48 Titik Api Ada di Ketapang, Midji: Biar Masyarakat Tahu

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji membuka Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla di Provinsi Kalbar, di Balai Petitih, pada hari Selasa (2/12/2019).

Rapat yang dihadiri Bupati dan Wali Kota 14 Kabupaten/Kota di Kalbar dan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI. Doni Monardo ini, merupakan evaluasi penanganan Karhutla yang terjadi sepanjang 2019.

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji mengungkapkan, dengan adanya rapat evaluasi tersebut sebagai bentuk konkrit pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Kalbar agar kedepannya tidak terjadi lagi.

“Kegiatan ini merupakan evaluasi penanganan Karhutla selama ini nanti dari hasil evaluasi, kita akan membuat satu hal yang kongkrit penangan Karhutla. Saya berharap kedepan ini tidak terjadi lagi dan perbaikan dalam penangan Karhutla,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji.

Baca juga   Kemenkumham Berikan Surat Rekomendasi Amnesti untuk Baiq Nuril

Ia pun meminta seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah serta para perusahaan perkebunan yang ada, untuk mencengah terjadinya Karhutla setiap tahunnya itu.

“Dalam rapat ini kita tidak mencari siapa yang salah, namun dalam rapat evaluasi kita meminta bersama-sama mencegah jangan sampai terjadi lagi Karhutla,” tuturnya.

Pada kegiatan tersebut, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menyayangkan Bupati Ketapang yang tidak hadir langsung. Sebab sampai saat ini, kabupaten ketapang itu masih ditemukan titik api terbanyak.

“Daerah lain sudah tidak ada, di Ketapang bisa ada 48 titik api. Saya sengaja tayangkan grafik titik api Kalbar di data analytic room supaya masyarakat bisa tahu daerah mana yang paling banyak titik api,” tegasnya.

Baca juga   Kabut Asap Mulai Ganggu Malaysia dan Singapura

Selain itu, dirinya pun sangat menyayangkan jika terjadi Karhutla posisi Gubernur selalu disalahkan, padahal yang memberi izin kebun adalah bupati dan wali kota, sedangkan pemberian izin penggunaan hutan itu Kementerian KLHK dan pemberian izin konsensi tambang itu Kementerian ESDM.

“Jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di daerah itu mereka (Bupati) mereka bersembunyi. Padahal kita (Gubernur_red) tidak ada beri izin. Tapi yang dimarahi sama Presiden itu Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem,” ujarnya.


“Ketika disuruh cabut setelah terjadi kebakaran di lahan tersebut, tidak juga mau dicabut. Apa masalahnya? Kalau saya pasti cabut, kalau tidak tak ada masalah sama mereka kenapa takut mereka yang salah ya kita cabut,” tegasnya.

Penulis : Gencil News
Editor : Gencil News
Sumber : Gencil News