Leysandri Minta Pemda Tak Ragu Berikan Bantuan Hukum Dan Sengketa
Connect with us

Lintas Kalbar

Leysandri Minta Pemda Tak Ragu Berikan Bantuan Hukum Dan Sengketa

Published

on

Leysandri Minta Pemda Tak Ragu Berikan Bantuan Hukum Dan Sengketa
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Leysandri

Gencil News – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Leysandri membuka secara resmi Rapat Koordinasi Bantuan Hukum Provinsi Kalbar Tahun 2021. Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar yang menginisiasi kegiatan rakot tersebut.

Dalam hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2014 dengan didasari banyaknya persoalan hukum yang muncul. Baik itu di Kemendagri maupun Pemda, maka dengan aturan tersebut agar Pemda tidak ragu-ragu lagi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa.

Sekda Kalbar dalam sambutannya mengatakan, sebagai langkah pencegahan berbagai permasalahan hukum litigasi dan nonlitigasi, serta upaya efektifitas supremasi hukum pelaksanaan pemerintah. Maka peran biro hukum/bagian hukum sangat perlu.

“Seperti memaksimalkan peran biro hukum dan bagian hukum dalam memfilter berbagai kebijakan dan penyelesaian permasalahan hukum Pemerintah Daerah. Memperhatikan konsistensi kapasitas SDM dengan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang hukum,” ucapnya, Rabu (16/6/2021).

Rakor bantuan hukum kali ini merupakan momen yang tepat dan positif sebagai tolok ukur penyelesaian penanganan perkara di daerah.

“Apalagi sering kali kita mendengar istilah tidak ada makan siang gratis. Dalam artian tentu hal ini menjadi tantangan dan sangat kontradiktif dengan prinsip penegakan hukum atau istilah lain hendaklah adanya penegakan keadila, walau langit akan runtuh,” jelas Sekda Kalbar.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Lintas Kalbar

Sutarmidji Mendesak Prosedur Realisasi APBN Pusat Lebih Mudah

Published

on

By

Sutarmidji Mendesak Prosedur Realisasi APBN Pusat Lebih Mudah
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H, M. Hum,

Gencil News – Gubernur Kalbar, Sutarmidji menilai setiap daerah butuh percepatan dalam merealisasikan kebutuhan pembangunan pada semua aspek yang pelaksanaannya bergantung kepada pihak kementerian.

Hal ini menyebabkan banyak daerah bergantung pada belanja oleh pihak Kementerian, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

“Perlu ada evaluasi terhadap kemudahan merealisasikan anggaran. Saya melihat proses pengadaan pun kurang begitu cepat. Seharusnya, Kementerian dan Lembaga bisa mempercepat proses tersebut,” terangnya saat acara “Rilis Kinerja APBN, Makroekonomi, dan Moneter Kalimantan Barat Semester I Tahun 2021”, Rabu (28/7/2021).

Kendati demikian, tidak dapat pula menyalahkan pemerintah pusat.

“Kita juga tidak bisa menyelahkan kebijakan pemerintah pusat. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” kata dia.

Apabila Pemerintah Daerah dapat merespons dengan cepat masalah penyerapan anggaran yang sudah dialokasikan ke daerah. Gubernur meyakini semua program yang telah tersusun dapat segera terlaksana.

“Jika pemda mampu mempercepat merealisasikan anggaran yang sudah ditransfer. Saya yakin program-program tersusun dapat terealisasi dengan cepat,” ungkap Sutarmidji.

Lebih lanjut ia mengungkapkan kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini semakin membaik.

“Nilai tukar petani semakin bagus, harga sawit, karet, kelapa, juga semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan kita semakin baik,” papar dia.

Menyinggung masalah Rancangan Undang-Undang Dana Bagi Hasil (RUU DBH). Gubernur meminta agar landasan hukum perhitungannya berdasarkan pada daerah penghasil.

“Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dana Bagi Hasil (RUU DBH), seharusnya berdasarkan pada daerah penghasil. Bukan dari hitungan ekspor, supaya infrasrktruktur lebih terjaga,” pungkasnya

Continue Reading

Lintas Kalbar

Gubernur Kalbar Kebut Pemerataan Sinyal Di Desa Tuntas Tahun 2022

Published

on

By

Gubernur Kalbar Kebut Pemerataan Sinyal Di Desa Tuntas Tahun 2022
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H, M. Hum, saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi

Gencil News – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki 170 desa di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Dalam kegiatan yang mengangkat tema ” Menuju Indonesia Digital 2024 ” ini, Gubernur Kalbar mengungkapkan hampir seluruh desa memiliki menara BTS (Base Transceiver Station), namun dengan kekuatan sinyal masih lemah.

“Dari 170 desa di daerah 3T, tersisa 25 desa yang belum ada sinyal. Insyaallah, tahun depan bisa selesai semuanya. Permasalahannya yaitu ada spot yang kuat sinyal dan ada juga spot yang sinyalnya lemah,” ungkapnya saat menjadi narasumber pada salah satu TV swasta pada Selasa malam (27/7/2021).

Dengan itu, Gubernur berharap daerah 3T yang tidak ada pemancar komunikasi di Provinsi Kalbar bisa memiliki alat pemancar komunikasi melalui program BAKTI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, .

“Pemprov Kalbar mengajukan pemasangan pemancar komunikasi di 256 desa. Kami berharap dapat terakomodir semua, sehingga daerah-daerah di Kalbar bisa mengikuti jejak daerah yang ada di Pulau Jawa,” terangnya

Menurutnya, wilayah Kalbar ini lebih luas daripada Pulau Jawa dan Bali, sehingga sangat sulit untuk berinteraksi antar desa. Kalimantan Barat memiliki 2.031 desa, serta 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

“Yang tidak kalah penting itu, pemerintah pusat dapat menyederhanakan regulasi yang ditetapkan. Dalam hal perizinan dan pengimplementasian pembangunan berbasis telekomunikasi. Pada prinsipnya masyarakat siap dan bersemangat untuk membantu pemerintah. Bahkan ada yang siap memberikan lahannya untuk digunakan sebagai tempat pembangungan pemancar/BTS,” kata orang nomor satu di Kalbar

Ia memaparkan, saat ini kualitas sinyal telekomunikasi yang ada di Kalbar yaitu sinyal kuat di daerah 3T sebanyak 23%, 15% tidak ada sinyal, dan sebanyak 62% kualitas sinyal lemah.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Kalbar Kembali Mendapatkan Bantuan Tabung Oksigen Dari Malaysia

Published

on

By

Kalbar Kembali Mendapatkan Bantuan Tabung Oksigen Dari Malaysia

Gencil News – Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menerima penyerahan Bantuan Tabung Oksigen dari Pemerintah Sarawak, Malaysia untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Bantuan ini dari Ketua Menteri Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Tan Sri Datuk Amar, James Jemut Masing Timbalan. Acara serah terima berlangsung di tapal batas PLBN Tebedu, Sarawak, Malaysia.

Bantuan oksigen ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pemprov Kalbar dengan Pemerintah Sarawak Malaysia.

“Kerjasama ini untuk memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit – rumah sakit rujukan Covid-19 wilayah Kalbar,”

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad mewakili Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalbar mengapresiasi pemerintah Malaysia yang telah membantu oksigen.

Kali ini Kalbar mendapatkan bantuan dari Malaysia sebanyak 7 isotank.

“Kami bersyukur Malaysia bisa membantu dalam kekurangan ini. Kurang lebih 7 isotank. Ini sangat-sangat membantu. Karena memang kondisi kami di Kalbar sangat terbatas,” ucapnya.

Pangdam XII/Tpr yang juga selaku Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kalbar mengungkapkan bahwa bantuan tersebut tentunya akan sangat membantu memenuhi pasokan oksigen di Kalbar.

Sehingga dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemprov Kalbar ini tidak terjadi lagi kekhawatiran masyarakat.

“Kami berharap kedepannya ini bisa ditingkatkan dalam level perdagangan. Karena kebutuhan oksigen kita sangat besar. Kita saling menjaga,” pungkasnya

Continue Reading

Lintas Kalbar

Gubernur Sutarmidji: Perlu Evaluasi Untuk Kemudahan Realisasi Anggaran

Published

on

Gubernur Sutarmidji
Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum dalam acara "Rilis Kinerja APBN, Makroekonomi, dan Moneter Kalimantan Barat Semester I Tahun 2021" di Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/7/2021).

 Gencil News – Pontianak – Gubenur Sutarmidji merasa perlu adanya evaluasi terhadap kemudahan dalam merealisasikan anggaran. Menurut Gubernur Sutarmidji setiap daerah membutuhkan percepatan dalam merealisasikan kebutuhan pembangunan di semua aspek yang pelaksanaannya bergantung kepada pihak kementerian.

Hal ini menyebabkan banyak daerah bergantung pada belanja yang dilakukan oleh pihak Kementerian, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

“Perlu ada evaluasi terhadap kemudahan merealisasikan anggaran. Saya melihat proses pengadaan pun kurang begitu cepat. Seharusnya, Kementerian dan Lembaga bisa mempercepat proses tersebut,” tegas dia.

“Kebijakan Pemerintah Pusat tidak juga bisa disalahkan. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” kata dia.

Apabila Pemerintah Daerah dapat merespons dengan cepat masalah penyerapan anggaran yang sudah dialokasikan ke daerah, Gubernur yakin semua program yang telah disusun dapat segera terlaksana.

“Jika pemda mampu mempercepat merealisasikan anggaran yang sudah ditransfer, saya yakin program-program yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan cepat,” ungkap H. Sutarmidji.

Lebih lanjut dia mengungkapkan kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini semakin membaik.

“Nilai tukar petani semakin bagus, harga sawit, karet, kelapa, juga semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan kita semakin baik,” papar Sutarmidji

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING