PGRI Kalbar Akan Surati Gubernur Perkara TPP Guru Non Sertifikasi
Connect with us

Lintas Kalbar

PGRI Kalbar Akan Surati Gubernur Perkara TPP Guru Non Sertifikasi

Published

on

PGRI Kalbar Akan Surati Gubernur Perkara TPP Guru Non Sertifikasi
PGRI Kalbar audiensi dengan Komisi V DPRD terkait isi Pergub No. 22 Tahun 2021

Gencil News – Pengurus PGRI Kalbar akan surati Gubernur Kalbar Sutarmidji terkait isi Pergub No. 22 Tahun 2021 tentang penetapan besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk guru non sertifikasi dan guru sertifikasi sesuai kelas jabatan.

Wakil Ketua PGRI Provinsi Kalbar, Muhammad Firdaus mengatakan akan terus mendesak Komisi V DPRD Provinsi Kalbar untuk menyampaikan aspiranya kepada Gubernur Kalbar. Ia mengaku sudah tiga kali melakukan audensi.

“Kita sudah tiga kali audiensi, pertama bersama BKD Provinsi Kalbar, kedua Gubernur Kalbar. Namun di hadiri Wakil Gubernur dan hari ini bersama Komisi V DPRD Prov Kalbar,” ujarnya, Senin (22/3/2021)

Menurutnya isi pergub tersebut guru tidak masuk dalam kelas klaster dari 1 sampai 17 dan adanya revisi atas pergub tersebut.

Kedatangan pengurus PGRI ini meminta agar guru yang Non sertifikasi dan juga sertifikasi kalau bisa di masukan kedalam kelas klaster. Karena TPP merupakan anggaran Daerah bukan dana APBN.

“Pengurus PGRI meminta haknya guru, karena ranah hukum dari peraturan pemerintah tentang TPP sudah jelas. Akan tetapi Guru yang ada di Kalimantan Barat khususnya SMK dan SMA tidak mendapatkan hal tersebut, guru hanya mendapatkan Rp 250.000 dan pembagiannya tidak jelas serta asal usulnya dari mana?,” terangnya

Bahkan ia menegaskan akan melakukan aksi turun ke jalan jika tidak ada tanggapan dari Gubernur Kalbar.

“Kalau sudah tidak ada tanggapan positif dari Sutarmidji Gubernur Kalimantan Barat akan melakukan aksi kejalan untuk meminta keadilan dari pemerintah daerah” pungkasnya Muhammad firdaus

Pertanyakan sumber perhitungan gaji guru non sertifikasi

Sementara itu, Perwakilan Guru non sertifikasi kalbar, Syarif Faisal menerangkan jika guru fungsional di kalbar tidak mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan tidak ada kejelasan pasti dari pemerintah daerah.

Guru khususnya non sertifikasi yang tertera Pergub No. 22 Tahun 2021 hanya mendapatkan Rp. 250.000. ia mempertanyakan sumber perhitungan dari mana dan bagaimana sistem perhitungannya.

“Kok Bisa muncul 250.000 dengan alasan menyesuaikan keuangan daerah, sedangkan besaran tertinggi yang tertera dipergub untuk TPP berdasarkan keuangan daerah itu bukan untuk guru non sertifikasi” pungkas Syarif Faisal

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Lintas Kalbar

Sutarmidji Mendesak Prosedur Realisasi APBN Pusat Lebih Mudah

Published

on

By

Sutarmidji Mendesak Prosedur Realisasi APBN Pusat Lebih Mudah
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H, M. Hum,

Gencil News – Gubernur Kalbar, Sutarmidji menilai setiap daerah butuh percepatan dalam merealisasikan kebutuhan pembangunan pada semua aspek yang pelaksanaannya bergantung kepada pihak kementerian.

Hal ini menyebabkan banyak daerah bergantung pada belanja oleh pihak Kementerian, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

“Perlu ada evaluasi terhadap kemudahan merealisasikan anggaran. Saya melihat proses pengadaan pun kurang begitu cepat. Seharusnya, Kementerian dan Lembaga bisa mempercepat proses tersebut,” terangnya saat acara “Rilis Kinerja APBN, Makroekonomi, dan Moneter Kalimantan Barat Semester I Tahun 2021”, Rabu (28/7/2021).

Kendati demikian, tidak dapat pula menyalahkan pemerintah pusat.

“Kita juga tidak bisa menyelahkan kebijakan pemerintah pusat. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” kata dia.

Apabila Pemerintah Daerah dapat merespons dengan cepat masalah penyerapan anggaran yang sudah dialokasikan ke daerah. Gubernur meyakini semua program yang telah tersusun dapat segera terlaksana.

“Jika pemda mampu mempercepat merealisasikan anggaran yang sudah ditransfer. Saya yakin program-program tersusun dapat terealisasi dengan cepat,” ungkap Sutarmidji.

Lebih lanjut ia mengungkapkan kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini semakin membaik.

“Nilai tukar petani semakin bagus, harga sawit, karet, kelapa, juga semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan kita semakin baik,” papar dia.

Menyinggung masalah Rancangan Undang-Undang Dana Bagi Hasil (RUU DBH). Gubernur meminta agar landasan hukum perhitungannya berdasarkan pada daerah penghasil.

“Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dana Bagi Hasil (RUU DBH), seharusnya berdasarkan pada daerah penghasil. Bukan dari hitungan ekspor, supaya infrasrktruktur lebih terjaga,” pungkasnya

Continue Reading

Lintas Kalbar

Gubernur Kalbar Kebut Pemerataan Sinyal Di Desa Tuntas Tahun 2022

Published

on

By

Gubernur Kalbar Kebut Pemerataan Sinyal Di Desa Tuntas Tahun 2022
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H, M. Hum, saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi

Gencil News – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki 170 desa di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Dalam kegiatan yang mengangkat tema ” Menuju Indonesia Digital 2024 ” ini, Gubernur Kalbar mengungkapkan hampir seluruh desa memiliki menara BTS (Base Transceiver Station), namun dengan kekuatan sinyal masih lemah.

“Dari 170 desa di daerah 3T, tersisa 25 desa yang belum ada sinyal. Insyaallah, tahun depan bisa selesai semuanya. Permasalahannya yaitu ada spot yang kuat sinyal dan ada juga spot yang sinyalnya lemah,” ungkapnya saat menjadi narasumber pada salah satu TV swasta pada Selasa malam (27/7/2021).

Dengan itu, Gubernur berharap daerah 3T yang tidak ada pemancar komunikasi di Provinsi Kalbar bisa memiliki alat pemancar komunikasi melalui program BAKTI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, .

“Pemprov Kalbar mengajukan pemasangan pemancar komunikasi di 256 desa. Kami berharap dapat terakomodir semua, sehingga daerah-daerah di Kalbar bisa mengikuti jejak daerah yang ada di Pulau Jawa,” terangnya

Menurutnya, wilayah Kalbar ini lebih luas daripada Pulau Jawa dan Bali, sehingga sangat sulit untuk berinteraksi antar desa. Kalimantan Barat memiliki 2.031 desa, serta 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

“Yang tidak kalah penting itu, pemerintah pusat dapat menyederhanakan regulasi yang ditetapkan. Dalam hal perizinan dan pengimplementasian pembangunan berbasis telekomunikasi. Pada prinsipnya masyarakat siap dan bersemangat untuk membantu pemerintah. Bahkan ada yang siap memberikan lahannya untuk digunakan sebagai tempat pembangungan pemancar/BTS,” kata orang nomor satu di Kalbar

Ia memaparkan, saat ini kualitas sinyal telekomunikasi yang ada di Kalbar yaitu sinyal kuat di daerah 3T sebanyak 23%, 15% tidak ada sinyal, dan sebanyak 62% kualitas sinyal lemah.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Kalbar Kembali Mendapatkan Bantuan Tabung Oksigen Dari Malaysia

Published

on

By

Kalbar Kembali Mendapatkan Bantuan Tabung Oksigen Dari Malaysia

Gencil News – Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menerima penyerahan Bantuan Tabung Oksigen dari Pemerintah Sarawak, Malaysia untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Bantuan ini dari Ketua Menteri Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Tan Sri Datuk Amar, James Jemut Masing Timbalan. Acara serah terima berlangsung di tapal batas PLBN Tebedu, Sarawak, Malaysia.

Bantuan oksigen ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pemprov Kalbar dengan Pemerintah Sarawak Malaysia.

“Kerjasama ini untuk memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit – rumah sakit rujukan Covid-19 wilayah Kalbar,”

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad mewakili Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalbar mengapresiasi pemerintah Malaysia yang telah membantu oksigen.

Kali ini Kalbar mendapatkan bantuan dari Malaysia sebanyak 7 isotank.

“Kami bersyukur Malaysia bisa membantu dalam kekurangan ini. Kurang lebih 7 isotank. Ini sangat-sangat membantu. Karena memang kondisi kami di Kalbar sangat terbatas,” ucapnya.

Pangdam XII/Tpr yang juga selaku Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kalbar mengungkapkan bahwa bantuan tersebut tentunya akan sangat membantu memenuhi pasokan oksigen di Kalbar.

Sehingga dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemprov Kalbar ini tidak terjadi lagi kekhawatiran masyarakat.

“Kami berharap kedepannya ini bisa ditingkatkan dalam level perdagangan. Karena kebutuhan oksigen kita sangat besar. Kita saling menjaga,” pungkasnya

Continue Reading

Lintas Kalbar

Gubernur Sutarmidji: Perlu Evaluasi Untuk Kemudahan Realisasi Anggaran

Published

on

Gubernur Sutarmidji
Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum dalam acara "Rilis Kinerja APBN, Makroekonomi, dan Moneter Kalimantan Barat Semester I Tahun 2021" di Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/7/2021).

 Gencil News – Pontianak – Gubenur Sutarmidji merasa perlu adanya evaluasi terhadap kemudahan dalam merealisasikan anggaran. Menurut Gubernur Sutarmidji setiap daerah membutuhkan percepatan dalam merealisasikan kebutuhan pembangunan di semua aspek yang pelaksanaannya bergantung kepada pihak kementerian.

Hal ini menyebabkan banyak daerah bergantung pada belanja yang dilakukan oleh pihak Kementerian, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

“Perlu ada evaluasi terhadap kemudahan merealisasikan anggaran. Saya melihat proses pengadaan pun kurang begitu cepat. Seharusnya, Kementerian dan Lembaga bisa mempercepat proses tersebut,” tegas dia.

“Kebijakan Pemerintah Pusat tidak juga bisa disalahkan. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” kata dia.

Apabila Pemerintah Daerah dapat merespons dengan cepat masalah penyerapan anggaran yang sudah dialokasikan ke daerah, Gubernur yakin semua program yang telah disusun dapat segera terlaksana.

“Jika pemda mampu mempercepat merealisasikan anggaran yang sudah ditransfer, saya yakin program-program yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan cepat,” ungkap H. Sutarmidji.

Lebih lanjut dia mengungkapkan kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini semakin membaik.

“Nilai tukar petani semakin bagus, harga sawit, karet, kelapa, juga semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan kita semakin baik,” papar Sutarmidji

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING