu PDRB Kalimantan Barat berada di peringkat empat. Tapi setelah saya minta perbaikan data, kita berada pada peringkat dua setelah Kaltim. Saya ingin ke depannya berada di peringkat satu,” pintanya tegas.

Apa yang Pemprov Kalbar raih saat ini, tambah Sutarmidji, merupakan pencapaian tata kelola yang fokus dalam perbaikan data. Ia mengatakan bahwa data ekspor 2,4 juta ton CPO Kalbar juga Bauksit sebanyak 26 juta ton bisa mengalahkan Kalimantan Timur yang hanya bergantung pada Batu Bara.

“Buktinya sekarang pertumbuhan ekonomi quartal pertama se-Kalimantan kita yang terbaik. Kita hanya minus 0,1, sementara yang lainnya minus 3,9 minus 2,9, minus 1,9. Karena konsolidasi datanya benar,” ujar dia.

Distribusi APBD untuk kesejahteraan rakyat

Lebih lanjut ia mengatakan sekecil apapun APBD Provinsi Kalbar digunakan untuk item-item kesejahteraan rakyat. Sejak awal menjabat, H. Sutarmidji bertekad untuk membebaskan biaya pendidikan sekolah negeri dan juga memperbaiki meubelair dan prasarana sekolah.

“Kita buat tambahan sekolah, tambahan SMA dan SMK. Tamatan SMK harus bersertifikasi, lalu kita bangun gedung sertifikasi seperti itu rangkainnya,” papar dia.

Mengenai salah transfer sebesar Rp1,6 Miliar, kesalahan transfer ini seharusnya hak Rumah Sakit Dr. Soedarso, akan tetapi ditransfer oleh Bank Kalbar ke Rumah Sakit Sultan Sy. Abdurrahman Kota Pontianak.

“Sekarang masalahnya Rumah Sakit Kota pada waktu itu (2016) belum berstatus BLUD, tapi masuk dalam pendapatan pemerintah. Itu tidak gampang mengembalikannya, harus lewat DPRD-nya dulu. Karena kita (Pemprov Kalbar) sebagai pemegang saham mayoritas hanya bisa memberikan keringanan berupa sanksi denda. Salah transfer pengembaliannya harus lewat prosedur, selesai antarpemerintah lebih mudah,” terang Gubernur Kalbar.

Perkara aset kalbar

Disinggung masalah aset yang selalu menjadi catatan pada setiap pemeriksaan LKPD Pemerintah Provinsi Kalbar. Sutarmidji akui itu sebagai sebuah kelemahan. Penataan aset yang selalu mengedepankan ‘perasaan’. Mengakibatkan catatan permasalahan aset selalu berulang di setiap Laporan Hasil Pemeriksaan. Permasalahan aset rumah jabatan, katanya harus segera adanya penataan sesuai aturan.

Beberapa pensiunan masih menempati rumah jabatan yang berharap rumah tersebut bisa didum. Padahal syarat didum adalah harus berstatus PNS dan yang menempati sekarang sudah bukan PNS lagi.

“Nah, mereka ini kan sudah bukan PNS. Jadi tidak bisa. Dan tidak pernah kalau rumah golongan dua ini bisa didum. Itu rumah jabatan, harus ganti dulu ke golongan tiga. Saya kan menjalankan sesuai aturan, karena aturannya tidak boleh, maka kita mengikuti aturan,” tutup Gubernur.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Lintas Kalbar

Sutarmidji Mendesak Prosedur Realisasi APBN Pusat Lebih Mudah

Published

on

By

Sutarmidji Mendesak Prosedur Realisasi APBN Pusat Lebih Mudah
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H, M. Hum,

Gencil News – Gubernur Kalbar, Sutarmidji menilai setiap daerah butuh percepatan dalam merealisasikan kebutuhan pembangunan pada semua aspek yang pelaksanaannya bergantung kepada pihak kementerian.

Hal ini menyebabkan banyak daerah bergantung pada belanja oleh pihak Kementerian, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

“Perlu ada evaluasi terhadap kemudahan merealisasikan anggaran. Saya melihat proses pengadaan pun kurang begitu cepat. Seharusnya, Kementerian dan Lembaga bisa mempercepat proses tersebut,” terangnya saat acara “Rilis Kinerja APBN, Makroekonomi, dan Moneter Kalimantan Barat Semester I Tahun 2021”, Rabu (28/7/2021).

Kendati demikian, tidak dapat pula menyalahkan pemerintah pusat.

“Kita juga tidak bisa menyelahkan kebijakan pemerintah pusat. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” kata dia.

Apabila Pemerintah Daerah dapat merespons dengan cepat masalah penyerapan anggaran yang sudah dialokasikan ke daerah. Gubernur meyakini semua program yang telah tersusun dapat segera terlaksana.

“Jika pemda mampu mempercepat merealisasikan anggaran yang sudah ditransfer. Saya yakin program-program tersusun dapat terealisasi dengan cepat,” ungkap Sutarmidji.

Lebih lanjut ia mengungkapkan kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini semakin membaik.

“Nilai tukar petani semakin bagus, harga sawit, karet, kelapa, juga semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan kita semakin baik,” papar dia.

Menyinggung masalah Rancangan Undang-Undang Dana Bagi Hasil (RUU DBH). Gubernur meminta agar landasan hukum perhitungannya berdasarkan pada daerah penghasil.

“Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dana Bagi Hasil (RUU DBH), seharusnya berdasarkan pada daerah penghasil. Bukan dari hitungan ekspor, supaya infrasrktruktur lebih terjaga,” pungkasnya

Continue Reading

Lintas Kalbar

Gubernur Kalbar Kebut Pemerataan Sinyal Di Desa Tuntas Tahun 2022

Published

on

By

Gubernur Kalbar Kebut Pemerataan Sinyal Di Desa Tuntas Tahun 2022
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H, M. Hum, saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi

Gencil News – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki 170 desa di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Dalam kegiatan yang mengangkat tema ” Menuju Indonesia Digital 2024 ” ini, Gubernur Kalbar mengungkapkan hampir seluruh desa memiliki menara BTS (Base Transceiver Station), namun dengan kekuatan sinyal masih lemah.

“Dari 170 desa di daerah 3T, tersisa 25 desa yang belum ada sinyal. Insyaallah, tahun depan bisa selesai semuanya. Permasalahannya yaitu ada spot yang kuat sinyal dan ada juga spot yang sinyalnya lemah,” ungkapnya saat menjadi narasumber pada salah satu TV swasta pada Selasa malam (27/7/2021).

Dengan itu, Gubernur berharap daerah 3T yang tidak ada pemancar komunikasi di Provinsi Kalbar bisa memiliki alat pemancar komunikasi melalui program BAKTI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, .

“Pemprov Kalbar mengajukan pemasangan pemancar komunikasi di 256 desa. Kami berharap dapat terakomodir semua, sehingga daerah-daerah di Kalbar bisa mengikuti jejak daerah yang ada di Pulau Jawa,” terangnya

Menurutnya, wilayah Kalbar ini lebih luas daripada Pulau Jawa dan Bali, sehingga sangat sulit untuk berinteraksi antar desa. Kalimantan Barat memiliki 2.031 desa, serta 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

“Yang tidak kalah penting itu, pemerintah pusat dapat menyederhanakan regulasi yang ditetapkan. Dalam hal perizinan dan pengimplementasian pembangunan berbasis telekomunikasi. Pada prinsipnya masyarakat siap dan bersemangat untuk membantu pemerintah. Bahkan ada yang siap memberikan lahannya untuk digunakan sebagai tempat pembangungan pemancar/BTS,” kata orang nomor satu di Kalbar

Ia memaparkan, saat ini kualitas sinyal telekomunikasi yang ada di Kalbar yaitu sinyal kuat di daerah 3T sebanyak 23%, 15% tidak ada sinyal, dan sebanyak 62% kualitas sinyal lemah.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Kalbar Kembali Mendapatkan Bantuan Tabung Oksigen Dari Malaysia

Published

on

By

Kalbar Kembali Mendapatkan Bantuan Tabung Oksigen Dari Malaysia

Gencil News – Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menerima penyerahan Bantuan Tabung Oksigen dari Pemerintah Sarawak, Malaysia untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Bantuan ini dari Ketua Menteri Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Tan Sri Datuk Amar, James Jemut Masing Timbalan. Acara serah terima berlangsung di tapal batas PLBN Tebedu, Sarawak, Malaysia.

Bantuan oksigen ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pemprov Kalbar dengan Pemerintah Sarawak Malaysia.

“Kerjasama ini untuk memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit – rumah sakit rujukan Covid-19 wilayah Kalbar,”

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad mewakili Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalbar mengapresiasi pemerintah Malaysia yang telah membantu oksigen.

Kali ini Kalbar mendapatkan bantuan dari Malaysia sebanyak 7 isotank.

“Kami bersyukur Malaysia bisa membantu dalam kekurangan ini. Kurang lebih 7 isotank. Ini sangat-sangat membantu. Karena memang kondisi kami di Kalbar sangat terbatas,” ucapnya.

Pangdam XII/Tpr yang juga selaku Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kalbar mengungkapkan bahwa bantuan tersebut tentunya akan sangat membantu memenuhi pasokan oksigen di Kalbar.

Sehingga dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemprov Kalbar ini tidak terjadi lagi kekhawatiran masyarakat.

“Kami berharap kedepannya ini bisa ditingkatkan dalam level perdagangan. Karena kebutuhan oksigen kita sangat besar. Kita saling menjaga,” pungkasnya

Continue Reading

Lintas Kalbar

Gubernur Sutarmidji: Perlu Evaluasi Untuk Kemudahan Realisasi Anggaran

Published

on

Gubernur Sutarmidji
Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum dalam acara "Rilis Kinerja APBN, Makroekonomi, dan Moneter Kalimantan Barat Semester I Tahun 2021" di Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/7/2021).

 Gencil News – Pontianak – Gubenur Sutarmidji merasa perlu adanya evaluasi terhadap kemudahan dalam merealisasikan anggaran. Menurut Gubernur Sutarmidji setiap daerah membutuhkan percepatan dalam merealisasikan kebutuhan pembangunan di semua aspek yang pelaksanaannya bergantung kepada pihak kementerian.

Hal ini menyebabkan banyak daerah bergantung pada belanja yang dilakukan oleh pihak Kementerian, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

“Perlu ada evaluasi terhadap kemudahan merealisasikan anggaran. Saya melihat proses pengadaan pun kurang begitu cepat. Seharusnya, Kementerian dan Lembaga bisa mempercepat proses tersebut,” tegas dia.

“Kebijakan Pemerintah Pusat tidak juga bisa disalahkan. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” kata dia.

Apabila Pemerintah Daerah dapat merespons dengan cepat masalah penyerapan anggaran yang sudah dialokasikan ke daerah, Gubernur yakin semua program yang telah disusun dapat segera terlaksana.

“Jika pemda mampu mempercepat merealisasikan anggaran yang sudah ditransfer, saya yakin program-program yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan cepat,” ungkap H. Sutarmidji.

Lebih lanjut dia mengungkapkan kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini semakin membaik.

“Nilai tukar petani semakin bagus, harga sawit, karet, kelapa, juga semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan kita semakin baik,” papar Sutarmidji

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING