Sutarmidji Ingin Wako dan Bupati Jalankan PPKM Mikro Secara Ketat
Connect with us

Lintas Kalbar

Sutarmidji Ingin Wako dan Bupati Jalankan PPKM Mikro Secara Ketat

Published

on

Sutarmidji Ingin Wako dan Bupati Jalankan PPKM Mikro Secara Ketat

Gencil News – Dalam penerapan PPKM berbasis mikro di Kalbar, Gubernur Sutarmidji ingin Wako dan Bupati dapat menjalankan PPKM Mikro secara ketat. Ia pun meminta kepada Kepala Daerah untuk dapat tegas memberlakukan penutupan beberapa tempat, yang disinyalir dapat menyebabkan keterjangkitan covid-19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, salah satunya adalah dengan menutup tempat perbelanjaan, tempat umum, warung kopi, restoran, cafe, karoke lebih awal, yaitu pada pukul 21.00 WIB.

Sutarmidji pun mengimbau kepada Kepala Daerah untuk tidak takut menjalankan testing dan tracing. Tidak perlu takut jika daerahnya berubah menjadi mengarah kepada zona tertentu. Karena bentuk penanganan covid-19 begitu caranya, menurut Sutarmidji.

“Seperti Sekadau beberapa waktu lalu takut banyak yang positif, contoh saja Bengkayang saat Plt yang bertugas kemarin hampir zona merah, Landak juga pernah kasusnya tinggi, tapi itu tidak masalah. Memang begitulah penangannya namun sekarang sudah mulai landai,” ujarnya – seperti dikutip dari Tribun Kalbar.

Gubernur Sutarmidji juga menyampaikan penilaiannya soal penanganan Covid-19, yang dilakukan Kepala Daerah. Menurutnya, masih ada sejumlah Kepala Daerah yang masih belum maksimal dalam menangani ini. Untuk itu, Sutarmidji mengajak para Wako dan Bupati untuk bersama kerja keras dalam menekan lajunya perebakan corona, pada masing-masing daerah.

“Semuanya tinggal kalau mau saja. Saya menilai swab yang kendor bupatinya tidak mampu mengendalikan jajaran dinas kesehatan untuk kegiatan swab,” ujarnya.

“Saya juga khawatir Kubu Raya dan Kayong Utara karena tingkat testingnya sangat rendah. Saya bigung. Daerah ini hanya menyampaikan swab saja, yang memeriksanya laboratorium kita di provinsi,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan, apa yang ia lakukan adalah sebagai upaya keras untuk menyelematkan masyarakat Kalbar dari keterjangkitan virus corona. Untuk itu, ia minta keseriusan para Kepala Daerah menangani covid-19.

Sutarmidji pun serius mengatakan, bahwa ia tidak akan mentransfer dana bagi hasil. Jika para Kepala Daerah tidak serius menangani covid-19 di daerahnya masing- masing.

“Terserah mau lapor kemana karena mereka mengabaikan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Lintas Kalbar

Kalbar Jadi Provinsi Terbaik Kedua Nasional Indeks KIP Skala Nasional

Published

on

By

Kalbar Jadi Provinsi Terbaik Kedua Nasional Indeks KIP Skala Nasional

Gencil News – Provinsi Kalbar menduduki posisi kedua terbaik Nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 dengan skor 80,38. Capaian tersebut berdasarkan penilaian kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang (UU) Komisi Informasi Publik (KIP).

UU ini menyangkut terkait persepsi masyarakat terhadap UU KIP, hak mendapatkan informasi, serta kepatuhan badan public dalam menjalankan putusan sengketa Informasi.

Sebelumnya pemerintah provinsi Kalbar juga menerima penghargaan yang sama pada tahun 2018.

“Alhamdulillah Kalbar berada pada peringkat 2 setelah Bali untuk Score Indeks Keterbukaan Informasi Nasional,” tulis Gubernur Kalbar pada akun instagram pribadinya @Sutarmidji, Selasa (21/09/20210.

Ia berharap dengan keterbukaan informasi publik ini integritas tata kelola pemerintahan provinsi Kalbar lebih baik lagi.

“Semoga kedepan kita terus bisa lbh baik demi Integritas Tata Kelola Pemerintahan.,”

Hal ini karena menurutnya keterbukaan informasi publik merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan

Continue Reading

Lintas Kalbar

Masyarakat Kalbar Terima 13.829 Sertifikat Tanah Dari Pemerintah

Published

on

By

Masyarakat Kalbar Terima 13.829 Sertifikat Tanah Dari Pemerintah
Penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat Kalbar

Gencil News – Untuk menghindari konflik yang terus menerus terjadi dalam urusan agraria. Dengan itu, pemerintah menyerahkan sebanyak 13.829 sertifikat kepada masyarakat di 8 kabupaten di wilayah Kalbar.

Untuk Kabupaten Sekadau penyerahannya sebanyak 6.000 sertifikat, Kabupaten Sintang sebanyak 4.000 sertifikat, Kabupaten Kubu Raya 1.000 sertifikat. Kemudian Landak 500 sertifikat, Kabupaten Melawi 750 sertifikat.

Kabupaten Sambas 969 sertifikat, Kabupaten Kapuas Hulu 460 sertifikat, dan Kabupaten Kayong Utara 150 sertifikat.

Wagub Kalbar, Ria Norsan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Kementerian ATR/BPN yang telah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan hak milik tanah, yaitu sertifikat.

“Bahkan ada tanah yang sengketanya baru terselesaikan dalam waktu 60 tahun. Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Kementerian ATR/BPN karena pelayanan pemberian hak milik kepada masyarakat semakin baik,” ujar Ria Norsan.

Wagub juga menyampaikan pesan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat tanah untuk menjaga dan menggunakan sertifikat dengan baik. Ia meminta kepada penerima sertifikat untuk menggunakannya pada hal hal yang bermanfaat.

“Jangan sampai sertifikat ini digunakan dengan konsumtif. Kemudian menjadi jaminan kepada pihak bank dan uangnya untuk hal yang tidak prinsip. Seperti tidak digunakan untuk membuka usaha,” terangnya

Ria Norsan berharap Kanwil ATR/BPN Prov Kalbar semakin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Sutarmidji Harap Pj Sekda Kalbar Selesaikan Penyerapan Anggaran

Published

on

By

Sutarmidji Harap Pj Sekda Kalbar Selesaikan Penyerapan Anggaran
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H, M. Hum, melantik Pj Sekda Provinsi Kalbar, Samuel

Gencil News – Gubernur Kalbar, Sutarmidji melantik Pj Sekda Provinsi Kalbar, Samuel. Ia mengungkapkan pengangkatan Pj Sekda lantaran tugas Plh Sekda sebelumnya hanya berlaku satu bulan masa jabatan.

Saat ini Gubernur Kalbar sedang melakukan seleksi terbuka (open bidding) yang akan diumumkan pada tanggal 27 September 2021.

“Proses seleksi terbuka (open bidding) sedang dilaksanakan. Tanggal 27 September 2021 selesai proses seleksi dan hasilnya akan disampaikan ke Kemendagri. Untuk kemudian mendapatkan Surat Keputusan dari Presiden RI,” ujar Sutarmidji, Rabu (22/9/2021).

Ia mengungkapkan proses ini bisa memakan waktu 2-3 bulan. Kemudian menunggu terbitnya Surat Keputusan Pelantikan Sekda definitif.

“Mudah-mudahan lebih cepat. Bapak Samuel menjabat sebagai Pj Sekda Kalbar sampai terbitnya Surat Keputusan Pelantikan Sekda definitif. Saya tidak mengintervensi keputusan pemenang seleksi jabatan Sekda definitif,” ungkapnya

Gubernur berharap Pj Sekda Kalbar dapat segera menyelesaikan penyerapan anggaran pada perangkat daerah demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya minta segera melakukan realisasi anggaran. Perangkat daerah yang lama dalam merealisasikan anggaran akan mendapat pagu anggaran yang lebih kecil di tahun yang akan datang,” tegas Gubernur.

Rencana APBD

Sementara itu, Samuel menyampaikan tidak menyangka akan mendapat kepercayaan menjabat sebagai Pj Sekda Prov Kalbar. Kemudian, hal yang akan menjadi prioritas Pj Sekda Prov Kalbar yaitu Penyusunan Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penyusunan APBD Tahun Angaran 2022, sesuai arahan Gubernur Kalbar.

“Saya tidak menyangka dipercaya oleh Gubernur Kalbar sebagai Pj Sekda Prov Kalbar. Saya akan bekerja  secara maksimal dan sebaik mungkin, sambil menunggu Sekda Prov Kalbar yang definitif. Untuk prioritas, saya akan merealisasikan anggaran dan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 dan Penyusunan APBD TA 2022,” ujar Samuel.

Untuk saat ini mekanisme penganggaran sudah terlaksana dan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tinggal 2 tahapan lagi, yaitu Rapat Gabungan dan Rapat Persetujuan Bersama. Sedangkan untuk APBD Murni TA 2022 sudah disepakati dalam Rapat Paripurna KUA-PPAS dan pengajuan untuk RAPBD TA 20222 akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Prov Kalbar,” pungkas Samuel

Continue Reading

Lintas Kalbar

Penyerahan Sertifikat TORA Serentak Oleh Presiden, Kalbar dapat 13.829

Published

on

Penyerahan Sertifikat TORA Serentak Oleh Presiden, Kalbar dapat 13.829

Gencil News – Presiden Joko Widodo menyerahkan sejumlah 124.120 Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tahun 2021.

Acara penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual, di Istana Negara dan diikuti oleh 26 Provinsi se-Indonesia, Rabu (22/9/2021).

“Hari ini, bertepatan dengan hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021, saya akan menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 Provinsi dan 127 Kabupaten dan Kota, 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konfilk agraria di 7 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas di Tahun 2021” Jelas Presiden Jokowi.

Selain menyerahkan sertifikat tanah, Presiden Joko Widodo juga meminta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk menyalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk dan pelatihan-pelatihan, agar tanah yang digarap bisa lebih produktif dan memberikan hasil untuk membantu kehidupan penerima sertifikat.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar Ery Suwondo mengatakan, pada penyerahan kali ini Kalbar mendapatkan 13.829 Sertifikat yang meliputi 8 Kabupaten di wilayah Kalbar.

8 Kabupaten dimaksud yaitu : Kabupaten Sekadau, Sintang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Sambas, Kapuas Hulu dan Kayong Utara, dengan total luas 12.785,23 Ha.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING