Sehari Terapkan PPKM Darurat, Kota Singkawang Keluar Dari Zona Merah
Connect with us

Lintas Kalbar

Sehari Terapkan PPKM Darurat, Kota Singkawang Keluar Dari Zona Merah

Published

on

Sehari Terapkan PPKM Darurat, Kota Singkawang Keluar Dari Zona Merah
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie saat meninjau Tes SWAB warga Singkawang

Gencil News – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan kondisi Kalbar saat ini yang sudah dapat terkendali terkait kasus Covid-19. Pasalnya awal Juli 2021 dua kota yang ada di Kalbar masuk kategori zona merah.

Sebelumnya Kota Pontianak sudah dua pekan masuk kategori zona merah kemudian disusul Kota Singkawang. Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk menetapkan dua kota ini agar menerapkan PPKM Darurat sebagaimana Jawa dan Bali.

Tak berlangsung lama, setelah resmi menerapkan PPKM Darurat pada Senin 12 Juli 2021. Kota Singkawang pada hari Selasa 13 Juli 2021 dinyatakan tidak lagi berstatus zona merah.

Hal ini diungkapkan Sutarmidji pada laman akun facebook pribadinya.

“Alhamdulillah Singkawang hari ini sudah tidak zona merah lagi, semoga Pontianak minggu depan keluar dari zone merah agar aktivitas tidak bnyak terhambat,” tulis Sutarmidji Selasa 13 Juli 2021.

Ia juga terus mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar angka keterjangkitan Covid-19.

“Ayo kita patuhi prokes agar yg terjangkit berkurang drastis dan yg terpapar segera sembuh. Hari ini cukup bnyak yang negatif dan ada lebih 60 yang dirawat sudah hampir sembuh. Mari kita doakan. Lebih baik dirumah dulu,” tambahnya

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Lintas Kalbar

Kalbar Jadi Provinsi Terbaik Kedua Nasional Indeks KIP Skala Nasional

Published

on

By

Kalbar Jadi Provinsi Terbaik Kedua Nasional Indeks KIP Skala Nasional

Gencil News – Provinsi Kalbar menduduki posisi kedua terbaik Nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 dengan skor 80,38. Capaian tersebut berdasarkan penilaian kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang (UU) Komisi Informasi Publik (KIP).

UU ini menyangkut terkait persepsi masyarakat terhadap UU KIP, hak mendapatkan informasi, serta kepatuhan badan public dalam menjalankan putusan sengketa Informasi.

Sebelumnya pemerintah provinsi Kalbar juga menerima penghargaan yang sama pada tahun 2018.

“Alhamdulillah Kalbar berada pada peringkat 2 setelah Bali untuk Score Indeks Keterbukaan Informasi Nasional,” tulis Gubernur Kalbar pada akun instagram pribadinya @Sutarmidji, Selasa (21/09/20210.

Ia berharap dengan keterbukaan informasi publik ini integritas tata kelola pemerintahan provinsi Kalbar lebih baik lagi.

“Semoga kedepan kita terus bisa lbh baik demi Integritas Tata Kelola Pemerintahan.,”

Hal ini karena menurutnya keterbukaan informasi publik merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan

Continue Reading

Lintas Kalbar

Masyarakat Kalbar Terima 13.829 Sertifikat Tanah Dari Pemerintah

Published

on

By

Masyarakat Kalbar Terima 13.829 Sertifikat Tanah Dari Pemerintah
Penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat Kalbar

Gencil News – Untuk menghindari konflik yang terus menerus terjadi dalam urusan agraria. Dengan itu, pemerintah menyerahkan sebanyak 13.829 sertifikat kepada masyarakat di 8 kabupaten di wilayah Kalbar.

Untuk Kabupaten Sekadau penyerahannya sebanyak 6.000 sertifikat, Kabupaten Sintang sebanyak 4.000 sertifikat, Kabupaten Kubu Raya 1.000 sertifikat. Kemudian Landak 500 sertifikat, Kabupaten Melawi 750 sertifikat.

Kabupaten Sambas 969 sertifikat, Kabupaten Kapuas Hulu 460 sertifikat, dan Kabupaten Kayong Utara 150 sertifikat.

Wagub Kalbar, Ria Norsan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Kementerian ATR/BPN yang telah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan hak milik tanah, yaitu sertifikat.

“Bahkan ada tanah yang sengketanya baru terselesaikan dalam waktu 60 tahun. Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Kementerian ATR/BPN karena pelayanan pemberian hak milik kepada masyarakat semakin baik,” ujar Ria Norsan.

Wagub juga menyampaikan pesan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat tanah untuk menjaga dan menggunakan sertifikat dengan baik. Ia meminta kepada penerima sertifikat untuk menggunakannya pada hal hal yang bermanfaat.

“Jangan sampai sertifikat ini digunakan dengan konsumtif. Kemudian menjadi jaminan kepada pihak bank dan uangnya untuk hal yang tidak prinsip. Seperti tidak digunakan untuk membuka usaha,” terangnya

Ria Norsan berharap Kanwil ATR/BPN Prov Kalbar semakin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Sutarmidji Harap Pj Sekda Kalbar Selesaikan Penyerapan Anggaran

Published

on

By

Sutarmidji Harap Pj Sekda Kalbar Selesaikan Penyerapan Anggaran
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H, M. Hum, melantik Pj Sekda Provinsi Kalbar, Samuel

Gencil News – Gubernur Kalbar, Sutarmidji melantik Pj Sekda Provinsi Kalbar, Samuel. Ia mengungkapkan pengangkatan Pj Sekda lantaran tugas Plh Sekda sebelumnya hanya berlaku satu bulan masa jabatan.

Saat ini Gubernur Kalbar sedang melakukan seleksi terbuka (open bidding) yang akan diumumkan pada tanggal 27 September 2021.

“Proses seleksi terbuka (open bidding) sedang dilaksanakan. Tanggal 27 September 2021 selesai proses seleksi dan hasilnya akan disampaikan ke Kemendagri. Untuk kemudian mendapatkan Surat Keputusan dari Presiden RI,” ujar Sutarmidji, Rabu (22/9/2021).

Ia mengungkapkan proses ini bisa memakan waktu 2-3 bulan. Kemudian menunggu terbitnya Surat Keputusan Pelantikan Sekda definitif.

“Mudah-mudahan lebih cepat. Bapak Samuel menjabat sebagai Pj Sekda Kalbar sampai terbitnya Surat Keputusan Pelantikan Sekda definitif. Saya tidak mengintervensi keputusan pemenang seleksi jabatan Sekda definitif,” ungkapnya

Gubernur berharap Pj Sekda Kalbar dapat segera menyelesaikan penyerapan anggaran pada perangkat daerah demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya minta segera melakukan realisasi anggaran. Perangkat daerah yang lama dalam merealisasikan anggaran akan mendapat pagu anggaran yang lebih kecil di tahun yang akan datang,” tegas Gubernur.

Rencana APBD

Sementara itu, Samuel menyampaikan tidak menyangka akan mendapat kepercayaan menjabat sebagai Pj Sekda Prov Kalbar. Kemudian, hal yang akan menjadi prioritas Pj Sekda Prov Kalbar yaitu Penyusunan Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penyusunan APBD Tahun Angaran 2022, sesuai arahan Gubernur Kalbar.

“Saya tidak menyangka dipercaya oleh Gubernur Kalbar sebagai Pj Sekda Prov Kalbar. Saya akan bekerja  secara maksimal dan sebaik mungkin, sambil menunggu Sekda Prov Kalbar yang definitif. Untuk prioritas, saya akan merealisasikan anggaran dan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 dan Penyusunan APBD TA 2022,” ujar Samuel.

Untuk saat ini mekanisme penganggaran sudah terlaksana dan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tinggal 2 tahapan lagi, yaitu Rapat Gabungan dan Rapat Persetujuan Bersama. Sedangkan untuk APBD Murni TA 2022 sudah disepakati dalam Rapat Paripurna KUA-PPAS dan pengajuan untuk RAPBD TA 20222 akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Prov Kalbar,” pungkas Samuel

Continue Reading

Lintas Kalbar

Penyerahan Sertifikat TORA Serentak Oleh Presiden, Kalbar dapat 13.829

Published

on

Penyerahan Sertifikat TORA Serentak Oleh Presiden, Kalbar dapat 13.829

Gencil News – Presiden Joko Widodo menyerahkan sejumlah 124.120 Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tahun 2021.

Acara penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual, di Istana Negara dan diikuti oleh 26 Provinsi se-Indonesia, Rabu (22/9/2021).

“Hari ini, bertepatan dengan hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021, saya akan menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 Provinsi dan 127 Kabupaten dan Kota, 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konfilk agraria di 7 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas di Tahun 2021” Jelas Presiden Jokowi.

Selain menyerahkan sertifikat tanah, Presiden Joko Widodo juga meminta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk menyalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk dan pelatihan-pelatihan, agar tanah yang digarap bisa lebih produktif dan memberikan hasil untuk membantu kehidupan penerima sertifikat.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar Ery Suwondo mengatakan, pada penyerahan kali ini Kalbar mendapatkan 13.829 Sertifikat yang meliputi 8 Kabupaten di wilayah Kalbar.

8 Kabupaten dimaksud yaitu : Kabupaten Sekadau, Sintang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Sambas, Kapuas Hulu dan Kayong Utara, dengan total luas 12.785,23 Ha.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING