Bang Midji Akan Anggarkan APBD Untuk Penelitian Manfaat Kratom
Connect with us

Lintas Kalbar

Bang Midji Akan Anggarkan APBD Untuk Penelitian Manfaat Kratom

Published

on

Pihak Sekolah Tidak Perlu Takut Gunakan Dana BOS
Gubernur Kalimantan Barat H.Sutarmidji

Gencil News – Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji atau akrab disapa Bang Midji akan menganggarkan APBD untu penelitian Kratom. Bang Midji berharap penelitian manfaat Kratom lebih lanjut akan melibatkan pihak pakar farmasi.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020, tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian lewat Direktorat Jenderal Hortikultura tanggal 3 Februari 2020, kratom ditetapkan sebagai kategori komoditas tanaman obat atau herbal

Menurut Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalbar nantinya akan melibatkan para pakar farmasi dalam proses penelitian tersebut. Universitas Tanjungpura Pontianak diminta untuk memimpin penelitian tanaman ini.

Manfaat Kratom dan Kontroversinya

Kratom sudah lama dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai ‘obat ajaib’ segala penyakit, mulai dari kecanduan opioid, penghilang rasa sakit, hingga mengatasi kecemasan.

Terlepas dari khasiatnya, kepopuleran Kratom memicu kekhawatiran banyak pemerhati kesehatan. Meski para ilmuwan mengatakan Kratom memiliki efek positif, namun hingga kini masih sedikit sekali penelitian yang menganalisis keamanan dan efek samping keseluruhan dari daun tersebut.

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), salah satu senyawa yang ditemukan dalam kandungan Kratom adalah opioid yang mampu memicu kecanduan hingga kematian.

Sebagai importir utama Kratom, Pemerintah Amerika Serikat bahkan menyebut penggunaan daun tersebut memicu puluhan kasus kematian di negaranya.

Dilansir dari CNN Indonesia Keuntungan berbisnis Kratom tak bisa dianggap sepele. Berdasarkan data 2016, sedikitnya 400 ton Kratom dikirim ke luar negeri dari Kalimantan setiap bulannya.

Nilai penjualan daun tersebut mencapai US$130 juta per tahun atau sekitar US$30 per kilogram. Sebagian besar pelanggan disebut membeli Kratom secara daring melalui Facebook dan Instagram.

Bahkan menurut Kepala Kantor Pos Kalimantan Barat, Zaenal Hamid, sekitar 90 persen pengiriman dari wilayahnya adalah paket Kratom yang dijual ke Amerika Serikat ( 08/11/2019).

Sutarmidji dan BNN tentang Kratom

Gubernur Kalbar H Sutarmidji meminta Badan Narkotika Nasioanl (BNN) harus mengkaji ulang dengan daun Kratom yang sangat membahayakan.

“Harus ada kajian lebih lanjut dan mengenai tata kelolanya,” kata Sutarmidji, Selasa (5/11/2019), saat memberikan sambutan dalam acara Focus Group Discussion mengenai tanaman Kratom yang diadakan BNN Pusat.

Focus Group Discussion mengenai tanaman Kratom yang diadakan BNN Pusat.

Dikatakannya, dengan adanya aturan pelarangan, maka menurutnya pemerintah harus mencarikan solusi bagi masyarakat agar penghasilan mereka tidak hilang.

“Kita harus mencari model penggantinya apa, makanya tadi itu semua masalahnya kita tampung dan kita kaji satu persatu,” jelasnya

“Tata kelolanya itu juga harus kita kaji dan usulkan kepada pusat karena bagaimanapun aturan-aturan tentang ini tidak bisa Parsial di Provinsi karena barang ini bukan hanya di Kalbar tapi juga ada di Daerah lain misalnya di Jawa, sehingga nanti regulasinya tetap pada pusat antar Kementerian. Tangani masalah negatifnya pun antar Kementerian tidak hanya BNN, BNN kan dalam pisotropika kemudian zat adiktif itu BNN,” ujarnya.

Ada yang bilang manfaatnya untuk bahan obat, nah itu nanti pemanfaatannya bagaimana dan harus diproduksi di skala farmasi dan tidak bisa tidak, semua harus melalui uji klinis dan sudah melalui kajian-kajian.

“Kalau Kimia tidak segampang yang di ucapkan, untuk mengurai zat-zat yang di dalam keratom itu perlu penelitian mendalam.


contoh misalnya minyak bumi ada yang menjadi aftur, bensin, solar dan ada yang jadi aspal jadi cara menguraikannya itu perlu adanya teknologi,” jelasnya.

“Intinya, kita tetap memperhatikan masalah pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Sutarmidji Bertemu Moeldoko Bahas Kratom

Daun kratom, tanaman dengan nama latin Mitragyna speciosa dikenal sebagai tanaman herbal dari Indonesia.

Nama tanaman ini belakangan mencuat dan jadi perbincangan di seluruh dunia karena kontroversinya di bidang kesehatan.

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), salah satu senyawa yang ditemukan dalam kandungan tanaman ini adalah opioid yang mampu memicu kecanduan hingga kematian.

Masyarakat petani kratom (mitragyna speciosa) yang berada daerah perbatasan Indonesia – Malaysia wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan solusi terhadap bakal dilarangnya tanaman Kratom oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mulai 2022 mendatang.

Tokoh masyarakat Kapuas Hulu Rajuliansyah yang merupakan mantan Ketua DPRD Kapuas Hulu juga meminta presiden untuk mempertimbangkan tentang pelarangan kratom.

“Tolong pak Presiden segera menyikapi persoalan Kratom, masyarakat kami sudah mengantungkan hidupnya dengan tanaman kratom, berikan kami solusinya, agar kratom jangan dilarang,”

Menyikapi polemik tersebut. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menghadiri pertemuan, Kantor Staf Kepresidenan dipimpin langsung oleh Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Kemudian, didampingi oleh Kepala BNN dan Kepala BPOM Pusat, Kementerian Kesehatan diwakili oleh Dirjennya, selanjutnya ada beberapa peneliti dan pakar, di Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia pada hari rabu (5/2/2020).

Dalam pertemuan tersebut membahas tanaman kratom yang saat ini menimbulkan polemik di tanah air.

Gubenur Kalimantan Barat H. Sutarmidji melakukan beberapa usulan kepada Presiden Ir. Joko Widodo yang diwakilkan beberapa staf kepresiden saat pertemuan berlangsung sebagai berikut :

1). Melakukan penelitian secara farmasi tentang Kratom sebagai bahan baku obat.


2). Melakukan Tata Niaga dalam mengeksport Kratom di Negara yang melegalkan.


3). Masa Pelarangan setidaknya sampai ada hasil penelitian komprehensif.

4). Jikapun Dilarang maka fikirkan dampak ekoligisnta, karena harus ditebang dari 20 juta pohon sedangkan daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah ditetapkan sebagai kawasan paru-paru dunia.


5). Harus dipersiapkan kegiatan pengganti untuk perekonomian bagi 120 ribu jiwa yang ekonomi atau kehidupan mereka tergantung Kratom.

BNN Bahas Penanganan Masalah Tanaman Kratom Dengan KSP

 Dikutip dari laman BNN – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dr.H.Moeldoko, S.I.P menggelar diskusi tentang pembahasan masalah tanaman kratom yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat khususnya di Kalimantan Barat.

Menurutnya, penanganan masalah kratom harus bijaksana dan tidak boleh sembarangan.
Hal ini ia sampaikan setelah mendapat berbagai masukan dari berbagai sisi tentang kratom.

Ia menekankan agar dilakukan penelitian yang lebih mendalam pada tanaman tersebut, sehingga bisa diketahui dampak negatifnya untuk kesehatan, atau di sisi lainnya dapat diketahui apakah kratom ini berpotensi menjadi bahan baku obat atau tidak.


Moeldoko juga menggarisbawahi tentang potensi dampak lingkungan jika memang kratom dilarang dan harus ditebang.

Karena jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta pohon, maka ia berpendapat agar penanganannya juga harus didiskusikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam waktu mendatang.


Dalam kesempatan ini, Kepala BNN RI, Drs. Heru Winarko, S.H  angkat bicara terkait isu kratom. Ia mengungkapkan bahwa kratom memberikan efek yang bahaya bagi kesehatan.


“Bahkan ada kasus kematian akibat penggunaan kratom dan multidrug,” ungkap Kepala BNN, saat menghadiri diskusi di Kantor Staf Kepresidenan, Rabu (5/2).


Kepala BNN menambahkan, jika ada mengemukakan pendapat bahwa kratom sama dengan kopi-kopian, maka itu penggiringan opini yang keliru.


Sementara itu, Kepala BPOM, Dr. Ir. Penny K.Lukito, MCP mengatakan, pihaknya sudah melarang kratom untuk jadi obat herbal dan suplemen pangan. Sementara itu, untuk memastikan kratom menjadi bahan baku obat harus dilakukan serangkaian pengujian klinis.

Melengkapi pandangan tersebut, Dirjen Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan, Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M. Biomed. mengungkapkan bahwa rekomendasi kratom masuk ke narkotika golongan satu diputuskan pada tahun 2017 oleh Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika.

Sejak 2017, ditetapkan pula masa peralihan selama lima tahun. Engko mengatakan bahwa ketika kratom ini dilarang, maka masing-masing kementerian atau lembaga terkait harus melakukan upaya mitigasi.


Ia juga menambahkan bahwa persoalan kratom tak hanya sebatas aspek ilmiah namun juga membutuhkan pertimbangan dari aspek pertahanan keamanan.

Oleh karena itulah, Menkopolhukam menjadi leader aspek pertahanan dan keamanan terkait kratom. Setelah dilakukan rapat dengan pihak Menkopolhukam pada November 2019 lalu, hasilnya adalah rekomendasi agar kratom masuk golongan satu narkotika.


Menanggapi berbagai opini tentang masalah kratom, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan agar solusinya jangan hanya bicara soal larangan semata, karena pelarangan artinya harus dibarengi dengan pemusnahan pohonnya.


Menurutnya, penelitian kratom dalam skala farmasi sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, ia juga mengusulkan agar dilakukan tata niaga untuk kratom  agar tidak bocor atau beredar di dalam negeri.


Isu pelarangan kratom pada dasarnya membuat waswas masyarakat yang menanamnya. Oleh karena itulah, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Provinsi Kalbar, Antonius.L.A.Pamero mengatakan perlunya kepastian kepada masyarakat tentang dampak dari kratom itu sendiri. Jika hasil penelitian sudah muncul maka harus segera disosialisasikan kepada masyarakat.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Lintas Kalbar

Sutarmidji Bertemu Stafsus Presiden Aminudin Ma’ruf Bahas Kapuas Raya

Published

on

Sutarmidji Bertemu Stafsus Presiden Aminudin Ma'ruf Bahas Kapuas Raya
Aminudin Ma'ruf menjelaskan bahwa ia sudah mendengar terkait rencana pembentukan PKR tersebut. Sehingga dia menghimpun berbagai masukan dan menggali informasi lebih jauh dengan datang langsung ke Kalbar. - Foto Humas Kalbar

Gencil News – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bersama Staf Khusus Presiden Aminudin Ma’ruf membahas rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Selain itu juga membahas rencana pembangunan proyek strategis nasional pada calon provinsi baru itu.

“Kedatangan saya ke Kalbar memang khusus untuk melakukan pertemuan dengan bapak Gubernur guna membahas beberapa program pembangunan di Kalbar, termasuk rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya dari Kalbar,” kata Aminudin di Pontianak, Sabtu (21/11/2020).

Aminudin Ma’ruf menjelaskan bahwa ia sudah mendengar terkait rencana pembentukan PKR tersebut. Sehingga dia menghimpun berbagai masukan dan menggali informasi lebih jauh dengan datang langsung ke Kalbar.

“Selain pembentukan Kapuas Raya. Saya dan Pak Gubernur juga membahas perkembangan potensi ekonomi yang harus dikembangkan di Kalbar. Termasuk rencana pembangunan beberapa proyek strategis nasional seperti Jembatan Kapuas II gandeng. Pembangunan tol penghubung antar daerah dan lain sebagainya,” tuturnya.

Dari hasil pertemuan dengan Gubernur akan menjadi bahan masukkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya pikir banyak yang harus dikembangkan di Kalbar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” katanya.

Sutarmidji menyampaikan masyarakat Kalbar khususnya kabupaten yang tergabung dalam rencana pembentukan Kapuas Raya, sangat berkeinginan agar provinsi baru tersebut bisa segera terbentuk.

“Saya rasa ini menjadi skala prioritas kita dan Pemprov Kalbar sangat serius untuk mendorong hal ini karena ini sudah lama diinginkan masyarakat,” kata Sutarmidji.

Dia berharap pemerintah pusat melalui Presiden RI bisa segera merealisasikan pembentukan provinsi baru tersebut untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.

Continue Reading

Lintas Kalbar

Andi Ridwan Ketua IPSI Kalbar, Fokus Awal Adalah Pembenahan Internal

Published

on

Andi Ridwan Ketua IPSI Kalbar, Fokus Awal Adalah Pembenahan Internal
Andi Ridwan terpilih sebagai Ketua Umum IPSI Kalbar masa bakti 2020 - 2024 - Foto Andi Ridwan (dok)

Gencil News – Andi Ridwan Ketua IPSI Kalbar masa bakti 2020-2024 menyatakan siap membawa organisasi dan olahraga pencak silat Kalbar kembali menuai prestasi pada perhelatan nasional dan internasional.

Sebagai langkah awal. Ketua IPSI Kalbar yang baru terpilih ini. Akan melakukan pembenahan secara internal.

Sembari menunggu pandemi covid-19 meredah. Andi Ridwan akan memuktahirkan data-data perguruan silat di Kalimantan Barat. Yang menurutnya perlu, guna untuk mengetahui perkembangan perguruan atau pengurus cabang pencak silat yang bertebaran di Kalimantan Barat.

“Berhubung saat ini tengah pandemi covid-19, event tentunya tak bisa berjalan. Sebagai langkah awal, saya akan melakukan pembenahan secara internal organisasi. Pemuktahiran data-data akan dilakukan untuk mengetahui kiprah dari masing-masing pengcab yang ada. Karena ada pengcab yang kadaluarsa. Dan langkah awall, kami akan fokus kepada managerialnya” jelas Andi Ridwan

“Sedangkan untuk program-program kerjanya, selengkapnya akan kami bahas pada rapat koordinasi seluruh perguruan” paparnya

Menurut Andi Ridwan sebagai Ketua IPSI Kalbar yang baru. Ia menekankan perlunya profesionalitas dalam organisasi IPSI. Dengan menerapkan tata kelola yang baik serta menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

Ridwan juga berharap bahwa organisasi IPSI Kalbar dapat menjadi sebuah wadah untuk menciptakan atlet-atlet silat berprestasi dari Kalimantan Barat.

Para jawara silat diharapkan selalu dahaga akan prestasi. Yang nantinya akan membawa harum nama daerah Kalbar ke pentas nasional dan internasional.

“Saya ingin menggairahkan kembali semangat untuk mencetak prestasi atlet pencak silat Kalbar. Memacu rasa lapar untuk mengharumkan nama IPSI Kalbar” tegas Ridwan

Dalam kesempatan ini Andi Ridwan menyampaikan harapannya terhadap IPSI Kalbar kedepannya. Ia berharap semua dapat melebur menjadi satu dalam ikatan persaudaraan demi memajukan prestasi olahraga pencak silat Kalimantan Barat.

“Saya juga berharap agar organisasi ini dapat mempertahankan netralitasnya. Tanpa membedakan suku, agama dan ras serta asal muasal perguruan. Saya ingin kita semua melebur menjadi satu dalam sebuah wadah yang serius. Dan sigap nantinya untuk mengejar prestasi” pungkasnya

Continue Reading

Lintas Kalbar

Sah! Andi Ridwan Ketua Umum IPSI Kalbar

Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Kalbar (IPSI) Kalimantan Barat menggelar musda untuk memilih ketua umum yang baru untuk masa jabatan 2020 – 2024. (Sabtu, 21/11/202) bertempat di Hotel Kapuas Palace

Published

on

Sah! Andi Ridwan Ketua Umum IPSI Kalbar
Andi Ridwan terpilih sebagai Ketua Umum IPSI Kalbar masa bakti 2020 - 2024 - Foto Andi Ridwan (dok)

Gencil News – Sah! Andi Ridwan terpilih menjadi Ketua Umum IPSI Kalbar 2020 – 2024. Andi Ridwan terpilih menjadi ketua umum IPSI setelah unggul dalam perolehan suara.

Pengurus cabang IPSI dari 14 Kabupaten/Kota. Serta perwakilan sejumlah perguruan silat di Kalbar hadir dalam Musda IPSI untuk memilih ketua yang baru.

Dua kandidat bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum. Andi Ridwan yang berlatar belakang pengusaha dan Ardiansyah yang berasal dari IPSI Kota Pontianak.

Ridwan terpilih sebagai Ketua Umum IPSI Kalbar mengalahkan Ardiansyah dengan perolehan 11 suara sedangkan Ardiansyah memperoleh 4 suara.

Ketua Perguruan Pencak Silat Rajawali Putih Kalimantan Barat. Rustammy Atmo berharap ketua IPSI Kalbar yang baru terpilih dapat membawa perubahan besar pada IPSI Kalbar sehingga dapat meningkatkan prestasi pencak silat di Kalbar.

“Selama 12 taun tidak ada keterwakilan atlet-atlet Silat Kalbar yang mampu mengukir Prestasi di event nasional. Seperti Pekan Olah Raga Nasional (PON)”, ungkap Rustammy Atmo Ketua Perguruan Silat Rajawali Putih.

Musda IPSI

Masih menurut Tammy. Andi Ridwan dinilai mampu merangkul semua pihak termasuk merangkul semua perguruan pencak silat yang ada di Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan ini Andi Ridwan Ketua IPSI Kalbar yang baru terpilih mengajak semua untuk dapat bekerjasama untuk memajukan olahraga pencak silat Kalimantan Barat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas mandat dan kepercayaannya. Lewat moment ini, kita berhimpun pada saat ini untuk membawa kebaikan bagi organisasi. Maka semangat itu lebih utama ketimbang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pemilihan ketua IPSI” tegas Ridwan

“Semangat untuk memajukan silat Kalbar, meleburkan menyatukan kita semua dalam satu gerbong kebaikan untuk menciptakan banyak prestasi”

“Dengan berakhirnya proses ini. Saya minta kita untuk membulatkan kebersamaan dan soliditas internal . Karena dengan kebersamaan kita dapat memajukan IPSI Kalimantan Barat. Kebersamaan menjadi syarat utama untuk memajukan pencak silat.

Saya minta uluran tangan saudara-saudara semua untuk turun tangan ikut berkontribusi dalam wadah IPSI. Agar saya dapat menyelesaikan semua program yang saya telah canangkan. Kini kita semua satu dalam ikatan dan punya semangat yang sama untuk menggerakkan roda organisasi dan memajukan IPSI”pungkasnya

Continue Reading

TRENDING