Pemprov Kalbar Perpanjang Status Tanggap Darurat Pandemi Covid-19
Connect with us

Lintas Kalbar

Pemprov Kalbar Perpanjang Status Tanggap Darurat Pandemi Covid-19

Published

on

Pemprov Kalbar Perpanjang Status Tanggap Darurat Pandemi Covid-19
Pemprov Kalbar Perpanjang Status Tanggap Darurat Pandemi Covid-19

GENCIL NEWSPemprov Kalimantan Barat (Kalbar) memperpanjang Status Tanggap Darurat Pandemi Covid-19 hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

“Berdasarkan kajian dinas kesehatan dan kondisi pemahaman new normal belum begitu tersampaikan dengan baik di masyarakat maka kita perpanjang status tanggap darurat,” ungkapnya.

Dengan adanya perpanjang status ini. Sekda Provinsi Kalbar A.L. Leysandri menambahkan. Bahwa menjadi dasar utama dalam penegakkan dan mengedukasi ke masyarakat tentang Covid-19.

“Dengan perpanjang surat keputusan ini ada dasar dalam mengedukasi dan penegakkan tentang Covid-19. Kita berikan kekuatan dan semangat bagi kawan-kawan operasional di lapangan, kita harapkan kasusnya bisa ditekan dan ditanggulangi,” kata Sekda Provinsi Kalbar A.L. Leysandri.

“Surat Keputusan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pandemi Covid-19 dimulai besok (30 juni 2020) sampai Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dicabut,” pungkasnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Lintas Kalbar

Gubernur Kalbar Ajak Usaha Perkebunan Ikut Andil Bangun Desa Mandiri

Published

on

By

Gubernur Kalbar Ajak Usaha Perkebunan Ikut Andil Bangun Desa Mandiri
Penandatanganan Naskah Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Grup Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalbar Tahun 2021

Gencil News – Gubernur Kalbar meyampaikan bahwa Pemerintah harus fokus pada pembangunan desa. Karena banyak hal yang harus ditelusuri, seperti elemen ataupun variabel-variabel dalam kehidupan desa.

“Saya melihat desa ini harus menjadi perhatian. Saya ambil contoh kemarin ada 464 desa yang tidak teraliri listrik. Sekarang tinggal 323 dan tahun ini Insyaallah ada 76 desa yang akan masuk listrik dan paling banyak Sintang 18 desa. Bengkayang 15 desa, Sanggau dan Landak ada 4 sampai 5 desa, dan Kabupaten lainnya,” ucapnya sambutan pada Acara Penandatanganan Naskah Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Grup Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalbar Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar.

Dia mengatakan, desa yang menjadi desa mandiri atau desa maju merupakan tanggung jawab dari Bupati Kabupaten masing-masing. Dia juga meminta adanya sinergi antara perusahaan perkebunan dari desa tersebut, agar ikut ambil bagian dalam membangun desa mandiri.

“Tidak mustahil dua tahun ke depan tidak ada desa yang tertinggal dan itulah perlunya sinergi antara semuanya. Salah satunya perusahaan perkebunan dari desa tersebut, agar ikut andil dalam membangun status desa mandiri,” ungkapnya

Dengan harapan perusahaan perkebunan dapat berkontribusi terhadap status desa. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu infrastruktur jalan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

“Saya berharap, perusahaan perkebunanan dapat memberikan kontribusinya terhadap status kemajuan desa. Tidak hanya itu, yang paling penting masalah infrastruktur seperti jalan. Kalau ada sinergi antara pengusaha, maka akan membuat percepatan kesejahteraan masyarakat Kalbar itu sendiri,” harapnya.

Gubernur Kalbar yakin akan bisa menjadikan desa menjadi 500 desa mandiri dengan bantuan Forkopimda Kalbar. Melalui program di masing-masing instansinya.

“Saya yakin kita bisa melahirkan 500 desa mandiri, karena jajaran Forkopimda Kalbar membantu dengan masing-masing program tersendiri di Instansi mereka untuk membangun status desa menjadi mandiri,” tutupnya

Continue Reading

Lintas Kalbar

Sekda Kalbar Dorong Tujuh Kabupaten Tingkatkan Pelaksanaan SAKIP

Published

on

By

Sekda Kalbar Dorong Tujuh Kabupaten Tingkatkan Pelaksanaan SAKIP
Sekda Kalbar Leysandri

Gencil News – Sekda Kalbar Leysandri meminta kepada tujuh Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan melayani secara adil dan bijaksana melalui SAKIP.

SAKIP adalah sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan. Sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Penyelenggaraan SAKIP mempunyai tujuan akhir pada peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui sejumlah perubahan seperti  perencanaan strategis yang berkualitas, penjabaran kinerja, keterlibatan dari pemangku kepentingan, serta pelaporan kinerja yang berkualitas.

“Saya berharap kegiatan ini mampu mendorong tujuh Kabupaten di wilayah Kalbar. Yaitu Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, Kubu Raya, Landak, Melawi, Sanggau dan Sintang untuk meningkatkan penyelenggaraan SAKIP di daerah masing-masing. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melayani secara adil dan bijaksana melalui perbaikan-perbaikan yang ditindak lanjuti,” ungkapnya saat membuka acara Pendampingan Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rabu (16/6/2021).

Ia juga menyampaikan, bahwa proses panjang dalam mewujudkan tanggung jawab moral untuk melakukan reformasi birokrasi. Sebagai pintu masuk dalam melakukan akselerasi pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Pemprov Kalbar Gelar Vaksinasi Massal, Pendaftar Capai 525 Orang

Published

on

By

Pemprov Kalbar Gelar Vaksinasi Massal, Pencaftar Capai 525 Orang
Gubernur Kalbar Sutarmidji tinjau kegiatan vaksinasi

Gencil News – Gubernur Kalimantan Barat melakukan peninjauan terhadap kegiatan vaksinasi kepada masyarakat secara massal. Vaksinasi massal tersebut terlaksana di GOR Pangsuma Pelataran GOR Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak, Kamis (17/6/2021).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson, Kasat Pol PP Kalbar, Anthonius Rawing,dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Kalbar, Sefpri Kurniadi turut mendampingi Gubernur Kalbar.

Dari keterangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Harison mengatakan, bahwa pada hari ini yang mendaftar vaksin secara online ada 525 orang. Namun ada yang datang secara manual atau tidak mendaftar secara online, tapi tetap difasilitasi.

“Targetnya kita melaksanakan vaksinasi ini selama tiga hari mulai tanggal 17, 18, dan 19 Juni 2021. Setelah itu nanti akan berkeliling ke tempat-tempat lain di mal-mal. Agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah pelayanan vaksinasi Covid-19 ini,” jelasnya.

Untuk vaksinasi hari ini, rata rata usia 40 tahun ke atas, dan masyarakat menyambut antusias. Supaya tidak terjadi kerumunan, maka pendaftaran wajib melalui online.

“Makanya pendaftarannya harus online. Kalau pendaftarannya online, kami sudah susun nanti siapa, nomor berapa, dan datang harus jam berapa,” pinta Harison.

Untuk masyarakat, persyaratan untuk mendapatkan vaksinasi hanya dengan membawa Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu masing-masing wajib membawa alat tulis.

“Persyaratannya hanya dengan membawa KTP, nanti bawa juga alat tulis, karena mereka harus menulis untuk riwayat penyakitnya,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan, persediaan vaksin di Kalbar masih banyak. Karena kemaren Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ini terpaku hanya untuk lansia, ke depan akan kita tingkatkan cakupan pelayanannya kepada semua usia.

“Nanti akan kita buka pelayanan untuk usia yang lain diharapkan masyarakat akan banyak yang ingin divaksin. Sehingga mempercepat cakupan pelayanan vaksin kita. Pemprov Kalbar juga bekerja sama dengan Kodam, Bakesdam dan Biddokkes Polda Kalbar. Nanti ke depan masing-masing akan terus bekerja sama untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 ini,” tutupnya.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Leysandri Minta Pemda Tak Ragu Berikan Bantuan Hukum Dan Sengketa

Published

on

By

Leysandri Minta Pemda Tak Ragu Berikan Bantuan Hukum Dan Sengketa
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Leysandri

Gencil News – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Leysandri membuka secara resmi Rapat Koordinasi Bantuan Hukum Provinsi Kalbar Tahun 2021. Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar yang menginisiasi kegiatan rakot tersebut.

Dalam hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2014 dengan didasari banyaknya persoalan hukum yang muncul. Baik itu di Kemendagri maupun Pemda, maka dengan aturan tersebut agar Pemda tidak ragu-ragu lagi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa.

Sekda Kalbar dalam sambutannya mengatakan, sebagai langkah pencegahan berbagai permasalahan hukum litigasi dan nonlitigasi, serta upaya efektifitas supremasi hukum pelaksanaan pemerintah. Maka peran biro hukum/bagian hukum sangat perlu.

“Seperti memaksimalkan peran biro hukum dan bagian hukum dalam memfilter berbagai kebijakan dan penyelesaian permasalahan hukum Pemerintah Daerah. Memperhatikan konsistensi kapasitas SDM dengan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang hukum,” ucapnya, Rabu (16/6/2021).

Rakor bantuan hukum kali ini merupakan momen yang tepat dan positif sebagai tolok ukur penyelesaian penanganan perkara di daerah.

“Apalagi sering kali kita mendengar istilah tidak ada makan siang gratis. Dalam artian tentu hal ini menjadi tantangan dan sangat kontradiktif dengan prinsip penegakan hukum atau istilah lain hendaklah adanya penegakan keadila, walau langit akan runtuh,” jelas Sekda Kalbar.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING